KALTIMPOST.ID, JAKARTA-Partai Gerindra secara resmi menyatakan dukungannya terhadap wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi, agar dipilih langsung oleh DPRD.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menilai opsi ini sangat layak untuk dikaji ulang demi menciptakan sistem yang lebih tepat guna.
"Gerindra memposisikan diri untuk mendukung rencana pelaksanaan Pilkada melalui DPRD, baik untuk posisi Bupati, Wali Kota, maupun Gubernur," ungkap Sugiono dalam pernyataan resminya, Senin (29/12/2025).
Salah satu alasan utama di balik usulan ini adalah faktor efisiensi. Sugiono menyoroti lonjakan anggaran negara yang sangat signifikan dalam pelaksanaan Pilkada langsung.
Ia mencatat bahwa jika pada 2015 dana hibah APBD untuk Pilkada berkisar di angka Rp 7 triliun, angka tersebut membengkak drastis hingga melampaui Rp 37 triliun pada tahun 2024.
"Dana sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan untuk sektor yang lebih produktif, seperti program kesejahteraan rakyat dan penguatan ekonomi. Ini poin penting yang perlu kita pertimbangkan matang-matang," lanjut pria yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri tersebut.
Selain anggaran negara, Gerindra juga menyoroti tingginya modal politik yang harus dikeluarkan kandidat.
Sugiono menilai biaya kampanye yang fantastis sering kali menjadi tembok penghalang bagi individu berintegritas dan kompeten untuk maju memimpin daerah.
Dengan pemilihan melalui DPRD, diharapkan sosok yang memiliki semangat pengabdian tinggi tidak lagi terhambat oleh kendala finansial.
Baca Juga: Emas NTB Dikuras, Pelaku WNA China Malah Kabur ke Luar Negeri, Polisi Kini Gandeng Interpol!
Sugiono membantah anggapan bahwa pemilihan lewat DPRD mencederai demokrasi.
Menurutnya, mekanisme ini tetap demokratis karena kepala daerah dipilih oleh legislator yang merupakan representasi sah suara rakyat di Pemilu.
Ia justru melihat sistem ini mempermudah masyarakat dalam melakukan pengawasan secara lebih intensif.
"Partai politik tentu tetap akan mengikuti keinginan konstituennya jika ingin menjaga eksistensi mereka di daerah tersebut," tambahnya.
Manfaat lain yang diharapkan adalah berkurangnya keterbelahan atau polarisasi di tengah masyarakat yang sering muncul akibat persaingan Pilkada langsung.
Meski mendukung penuh, Gerindra mendorong agar rencana ini dibahas secara komprehensif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat demi menemukan formula terbaik. Ia menegaskan bahwa proses di DPRD nantinya tidak boleh berjalan tertutup.
Baca Juga: Panduan Operasi yang Ditanggung dan Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan
"Masyarakat harus tetap memiliki ruang untuk mengawal aspirasi mereka melalui wakil rakyat di legislatif. Transparansi adalah kunci agar proses ini tidak menjadi sesuatu yang eksklusif," kata Sugiono.(*)
Editor : Dwi Puspitarini