KALTIMPOST.ID, Masih banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bertanya-tanya mengapa bantuan sosial tahap 4 tahun 2025 belum juga masuk ke rekening mereka.
Padahal, sejumlah KPM mengaku sudah memenuhi syarat dan bahkan telah memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Kondisi ini memicu keresahan, terutama bagi keluarga yang sangat bergantung pada bantuan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.
Berdasarkan penelusuran terbaru, keterlambatan pencairan bansos PKH dan BPNT bukan semata karena bantuan dihentikan.
Baca Juga: Isu Kenaikan Gaji Pensiunan dan Rapel 2025, TASPEN Beri klarifikasi Soal Fakta Sebenarnya
Ada proses panjang di balik layar yang membuat dana belum bisa disalurkan ke seluruh penerima secara bersamaan.
Salah satu faktor yang paling sering terjadi adalah status pencairan yang masih tertahan di sistem pemerintah. Selama proses administrasi belum rampung, bank penyalur belum dapat menyalurkan dana ke rekening KPM.
Selain itu, validasi data penerima masih terus berjalan. Data yang belum sepenuhnya sinkron membuat sebagian KPM harus menunggu lebih lama.
Dalam kondisi ini, bantuan belum hilang, tetapi masih berada dalam tahap penyesuaian sistem.
Baca Juga: Kabar Gembira buat PNS dan PPPK, Intip Bocoran Gaji Ke-13 Tahun 2026
Penyebab Bansos PKH & BPNT Belum Cair
- SPM Belum Diterbitkan Pemerintah
Jika Surat Perintah Membayar (SPM) belum muncul di SIKS NG, bank penyalur belum bisa mengirim bantuan ke rekening KKS KPM. - Data Penerima Belum Terverifikasi
Data KPM masih dalam proses verifikasi atau belum sinkron, sehingga status bisa menjadi exclude atau gagal buka rekening kolektif. - Transisi Mekanisme Penyaluran
Terjadi peralihan penyaluran BPNT dari PT Pos Indonesia ke KKS Bank Himbara, sehingga KPM harus menunggu KKS baru sebelum bantuan cair. - Status Exclude dan Perlu Reaktivasi
KPM yang berstatus exclude wajib melakukan reaktivasi melalui operator SIKS NG di desa, kelurahan, atau Dinas Sosial agar bansos bisa dicairkan kembali.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah melakukan peralihan mekanisme penyaluran bantuan, khususnya untuk BPNT.
Baca Juga: Cara Akses E-Kinerja BKN yang Benar, Sistem Penilaian Kinerja ASN
Proses ini menyebabkan sebagian penerima harus menunggu kartu baru sebelum bantuan bisa dicairkan.
Tak hanya itu, ada pula KPM yang sementara dinonaktifkan karena temuan tertentu dalam proses evaluasi. Namun, kondisi ini bukan akhir segalanya. Penerima masih memiliki kesempatan untuk mengaktifkan kembali statusnya melalui jalur resmi di desa atau dinas sosial.
Pemerintah menegaskan bahwa penyaluran bansos dilakukan secara bertahap, bukan serentak. Artinya, KPM yang belum menerima bantuan diharapkan tetap memantau informasi resmi dan memastikan data mereka aktif.
Bagi KPM yang sudah memegang KKS, kesabaran menjadi kunci. Selama status masih tercatat sebagai penerima aktif, bantuan tetap berpeluang cair setelah seluruh proses administrasi selesai. ***
Editor : Dwi Puspitarini