KALTIMPOST.ID,MAKASSAR-Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan kekhawatiran serius mengenai celah keamanan di titik-titik vital transportasi Indonesia, seperti bandara dan pelabuhan.
Menurutnya, banyak individu dapat melintas dan melakukan kegiatan tanpa melalui prosedur pemeriksaan yang memadai.
Kelemahan ini, kata Sjafrie, sangat kentara, terutama di area-area strategis yang kaya akan sumber daya alam (SDA), termasuk deposit nikel dan bauksit.
Menhan tidak menyembunyikan rasa kecewanya terhadap longgarnya protokol keamanan yang selama ini memicu suburnya aktivitas ilegal di sektor pertambangan.
Ia menuturkan, berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan terlarang merasa aman dan terbiasa membawa muatan ilegal karena jarangnya inspeksi ketat dari petugas lapangan.
"Kita punya nikel dan bauksit dalam jumlah yang sangat besar. Namun, realitasnya adalah orang-orang bisa keluar dari pelabuhan tanpa diperiksa. Mereka juga bisa keluar dari bandara tanpa adanya pemeriksaan," ujar Sjafrie saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulsel, Kamis (11/12/2025).
Baca Juga: Kisruh Bandara IMIP, Dedi IPO Sebut Jokowi 'Pelaku Utama' jika Ada Unsur Kriminal
Sjafrie kemudian menjelaskan bahwa ketika pemerintah mulai mengimplementasikan penertiban dan memperketat regulasi, banyak pelaku penyelundupan yang akhirnya tertangkap.
Fenomena penangkapan ini terjadi, lanjutnya, karena para oknum tersebut masih mengandalkan pola pikir lama dan tidak menyadari adanya perubahan kebijakan pemerintah yang kini agresif dalam menegakkan kedaulatan ekonomi melalui pengawasan yang lebih ketat.
"Begitu kita melakukan tindakan penertiban, kita adakan pemeriksaan, orang-orang yang biasanya lolos tanpa diperiksa masih berasumsi bahwa tidak ada pemeriksaan. Tiba-tiba di suatu hari, dia melintas dengan membawa barang ilegalnya. Tertangkap oleh petugas, ternyata ia lupa bahwa hari ini sudah ada pemeriksaan," tambahnya.
Akibat dari kelalaian pengawasan dan praktik manipulasi data perdagangan (terutama under invoicing) yang telah berlangsung selama dua puluh tahun terakhir, kerugian finansial yang dialami negara sangat besar, mencapai ratusan miliar dolar AS.
Ia menyimpulkan bahwa Indonesia tengah menghadapi "musuh dalam selimut" yang berupaya menghambat kebangkitan ekonomi nasional.
"Jadi kita berhadapan dengan musuh dalam selimut yang tidak menghendaki negara kita bangkit perekonomiannya. Itu adalah under invoicing selama 20 tahun. Sebagai informasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kerugian negara kurang lebih mencapai US$ 800 miliar," pungkasnya.(*)
Editor : Hernawati