KALTIMPOST.ID-Sebanyak 13 pengasuh pondok pesantren di Jawa Barat mengaku menjadi korban dugaan penipuan berkedok program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kasus ini membuat sejumlah pesantren mengalami kerugian besar hingga ada yang terpaksa menjual aset pribadi.
Para kiai tersebut resmi meminta pendampingan hukum kepada LBH PP GP Ansor setelah merasa dirugikan oleh pihak yang mengatasnamakan Koperasi Santri Nusantara (Kopsantara) atau Dapur Santri Nusantara (DSN).
Baca Juga: Area Lembap dan Banyak Tikus Jadi Tempat Ideal Hantavirus, Ini Peringatan Kemenkes
Salah satu korban, KH Ade Abdurrahman dari Cirebon, mengaku harus menjual mobil dan beberapa aset lainnya demi menutupi biaya pembangunan yang sebelumnya dijanjikan akan diganti.
“Saya sampai menjual mobil dan aset pribadi untuk menutup biaya. Ini sangat berat,” ungkap KH Ade.
Modus penipuan bermula ketika pihak DSN menawarkan kerja sama pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut sebagai bagian dari program resmi Badan Gizi Nasional (BGN).
Pengelola pesantren diminta mengajukan proposal dengan syarat menyediakan lahan minimal 400 meter persegi.
Baca Juga: Jadwal Kapal DLN Surabaya-Balikpapan Mei 2026: Cek Tarif dan Jam Keberangkatan Terbaru!
Selain itu, mereka juga diminta membayar biaya pendaftaran sebesar Rp1,5 juta dan menandatangani commitment fee.
Setelah proses administrasi selesai, pihak DSN menunjuk kontraktor untuk memulai pembangunan dapur di area pesantren. Para korban dijanjikan seluruh biaya pembangunan nantinya akan diganti setelah program berjalan.
Namun setelah proyek berjalan berbulan-bulan, dana penggantian yang dijanjikan tak kunjung cair. Situasi semakin mencurigakan setelah kantor DSN disebut berpindah lokasi dan pengurusnya sulit dihubungi.
Tak hanya mengalami kerugian finansial, para pengasuh pesantren juga mengaku nama baik mereka ikut terdampak di tengah masyarakat.
KH Ade menyebut banyak warga sekitar sebelumnya berharap program dapur MBG dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Namun setelah proyek mangkrak, pesantren justru menjadi sasaran kekecewaan warga.
Baca Juga: Apakah iOS 26.5 Aman Dipakai? Apple Hadirkan Enkripsi Pesan RCS dan 50 Perbaikan Bug
“Kami jadi merasa tercoreng di masyarakat karena warga sudah berharap bisa bekerja di dapur tersebut,” katanya.
Saat ini LBH PP GP Ansor tengah mengumpulkan berbagai bukti untuk membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bagi lembaga pendidikan dan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap pihak yang mencatut nama program pemerintah demi kepentingan pribadi.
Editor : Thomas Priyandoko