KALTIMPOST.ID - Pemerintah melalui Kementerian Agama mulai memperketat proses penerbitan akta wakaf tanah guna mencegah potensi sengketa aset di masa depan. Langkah ini dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) di berbagai daerah agar seluruh proses administrasi berjalan lebih tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum yang kuat.
Penguatan pengawasan tersebut dilakukan melalui evaluasi yang digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Agama terhadap mekanisme penerbitan dokumen wakaf tanah di kantor kementerian agama tingkat kabupaten. Evaluasi ini menjadi tindak lanjut dari Surat Edaran Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Nomor 1 Tahun 2026 mengenai pengendalian penerbitan dokumen wakaf tanah tidak bergerak melalui sistem digital informasi wakaf.
Baca Juga: Gaji ASN Kemenag 2026 Kini Terhubung SIMPEG dan AGW, Pegawai Wajib Validasi Data
Pemeriksaan Dokumen dan Legalitas Tanah Jadi Fokus Utama
Dalam evaluasi tersebut, pemerintah menyoroti seluruh tahapan administrasi penerbitan akta wakaf, mulai dari pemeriksaan dokumen persyaratan, pengecekan legalitas tanah, pelaksanaan ikrar wakaf, hingga penerbitan dokumen resmi yang menjadi dasar hukum aset wakaf.
Auditor Ahli Madya Itjen Kemenag, Purnomo Mulyosaputro, menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur penerbitan AIW dan APAIW telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, evaluasi juga bertujuan mengidentifikasi berbagai kendala yang masih ditemukan dalam proses pelayanan wakaf di daerah.
Menurutnya, akta wakaf memiliki peran penting karena menjadi dokumen legal yang menentukan status kepemilikan dan pemanfaatan aset wakaf bagi kepentingan umat. Karena itu, proses penerbitannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan harus melalui verifikasi yang ketat.
Pemerintah menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan penerbitan akta wakaf. Seluruh data dan dokumen wajib diperiksa secara akurat agar tidak menimbulkan persoalan hukum atau konflik kepemilikan tanah di kemudian hari.
Sistem Digital E-AIW Diperkuat untuk Tingkatkan Transparansi
Selain pemeriksaan administrasi, evaluasi juga mencakup penggunaan sistem digital pengelolaan wakaf berbasis elektronik atau E-AIW. Sistem ini digunakan sebagai sarana pengendalian mutu sekaligus dokumentasi agar seluruh proses penerbitan akta wakaf dapat dipantau secara lebih sistematis.
Melalui sistem digital tersebut, setiap tahapan mulai dari validasi dokumen, pengecekan legalitas tanah, pencetakan blangko akta, pelaksanaan ikrar wakaf, hingga pelaporan dapat terdokumentasi dengan lebih rapi dan mudah diawasi.
Ketua Tim Evaluator, Muhammad Rofiq, mengatakan bahwa penguatan pengawasan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola wakaf di daerah. Dengan sistem yang lebih tertata, aset wakaf diharapkan memiliki perlindungan hukum yang jelas dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan sosial masyarakat.
Baca Juga: Kiandra Ramadhipa Nyaris Podium di Debut Moto3 Junior Catalunya, Sempat Pimpin Balapan
Ia juga menilai evaluasi tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi antara aparat pengawas pemerintah dan unit teknis di lapangan dalam membangun pengelolaan wakaf yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah berharap pengawasan yang semakin ketat terhadap penerbitan akta wakaf dapat menutup celah administrasi yang selama ini berpotensi memicu konflik. Selain itu, langkah ini juga diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan wakaf nasional yang kini mulai diarahkan ke sistem yang lebih modern dan tertib hukum.***
Editor : Dwi Puspitarini