KALTIMPOST.ID, Pemerintah mulai menunaikan janjinya satu persatu terkait kesejahteraan guru. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi meluncurkan tiga kebijakan untuk guru dalam program Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru, di Jakarta, Rabu (6/8).
Ketiga kado tersebut meliputi Insentif bagi Guru Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN), Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, dan Bantuan Afirmasi Kualifikasi S-1/D-4 Guru.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti merinci untuk bantuan insentif guru non-ASN akan diberikan pada 341.248 guru. Besarannya mencapai Rp 300 ribu per bulan.
Pada tahap pertama tahun 2025 ini, kata dia, insentif diberikan sekaligus untuk tujuh bulan. Sehingga, para guru non ASN tersebut akan menerima Rp2,1 juta per guru. “Insentif ini ditransfer langsung ke rekening penerima. Saat ini, realisasi transfer insentif sudah mencapai lebih dari 85 persen,” ujarnya.
Selanjutnya, untuk BSU akan diberikan untuk 253.407 guru PAUD Nonformal. Besaran BSU ini sama dengan insentif guru non-ASN, yakni Rp 300 ribu per bulan per orang. Bedanya, BSU hanya diberikan untuk dua bulan. Saat ini, anggaran sebesar Rp125 miliar telah ditransfer ke rekening masing-masing guru.
Sementara itu, terkait bantuan beasiswa, pemerintah memberikan insentif bagi 12.500 guru yang telah lama mengabdi namun belum menyelesaikan pendidikan S-1/D-4-nya.
Dalam program ini, para guru yang telah lama mengajar bertahun-tahun akan direkognisi lama ajarnya ke dalam satuan kredit semester (SKS) di 112 perguruan tinggi. Untuk program ini, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 37,5 miliar.
Mu’ti mengungkapkan, kehadiran program ini merupakan wujud nyata kehadiran negara terhadap peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, yang merupakan ujung tombak pendidikan nasional.
“Dengan kado ini, para guru sebagai garda terdepan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi, guna meningkatkan kualitas pembelajaran untuk kemajuan pendidikan dan pembentukan karakter bangsa,” tuturnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikdasmen Suharti menambahjan, ada kriteria-kriteria khusus yang harus dipenuhi bagi guru yang menerima bantuan insentif maupun BSU. Salah satunya, mereka harus terdaftar di dapodik.
“Tentu kriterianya pertama, untuk yang insentif guru itu sudah harusnya S1 atau D4. Belum sertifikasi, kemudian ada hitungan-hitungan jumlah jam mengajar dan sebagainya. Kemudian untuk BSU memang guru-guru PAUD yang non formal,” paparnya.
Sementara itu, Direktur PAUD Pendidikan Non Formal, Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Kemendikdasmen, Suparto menambahkan, terkait bantuan untuk mengikuti program pendidikan S1 dan D4 melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), pengalaman para guru akan diboboti hingga 70 persen dari bobot SKS keseluruhan.
“Jadi rata-rata beban SKS S1 adalah 144. Sehingga peserta yang mengikuti program RPL itu nanti berdasar pengalaman yang mereka miliki diboboti 70 persen dari bobot SKS seluruhnya,” paparnya.
Dengan begitu, para guru ini akan mengikuti program S1 dalam jangka 2 semester atau 1 tahun. Mereka pun dipastikan masih tetap bisa mengajar karena program perkuliahan dilaksanakan secara daring. “Sehingga mereka diharapkan tidak meninggalkan tugas pokoknya sebagai guru,” jelasnya.
Dalam keterangan persnya, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasi tinggi atas peluncuran tiga program tersebut. "Ini adalah bukti bahwa peningkatan kualitas pendidikan memang menjadi agenda prioritas,” ujar Hetifah.
Ia menambahkan bahwa program-program tersebut sangat selaras dengan visi Asta Cita keempat yang menekankan pentingnya pembangunan manusia unggul melalui pendidikan. Insentif dan beasiswa ini diharapkan meringankan beban para guru, khususnya mereka yang bertugas di daerah dan belum memenuhi kualifikasi akademik minimal maupun status kepegawaian yang pasti.
Hetifah menegaskan komitmennya untuk terus mendorong agar kebijakan afirmatif seperti ini dilanjutkan, diperluas cakupannya, dan dieksekusi secara tepat sasaran. Menurutnya, kesejahteraan dan kompetensi guru merupakan pondasi utama bagi terwujudnya pendidikan berkualitas yang akan melahirkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Lebih lanjut, legislator Fraksi Golkar dapil Kaltim itu juga menyambut baik kebijakan Presiden yang mengubah sistem pencairan tunjangan guru menjadi langsung ke rekening masing-masing guru. Menurutnya, langkah ini mencerminkan upaya perbaikan tata kelola dengan prinsip transparansi dan efisiensi yang patut terus diperkuat.
Di akhir keterangannya, Hetifah menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh guru Indonesia atas pengabdian dan dedikasi mereka dalam mendidik generasi penerus bangsa. Ia menegaskan bahwa guru adalah sosok penting dalam perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih cerah.
“Terima kasih kepada seluruh guru di Indonesia. Ibu bapak adalah pahlawan sejati yang membentuk karakter dan masa depan anak bangsa. Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan pendidikan yang adil, merata, dan bermutu bagi seluruh anak negeri,” pungkas Hetifah. (*)
Editor : Muhammad Rizki