KALTIMPOST.ID,NUNUKAN-Wajah buram infrastruktur masih menyelimuti beranda terdepan Indonesia.
Sebanyak 21 desa di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), hingga kini dilaporkan masih terputus dari akses listrik dan jaringan telekomunikasi.
Kondisi geografis yang sulit serta ketiadaan jalur darat antar-desa membuat wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini seolah berjalan di tempat.
Keluhan menyuar dari warga Desa Long Bulu. Mastaryo, seorang pemuda setempat, mengungkapkan bahwa kegelapan dan keterpencilan digital ini melumpuhkan berbagai sektor vital, mulai dari pendidikan hingga kesehatan.
"Saat malam tiba, kegiatan kami praktis terhenti. Tanpa internet atau perpustakaan digital, anak-anak di sini sangat tertinggal dalam mendapatkan informasi dari luar," tutur Mastaryo, kepada wartawan, Kamis (26/2/2026).
Hidup dalam Gelap
Untuk penerangan malam hari, mayoritas warga masih bergantung pada pelita minyak atau lilin. Penggunaan genset menjadi barang mewah yang hanya sanggup dinikmati segelintir keluarga lantaran tingginya biaya bahan bakar.
Dampak ketiadaan setrum ini juga merembet ke fasilitas kesehatan. Alat-alat medis yang membutuhkan daya listrik tidak dapat dioperasikan secara maksimal. Sementara di sektor birokrasi, perangkat desa harus bekerja manual.
Jika ingin berkoordinasi dengan pihak kecamatan, mereka harus menitipkan pesan lewat warga yang menempuh perjalanan sungai menggunakan perahu menuju desa yang memiliki sinyal.
Ironisnya, Desa Long Bulu sempat menikmati sinyal Telkomsel Bakti pada 2021 lalu. Namun, sejak akhir 2024, jaringan tersebut mati total dan belum ada tanda-tanda perbaikan.
Kendala Akses Darat
Baca Juga: Alumni LPDP yang Mangkir Siap-Siap Kena Sanksi, Denda PhD Bisa Tembus Rp 2 Miliar
Pelaksana Tugas (Plt) Camat Lumbis Ogong, Musa, membenarkan potret ketertinggalan di wilayahnya. Ia memaparkan bahwa dari 26 desa di kecamatan tersebut, hanya tiga desa yang teraliri listrik PLN, itu pun terbatas hanya 12 jam sehari.
"Dua desa lainnya di kelompok Sukamaju menggunakan PLTS, tapi kapasitasnya sangat minim, hanya cukup untuk lampu dan mengisi daya ponsel," jelas Musa.
Menurut Musa, batu sandungan utama pembangunan adalah nihilnya akses jalan darat.
Selama ini, mobilitas warga sepenuhnya bergantung pada jalur sungai yang mahal dan berisiko.
Hal inilah yang membuat distribusi material infrastruktur listrik dan telekomunikasi menjadi tersendat.
Meski demikian, secercah harapan muncul dari Pemerintah Provinsi Kaltara. Setelah melakukan peninjauan ke Desa Linsayung pada akhir 2025 lalu, Dinas ESDM berencana menyalurkan bantuan PLTS untuk satu desa di Lumbis Ogong tahun ini.
"Harapan besar kami adalah pembangunan jalan darat segera direalisasikan. Tanpa jalan, mustahil infrastruktur lain bisa masuk dengan cepat," kata Musa.(*)
Editor : Dwi Puspitarini