KALTIMPOST.ID, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membuka rekrutmen tenaga honorer baru. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
Tito menilai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus lebih diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi warga, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sektor publik lainnya.
"APBD seharusnya digunakan untuk membangun jalan, sekolah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk membiayai kepentingan tertentu," kata Tito.
Ia mengungkapkan bahwa masih ada sejumlah daerah yang terus menambah jumlah tenaga honorer meskipun pemerintah pusat telah melakukan penataan pegawai non-ASN melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Tito, penambahan tenaga honorer tanpa perencanaan yang matang dapat menimbulkan beban anggaran yang semakin besar. Akibatnya, sebagian besar dana daerah terserap untuk belanja pegawai sehingga ruang fiskal untuk pembangunan menjadi terbatas.
"Jika belanja pegawai terus meningkat, kemampuan daerah untuk membiayai program pembangunan tentu akan berkurang," ujarnya.
Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih disiplin dalam mengelola kebutuhan aparatur dan menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan masing-masing wilayah. Tito menegaskan bahwa kebijakan kepegawaian harus disusun secara terukur agar tidak menimbulkan persoalan baru di masa mendatang.
Pernyataan tersebut juga berkaitan dengan temuan pemerintah mengenai sejumlah daerah yang mengalami kesulitan membayar gaji PPPK. Kondisi itu menunjukkan pentingnya perencanaan anggaran yang matang sebelum melakukan penambahan pegawai.
Selain menghentikan rekrutmen honorer baru, Tito juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap struktur belanja agar APBD dapat digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
"Prioritas utama harus diberikan pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Pemerintah berharap daerah dapat lebih bijak dalam mengelola anggaran sehingga pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa terganggu oleh tingginya beban belanja pegawai.
Editor : Ilmidza