KALTIMPOST.ID, Program Makan Bergizi Gratis diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada awal 2025 sebagai program nasional yang bertujuan meningkatkan status gizi anak sekolah dan ibu hamil dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis.
Namun, hingga kuartal ketiga 2025, sejumlah laporan menunjukkan bahwa program ini menghadapi tantangan serius terkait keamanan pangan yang menimbulkan keracunan massal di beberapa wilayah.
Menurut data yang dipublikasikan oleh Katadata Insight Center, yang mengolah laporan dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), jumlah kasus keracunan akibat program MBG mencapai lebih dari 5.360 kasus hingga September 2025.
Sementara itu, laporan dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menyatakan bahwa sejak peluncuran program pada 6 Januari 2025 hingga 19 September 2025 tercatat sedikitnya 5.626 kasus keracunan di berbagai provinsi.
Selain itu, sebuah editorial dari portal resmi pemerintah mencatat bahwa dari 70 kasus yang sedang diselidiki, terdampak sebanyak 5.914 penerima MBG hingga Oktober 2025.
Analisis yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa akar permasalahan terletak pada beberapa aspek utama: pertama, lemahnya sistem pengawasan dan regulasi dalam operasional penyediaan makanan.
Sebagai contoh, Profesor Sri Raharjo dari Universitas Gadjah Mada menyampaikan bahwa target besar program MBG yang ingin menjangkau puluhan juta penerima dalam waktu singkat tidak diimbangi oleh kesiapan infrastruktur dan sistem pengawasan yang memadai.
Kedua, temuan di lapangan menunjukkan bahwa unit penyajian makanan (SPPG) banyak yang belum memenuhi standar higienis, pengolahan dan distribusinya tidak memadai sehingga potensi kontaminasi bakteri pangan menjadi tinggi.
Dampak dari keracunan ini tidak hanya bersifat kesehatan, seperti mual, muntah, dan diare di antara siswa dan guru, melainkan juga menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap program.
Beberapa sekolah menghentikan sementara pelaksanaan MBG dan berbagai daerah mulai menuntut evaluasi total.
Sebuah siaran pers dari Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama mitra-koalisi menyebutkan bahwa hingga 21 September 2025 tercatat 6.452 kasus keracunan di 16 provinsi, dan program dianggap gagal memenuhi hak anak atas pangan yang aman dan bergizi.
Baca Juga: Bansos 2025 Terkendala Status Exclude, Jangan Panik! Begini Cara Mengubahnya agar Bisa Cair
Untuk memperbaiki kondisi ini, para pemangku kebijakan direkomendasikan untuk segera meninjau ulang desain program dengan menetapkan standar operasional prosedur (SOP) pangan yang tegas, memperkuat sistem pengawasan lintas-instansi, membuka kanal pelaporan publik, serta menunda perluasan skala program sampai jaminan kualitas dapat dipenuhi.
Dengan demikian, program MBG dapat benar-benar mewujudkan tujuan awalnya, yaitu menyediakan makanan yang aman, layak, dan bergizi bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil.***
Editor : Dwi Puspitarini