KALTIMPOST.ID - Kementerian Sosial memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penyaluran bantuan dijadwalkan mulai pekan depan melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Dana tersebut akan digunakan untuk membantu masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir 2025, termasuk untuk santunan korban, bantuan sosial ekonomi, hingga jaminan hidup bagi warga terdampak.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengatakan pemerintah telah menyalurkan hampir Rp1 triliun pada tahap pertama. Kini, penyaluran tahap lanjutan segera dilakukan setelah data penerima bantuan selesai diverifikasi oleh pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami menyalurkan berdasarkan data-data yang terverifikasi dari beberapa kabupaten/kota di Aceh, di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat, nilainya lebih dari Rp1 triliun,” kata Saifullah Yusuf setelah menerima audiensi Wakil Gubernur Aceh di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, yang dikutip dari Antaranews,com.
Bantuan Fokus pada Pemulihan Sosial dan Ekonomi
Bantuan yang disiapkan pemerintah mencakup sejumlah kebutuhan penting bagi masyarakat terdampak bencana. Program tersebut meliputi santunan kematian bagi keluarga korban, bantuan untuk korban luka berat sebesar Rp5 juta, bantuan stimulan sosial ekonomi, bantuan perlengkapan rumah, hingga jaminan hidup selama tiga bulan.
Kementerian Sosial menegaskan seluruh proses pencairan bantuan dilakukan secara bertahap dan berbasis data resmi agar penyaluran tepat sasaran. Pemerintah daerah diminta mengusulkan data penerima bantuan secara berjenjang sebelum diverifikasi oleh BPS sebagai tahap akhir.
Menurut Saifullah Yusuf, proses verifikasi menjadi langkah penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap bantuan dapat diterima masyarakat yang benar-benar terdampak bencana.
Selain bantuan pemulihan pascabencana, pertemuan antara Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Aceh juga membahas perluasan cakupan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Program itu diharapkan mampu membantu masyarakat terdampak yang mengalami kesulitan ekonomi dan akses layanan kesehatan setelah bencana.
Pemerintah Aceh Dorong Percepatan Penyaluran Bantuan
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, berharap pemerintah pusat segera merealisasikan tambahan anggaran khusus untuk Aceh senilai Rp1.039.210.800.000. Dana tersebut dinilai penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak banjir dan tanah longsor.
“Untuk Aceh ada Rp1 triliun lebih agar secepat mungkin bisa disalurkan, agar mereka di sana bisa mendapatkan dan ada pertumbuhan ekonomi yang cepat di Aceh,” ujar Fadhlullah.
Ia menjelaskan bahwa kondisi sosial-ekonomi masyarakat Aceh mengalami penurunan cukup tajam setelah bencana melanda sejumlah wilayah pada akhir 2025. Banyak warga yang sebelumnya berada pada kelompok ekonomi menengah ke atas kini mengalami penurunan drastis.
Pemerintah Provinsi Aceh mencatat sejumlah masyarakat yang sebelumnya berada pada desil 8, 9, dan 10 kini turun ke desil 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kondisi tersebut menunjukkan dampak besar bencana terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Dampak bencana menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di Aceh,” kata Fadhlullah.
Pemerintah berharap penyaluran bantuan tahap lanjutan dapat mempercepat pemulihan kondisi ekonomi masyarakat di tiga provinsi terdampak. Selain membantu kebutuhan dasar warga, bantuan tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan kembali aktivitas ekonomi daerah yang sempat terganggu akibat bencana besar di penghujung tahun 2025.***
Editor : Dwi Puspitarini