KALTIMPOST.ID, Kabar baik bagi aparatur negara. Pemerintah memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 tetap diberikan kepada ASN pada 2026. Kebijakan tersebut berlaku bagi PNS, TNI, Polri, pejabat negara, hingga pensiunan.
Untuk merealisasikan pembayaran dua hak keuangan itu, pemerintah telah menyiapkan anggaran bernilai besar. Total kebutuhan dana diperkirakan mendekati Rp49,4 triliun yang bersumber dari APBN.
Anggaran tersebut dialokasikan ke sejumlah kelompok penerima. ASN pusat bersama TNI, Polri, dan pejabat negara memperoleh porsi sekitar Rp17,7 triliun. Sementara itu, anggaran bagi para pensiunan mencapai kurang lebih Rp12,4 triliun. Adapun ASN daerah diproyeksikan menerima sekitar Rp19,3 triliun.
Besarnya alokasi ini disiapkan agar proses pencairan bisa berjalan lancar dan tepat waktu, sekaligus menjaga stabilitas fiskal negara.
Mengacu pada kalender Idul Fitri 2026 yang diperkirakan jatuh pada 20–21 Maret, pemerintah menargetkan THR ASN dapat dicairkan mulai awal Maret atau sekitar H-10 Lebaran. Skema ini dimaksudkan agar aparatur negara memiliki cukup waktu memanfaatkan dana tersebut untuk kebutuhan hari raya.
Sementara itu, Gaji ke-13 direncanakan menyusul pada Juni 2026, sejalan dengan momen awal tahun ajaran baru yang biasanya dibarengi peningkatan kebutuhan keluarga, khususnya biaya pendidikan.
Dalam pencairan THR maupun Gaji ke-13, ASN tidak hanya menerima gaji pokok. Pemerintah juga memasukkan sejumlah tunjangan, antara lain tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja sesuai ketentuan terbaru.
Kebijakan ini diharapkan mampu membantu menjaga daya beli aparatur negara sekaligus ikut menggerakkan konsumsi masyarakat menjelang Lebaran dan pertengahan tahun.
Meski demikian, jadwal resmi dan mekanisme pencairan tetap menunggu terbitnya peraturan pemerintah sebagai dasar hukum pelaksanaan.
Editor : Ilmidza