Soroti Efektivitas Anggaran, DPRD Bontang Minta Pemkot Tak Hanya Kejar Serapan tapi Manfaat Riil
KALTIMPOST.ID-Pansus LKPJ DPRD Bontang Soroti Evaluasi Kinerja Pemkot 2025, Fokus pada Perbaikan Program dan Pengawasan Anggaran Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
Anggota Pansus LKPJ DPRD Bontang, Alfin Rausan Fikry, mengatakan pembahasan LKPJ bukan sekadar agenda formal tahunan. Namun menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai target dan kebutuhan masyarakat.
“LKPJ ini bukan hanya laporan administratif. DPRD memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan program dan anggaran benar-benar berdampak kepada masyarakat,” kata Alfin saat membacakan rekomendasi pansus dalam rapat paripurna ke-2 masa persidangan III DPRD Bontang dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2025, Rabu (13/5/2026).
Menurut Alfin, pembahasan LKPJ Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Baca Juga: Prevalensi Stunting Bontang Lestari Tertinggi, Neni Minta Lurah dan Perusahaan Berkolaborasi
Dalam proses pembahasan, Pansus DPRD melakukan rapat kerja bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Perumda Air Minum Tirta Taman, hingga Bankaltimtara Cabang Bontang. Pembahasan tersebut berlangsung sejak akhir Maret hingga Mei 2026.
“Kami melakukan pembahasan cukup panjang dengan seluruh OPD. Tujuannya agar rekomendasi yang diberikan benar-benar berdasarkan kondisi riil di lapangan,” ucapnya. Ia menjelaskan, secara umum sistematika penyusunan LKPJ Wali Kota Bontang sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat. Namun demikian, DPRD tetap memberikan sejumlah catatan, masukan, dan rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian Pansus meliputi capaian program, efektivitas penggunaan anggaran, hingga sinkronisasi antara visi-misi kepala daerah dengan pelaksanaan program di lapangan. “Yang kami lihat bukan hanya serapan anggaran, tetapi apakah program tersebut benar-benar mencapai target dan memberi manfaat kepada masyarakat,” tutur dia.
Politikus Golkar ini mengatakan, DPRD juga menyoroti pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan program sesuai dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, KUA, dan PPAS. Menurutnya, seluruh kebijakan daerah harus tetap berada pada jalur perencanaan yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. “Jangan sampai program berjalan tetapi tidak sinkron dengan dokumen perencanaan. Itu yang menjadi perhatian kami dalam evaluasi LKPJ,” terangnya.
Selain itu, Pansus DPRD juga melakukan analisis terhadap capaian target kinerja dan realisasi keuangan setiap OPD. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan target program dengan realisasi pelaksanaan di lapangan. “Kalau ada target yang belum tercapai tentu kami minta penjelasan. Apa kendalanya dan bagaimana solusi perbaikannya ke depan,” sebutnya. Ia menilai rekomendasi DPRD nantinya menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun program dan anggaran tahun berikutnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
