KALTIMPOST.ID, Pemerintah menegaskan tunjangan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan hak yang dijamin negara sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian aparatur sipil negara selama masa kerja.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada kebijakan baru terkait kenaikan tunjangan pensiun di era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Artinya, skema pembayaran pensiun masih mengacu pada regulasi yang berlaku sebelumnya.
Berdasarkan pantauan, pemerintah terakhir menaikkan gaji pensiunan pada awal 2024 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 dengan besaran sekitar 12 persen. Sejak aturan tersebut diterbitkan, belum ada regulasi lanjutan yang mengatur penyesuaian kembali nominal pensiun.
Pembayaran gaji pensiun beserta tunjangannya tetap disalurkan setiap bulan melalui PT Taspen kepada para penerima yang telah terdaftar. Dana ditransfer langsung ke rekening masing-masing pensiunan tanpa perlu pengajuan ulang.
Tunjangan yang diterima pensiunan PNS meliputi gaji pokok, tunjangan pasangan, tunjangan anak, serta komponen lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Besaran yang diterima setiap orang berbeda, tergantung golongan terakhir dan masa kerja saat masih aktif.
Kisaran Gaji Pensiunan Masih Mengacu PP 8/2024
Hingga awal 2026, kisaran gaji pensiunan PNS masih menggunakan skema lama. Secara umum, nominal pensiun berkisar dari sekitar Rp1,7 juta untuk golongan terendah hingga mendekati Rp5 juta untuk golongan tertinggi, belum termasuk tunjangan keluarga.
Pemerintah menegaskan, selama belum ada kebijakan baru, seluruh pembayaran tetap mengikuti PP Nomor 8 Tahun 2024.
Meski berbagai isu kenaikan gaji pensiunan kerap beredar di media sosial, hingga kini Kementerian Keuangan belum memberikan sinyal resmi soal penyesuaian tunjangan pensiun.
Pemerintah masih mempertimbangkan kondisi fiskal dan kemampuan APBN sebelum mengambil keputusan terkait kenaikan gaji pensiunan PNS.
Pensiunan Diimbau Jaga Data Tetap Aktif
Taspen mengimbau para pensiunan untuk memastikan data kependudukan dan rekening tetap aktif agar proses pencairan tidak terkendala. Autentikasi juga perlu dilakukan bila sewaktu-waktu diminta, guna memastikan hak pensiun tetap tersalurkan tepat waktu.
Dengan belum adanya kebijakan kenaikan baru, para pensiunan PNS diharapkan tetap mengacu pada informasi resmi pemerintah dan tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjamin hak para purnabakti ASN, sembari menunggu kebijakan lanjutan terkait penyesuaian tunjangan pensiun di masa mendatang.
Editor : Ilmidza