KALTIMPOST.ID-Minat masyarakat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu terus meningkat seiring dibukanya rekrutmen besar-besaran di berbagai daerah sepanjang 2025.
Skema ini dipilih pemerintah untuk menutup kekosongan aparatur sekaligus menata tenaga non-ASN secara bertahap.
Pemerintah telah menetapkan ketentuan gaji PPPK Paruh Waktu melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 yang diteken pada 13 Januari 2025.
Baca Juga: Atalia Praratya Siap Hadapi Ridwan Kamil di Sidang Perdana Gugatan Cerai
Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa besaran gaji tidak disamaratakan secara nasional, melainkan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan masing-masing instansi.
Berbeda dengan PPPK penuh waktu, pegawai paruh waktu menjalani perjanjian kerja dengan jam kerja terbatas.
Meski demikian, status mereka tetap diakui sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memperoleh Nomor Induk PPPK (NIP).
Masa kontrak ditetapkan satu tahun dan dapat diperpanjang hingga diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Soal penghasilan, pemerintah memastikan gaji PPPK Paruh Waktu tidak lebih rendah dari upah yang diterima saat masih berstatus tenaga honorer.
Baca Juga: Dukung Pemulihan Bencana Sumbar, BBE–KMIA Kerahkan Tim Rescue
Alternatif lain, gaji disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi atau Kabupaten/Kota (UMP/UMK) setempat.
“Gaji minimal PPPK Paruh Waktu setara dengan penghasilan terakhir non-ASN atau mengikuti UMP/UMK daerah,” tertuang dalam ketentuan MenPANRB Nomor 16 Tahun 2025.
Artinya, latar belakang pendidikan, baik lulusan SMA maupun sarjana, tidak menjadi penentu langsung besaran gaji.
Sebagai gambaran, berdasarkan regulasi sebelumnya, kisaran gaji PPPK Paruh Waktu berada di rentang Rp2 jutaan hingga lebih dari Rp5,6 juta per bulan, bergantung wilayah penempatan.
Di sejumlah daerah, besaran UMK 2025 menjadi acuan utama.
DKI Jakarta, misalnya, menetapkan UMK Rp5,39 juta. Papua Rp4,28 juta, Aceh Rp3,68 juta, sementara Jawa Barat berada di kisaran Rp2,19 juta.
Selain gaji pokok, PPPK Paruh Waktu juga berhak atas tunjangan sesuai regulasi. Tunjangan keluarga diberikan sebesar 10 persen dari gaji pokok untuk pasangan, serta 2 persen per anak maksimal dua orang.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per bulan untuk setiap anggota keluarga ASN.
Dalam kebijakan PPPK Paruh Waktu, pemerintah memprioritaskan enam jenis jabatan. Di antaranya guru, tenaga kesehatan, serta jabatan teknis operasional seperti operator layanan, pengelola layanan operasional, hingga penata layanan operasional.
Jenis jabatan ini diatur dalam PermenPANRB Nomor 61 Tahun 2025.
Skema PPPK Paruh Waktu dinilai menjadi jalan tengah antara kebutuhan aparatur negara dan keterbatasan fiskal.
Fleksibilitas jam kerja, kepastian kontrak, serta peluang berkarier di lingkungan pemerintahan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelamar.(*)
Editor : Thomas Priyandoko