KALTIMPOST.ID, Penggunaan jet pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilu 2024 sempat menuai sorotan publik.
Namun, KPU menegaskan langkah ini bukan soal gaya hidup, melainkan kebutuhan teknis dalam kondisi luar biasa.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyatakan bahwa masa kampanye Pemilu 2024 jauh lebih pendek dibanding pemilu sebelumnya, sehingga dibutuhkan kecepatan luar biasa dalam mobilisasi.
“Moda transportasi reguler tidak mampu memenuhi kecepatan yang dibutuhkan,” ujarnya, Sabtu (24/5/2025).
Publik mempertanyakan penggunaan jet ke daerah non-3T. Namun KPU menegaskan, kebutuhan ini lebih karena keterbatasan waktu dan padatnya agenda.
Baca Juga: Mulai 5 Juni 2025, Diskon Listrik 50 Persen Hanya untuk Pengguna Daya Ini
“Untuk menjangkau tiga provinsi dalam satu hari, jet pribadi adalah solusi. Penerbangan reguler rawan delay dan terbatas jadwal,” jelas Afifuddin. Menurutnya, ini tentang efisiensi waktu dan koordinasi nasional, bukan semata lokasi geografis terpencil.
Jet digunakan untuk mendukung sidak langsung KPU pusat ke berbagai daerah. Efeknya, KPU kabupaten/kota bekerja lebih sigap. Monitoring langsung disebut memberi dampak psikologis positif.
“Merasa diawasi langsung, maka mereka bekerja sesuai target. Tak sekadar kirim laporan, tapi langsung dipantau,” ucap Afifuddin. Hasilnya pun signifikan: distribusi logistik lebih tepat waktu dan efisien.
KPU menekankan bahwa semua pengadaan dilakukan sesuai aturan, bersumber dari APBN, dan diaudit oleh BPK. Penggunaan jet bahkan menghasilkan penghematan.
Baca Juga: Kalender Juni 2025 Berdasarkan SKB 3 Menteri: Catat Tanggal Merah dan Cuti Bersamanya!
“Dari nilai kontrak awal Rp 65 miliar, kami hanya membayar Rp 46 miliar setelah direview. Hemat Rp 19 miliar,” ungkap Afifuddin. Secara total, efisiensi logistik Pemilu 2024 mencapai Rp 380 miliar.
KPU terbuka terhadap kritik publik dan berjanji akan terus mengevaluasi. Ke depan, monitoring reguler akan kembali memakai penerbangan komersial, kecuali dalam kondisi darurat.
“Kami dengarkan suara publik. Tapi kami juga punya tanggung jawab agar pemilu berjalan tepat waktu dan berkualitas,” tegas Afifuddin.
KPU berharap klarifikasi ini menjadi jembatan pemahaman antara lembaga penyelenggara pemilu dan masyarakat. ***
Editor : Dwi Puspitarini