KALTIMPOST.ID, JAKARTA - Tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto menambah jumlah "menteri koboi" di jajaran kabinetnya semakin menguat, menyusul langkah progresif Menteri Keuangan Purbaya Yudhiawan yang dinilai sukses menggoyahkan kekuasaan kelompok ekonomi rakus, atau yang disebut "serakahnomic".
Ekonom dari Lingkar Studi Perjuangan, Gede Sandra, menyampaikan bahwa kebijakan yang dicanangkan Purbaya merupakan antitesis tegas terhadap orientasi ekonomi rezim sebelumnya dan sangat selaras dengan visi ekonomi konstitusional yang digaungkan oleh Presiden Prabowo.
“Kami melihat adanya dialektika yang cukup tajam dalam paradigma ekonomi kita pada tahun pertama pemerintahan ini. Kebijakan Pak Purbaya adalah antitesis dari kebijakan terdahulu,” jelas Sandra.
Baca Juga: Borneo FC Samarinda Dekati Rekor Tak Terkalahkan, Mampukah Tembus 10 Kemenangan Beruntun?
Sandra mengapresiasi keberanian Purbaya karena telah membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat kelas bawah.
Strategi kebijakan yang menyediakan termasuk injeksi modal kepada Bank Himbara, sikap menolak kenaikan bea cukai tembakau, persetujuan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung, dan menyebarkan dana pemerintah daerah senilai Rp233 triliun yang selama ini mengendap di bank.
Selain itu, ia menyebut wacana penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pendapatan di bawah Rp10 juta per bulan, serta kampanye melawan impor ilegal, sebagai aksi nyata untuk melindungi industri dan lapangan kerja domestik.
“Kebijakan-kebijakan ini memiliki unsur terpenting dari kerakyatan ekonomi. Dia memberikan ruang bertumbuh untuk orang bawah dan menjaga lapangan kerja,” tegas Sandra.
Baca Juga: Ariel NOAH Jadi Dilan Versi 1997: “Cita-Cita Lama yang Akhirnya Terwujud”
Namun, Sandra menyuarakan bahwa Menteri Keuangan saat ini terkesan berjuang sendirian di tengah tim ekonomi pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya solid.
“Kalau memang benar terjadi seperti ini, kami sangat prihatin. Seharusnya seluruh tim ekonomi berkolaborasi dengan solid untuk mem-backup gebrakan Menteri Keuangan,” kritiknya.
Untuk memberikan dukungan yang lebih kuat kepada Purbaya, Sandra merekomendasikan agar Prabowo merekrut tokoh berani lainnya, seperti mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan dan ekonom Hendri Saparini. "Duet Purbaya–Jonan akan sangat bagus untuk menggebrak pelaku-pelaku curang. Kita butuh 5 sampai 10 orang seperti Pak Purbaya," tuturnya.
Sandra menegaskan bahwa kericuhan dan keresahan yang muncul akibat kebijakan Purbaya adalah reaksi alami dari kelompok yang selama ini menikmati dominasi ekonomi secara berlebihan.
Kelompok yang terguncang ini, yang disebutnya "serakahnomic"---yaitu pihak yang sudah kaya raya namun tetap serakah dan enggan berbagi ruang ekonomi---mulai merasa terganggunya dominasinya.
“Pak Purbaya lagi mau coba perbaiki itu. Jadi wajar jika yang resah adalah mereka yang selama ini mengumpulkan terlalu banyak modal,” simpulnya.
Sandra menyoroti pengungkapan dana daerah yang mengendap sebagai momen krusial bagi birokrasi dan pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya penyerapan anggaran secara cepat demi mendorong pertumbuhan ekonomi.
Misalnya penyerapan dana Rp 4,7 triliun di Kalimantan Selatan saja diperkirakan dapat mendongkrak PDRB sebesar 3,8 persen hingga 5,6 persen.
Ia pun mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengaudit pengelolaan dana tersebut, mengingat potensi mengacu pada bunga deposito yang tidak sebanding dengan potensi manfaat ekonomi yang hilang. “Ini ujian bagi birokrasi kita,” ujarnya.
Baca Juga: Fadli Zon Bela Soeharto: Tak Pernah Ada Bukti Genosida 1965, Layak Jadi Pahlawan Nasional
Sandra menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa langkah Purbaya sudah tepat dan perlu diperkuat oleh dukungan politik serta kolaborasi lintas kementerian untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan. (*)
Editor : Uways Alqadrie