KALTIMPOST.ID, Pemerintah pusat berencana membangun rumah bersubsidi di Jakarta dan sejumlah kota besar lain.
Langkah ini ditempuh untuk menjawab tingginya kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya di wilayah perkotaan dengan kepadatan tinggi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa rumah susun (rusun) akan menjadi prioritas dalam program ini.
Menurutnya, pembangunan rumah tapak di pusat kota hampir mustahil dilakukan karena keterbatasan lahan.
“Untuk wilayah perkotaan, solusi terbaik adalah rumah susun. Kami akan hadirkan skema baru agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki hunian yang layak dan terjangkau,” kata Ara, sapaan akrab Maruarar.
Untuk merealisasikan program tersebut, pemerintah akan menggandeng BP Tapera, Kementerian Keuangan, serta pemerintah daerah/kota.
Sinergi antarinstansi diharapkan mampu menghadirkan skema pembiayaan dan regulasi yang lebih efektif, sehingga pembangunan rusun bersubsidi dapat berjalan lebih cepat.
Ara juga mengungkapkan bahwa dirinya telah beberapa kali bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, guna membahas persiapan pembangunan rumah bersubsidi di ibu kota.
“Kami sudah berdiskusi dengan Pak Gubernur Jakarta untuk mencari titik temu. Harapannya, program ini bisa segera direalisasikan,” ujarnya.
Pemerintah mencatat, sejak 1 Januari hingga 15 September 2025, sudah ada 221.047 rumah bersubsidi yang direalisasikan lewat skema Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Dari jumlah tersebut:
175.662 unit telah selesai akad kredit dan pencairan dana, termasuk melalui skema FLPP dan Tapera.
45.385 unit masih dalam proses pembangunan, ready stock, atau sudah akad namun pencairan KPR belum tuntas.
Angka ini menunjukkan adanya progres signifikan, namun kebutuhan hunian layak di kota besar tetap jauh lebih tinggi dibandingkan pasokan yang tersedia.
Keterbatasan lahan di kota-kota besar menjadi tantangan utama. Karena itu, pembangunan rumah susun dinilai paling realistis.
Namun, pelaksanaannya membutuhkan koordinasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, terutama terkait penyediaan lahan serta perizinan.
Masyarakat berharap, kehadiran rusun bersubsidi ini benar-benar memberi solusi atas harga rumah di perkotaan yang semakin melambung.
Dengan program ini, warga berpenghasilan rendah diharapkan dapat memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau tanpa harus pindah jauh ke pinggiran kota.
Editor : Hernawati