KALTIMPOST.ID, Penyesuaian harga LPG 12 kg nonsubsidi mulai memicu kekhawatiran masyarakat. Menanggapi hal ini, Rektor Institut Teknologi PLN (ITPLN), Prof Iwa Garniwa, menyarankan pemerintah untuk segera beralih fokus ke penggunaan kompor induksi dan mempercepat pembangunan jaringan gas (jargas) kota.
Menurut Iwa Garniwa, pemanfaatan energi listrik untuk memasak di perkotaan jauh lebih menguntungkan saat ini.
Selain lebih efisien, langkah ini dianggap paling aman untuk menjaga ketahanan energi nasional karena tidak bergantung pada pasokan luar negeri.
"Listrik kita surplus, lebih aman, dan tidak bergantung impor," kata Iwa dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Ancaman Migrasi ke Subsidi LPG 3 kg
Kesenjangan harga yang mencolok antara gas nonsubsidi dan subsidi menjadi perhatian serius bagi Guru Besar Universitas Indonesia (UI) tersebut.
Saat ini, selisih harga antara gas 12 kg dan 3 kg mencapai tiga kali lipat, yang berpotensi besar membuat konsumen rumah tangga pindah ke gas melon. Hal ini tentu akan membebani negara karena subsidi LPG 3 kg ditujukan hanya untuk masyarakat kelas bawah.
Iwa Garniwa menilai sangat logis jika masyarakat mulai melirik gas melon demi menghemat pengeluaran harian. Namun, ia memperingatkan bahwa fenomena ini sangat berisiko bagi kesehatan anggaran negara.
Beliau menegaskan bahwa "Secara ekonomi, rasional kalau masyarakat tergoda pindah. Tapi ini berbahaya karena LPG 3 kg itu subsidi APBN dan hanya untuk kelompok tertentu."
Baca Juga: Catat! Bulan Mei 2026 Banyak Tanggal Merah, Tapi Ada Satu yang Bikin Libur Makin Panjang
Solusi Nyata untuk Pelaku UMKM
Demi mencegah kebocoran subsidi yang lebih luas, Iwa mendorong pemerintah untuk segera membenahi sistem distribusi gas melon agar lebih tepat sasaran.
Pendataan berbasis Nama dan Alamat (BY NIK) harus diperketat agar tidak ada lagi masyarakat mampu yang menikmati jatah warga miskin.
Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan memberikan tangan terbuka bagi para pelaku usaha kecil yang terdampak kenaikan harga gas nonsubsidi.
Pemerintah disarankan hadir membantu UMKM melalui kemudahan akses kredit mikro untuk pengadaan kompor induksi. Jika peralihan ke listrik dirasa berat, penyediaan tabung gas nonsubsidi dengan ukuran lebih kecil dan harga terjangkau bisa menjadi alternatif praktis.
Langkah ini dianggap lebih bijak daripada membiarkan UMKM berbondong-bondong mengantre gas subsidi yang bukan peruntukannya.
Dampak Inflasi dan Efek Domino ke Harga Makanan
Meskipun ada gejolak di tingkat konsumen, Iwa menilai kenaikan harga gas 12 kg ini tidak akan mengguncang ekonomi makro secara ekstrem.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), andil gas nonsubsidi terhadap inflasi tergolong sangat kecil, yakni hanya sekitar 0,18 persen.
Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan komoditas pokok seperti beras yang mencapai 3,8 persen.
Iwa memberikan simulasi sederhana mengenai dampak inflasi ini kepada masyarakat luas. "Kalau harga naik 10 persen, kontribusinya ke inflasi hanya sekitar 0,018 persen. Jadi relatif kecil," ucapnya.
Namun, ia tetap mewanti-wanti pemerintah soal adanya potensi second round effect atau efek lanjutan, terutama pada harga menu di warung-warung makan yang kemungkinan besar akan naik secara bertahap.
Baca Juga: Tegas! 1.780 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi MBG Disetop, Ada Apa?
Potensi Kenaikan Harga Kuliner di Masyarakat
Kenaikan biaya operasional akibat harga gas diprediksi akan dibebankan oleh pedagang kepada pembeli.
Meski kontribusinya kecil secara nasional, di tingkat akar rumput, hal ini akan tetap terasa nyata dalam satu hingga dua bulan ke depan.
Iwa mencontohkan bagaimana pedagang kecil akan menyesuaikan harga jual mereka demi menutupi biaya produksi yang membengkak.
Efek ini biasanya muncul perlahan namun pasti di sektor kuliner harian yang paling sering bersentuhan dengan masyarakat.
"Kenaikan biaya bisa diteruskan ke harga makanan. Misalnya, harga pecel ayam naik Rp1.000. Ini yang nanti terasa, tapi biasanya bertahap dalam 1-2 bulan," tutur Iwa Garniwa menutup penjelasannya.***
Baca Juga: Terjawab! Alasan Pencairan TPG April 2026 Masih Tertunda, Ternyata Ini Strategi Baru Pemerintah
Editor : Dwi Puspitarini