KALTIMPOST.ID, Isu mengenai kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) pada 2026 kembali ramai diperbincangkan di ruang publik, khususnya di media sosial dan platform berbagi video. Namun, pemerintah menegaskan hingga akhir Januari 2026 belum menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang secara khusus mengatur kenaikan gaji ASN.
Kabar yang beredar luas dinilai belum memiliki dasar hukum yang jelas. Pemerintah meminta ASN untuk tidak langsung mempercayai informasi yang belum disertai regulasi resmi.
Isu tersebut mencuat seiring beredarnya dokumen dan narasi yang mengaitkan rencana kenaikan gaji ASN dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Dalam beleid tersebut, memang tercantum wacana peningkatan kesejahteraan aparatur negara. Namun, pemerintah menegaskan hal itu masih bersifat perencanaan, bukan keputusan final.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menyatakan bahwa rencana kenaikan gaji ASN hingga saat ini masih dalam tahap usulan. Belum ada ketetapan resmi yang memastikan kenaikan gaji akan diberlakukan pada 2026.
Baca Juga: Kenaikan Gaji PNS 2026 Sedang Diproses? Ini Peluang dan Tantangan yang Tengah Dihitung Pemerintah
Menurut pemerintah, penetapan kenaikan gaji ASN harus melalui serangkaian pembahasan, termasuk mempertimbangkan kondisi fiskal negara serta kebijakan anggaran. Karena itu, tanpa Perpres khusus, kenaikan gaji ASN belum dapat diberlakukan.
Pemerintah menegaskan akan menyampaikan informasi resmi kepada publik apabila kebijakan kenaikan gaji ASN telah diputuskan dan memiliki dasar hukum yang jelas. Hingga saat itu, ASN diminta tetap merujuk pada kebijakan yang berlaku saat ini.
Editor : Ilmidza