KALTIMPOST.ID,JAKARTA–Kasus dugaan penipuan bermodus pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencatut nama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memasuki babak baru. Sebanyak 13 kiai pengasuh pondok pesantren asal Jawa Barat (Jabar) resmi melaporkan perkara tersebut ke Bareskrim Polri, Jumat.
Langkah hukum ini diambil setelah para korban merasa tertipu oleh pihak koperasi berinisial DSN yang menjanjikan proyek pembangunan dapur MBG. Dalam melayangkan laporan ke markas besar kepolisian sekitar pukul 14.00 WIB tersebut, para kiai didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Gerakan Pemuda (GP) Ansor.
Baca Juga: Bisa Membaca Belum Tentu Siap Masuk SD, Psikolog: Kemandirian dan Emosi Jauh Lebih Penting
"Kami melapor ke Bareskrim Polri. Untuk korbannya kemarin di kita terdata ada 13 kiai, kemudian nambah beberapa kontraktor dari beberapa provinsi. Ada dari Jawa Timur, Sumatera Selatan, hingga Lampung," ujar Pengurus LBH PP Pemuda Ansor sekaligus Koordinator Tim Hukum Pesantren Korban Dapur MBG Koperasi DSN, Afriendi Sikumbang, dikutip Sabtu (4/7).
Afriendi mengungkapkan, 13 kiai yang menjadi korban tersebar di berbagai daerah di Jabar, mulai dari Cirebon, Kuningan, Depok, Bekasi, hingga Sukabumi. Modus operandi terduga pelaku bermula saat sekelompok orang yang mengaku dari Koperasi DSN mendatangi pesantren. Mereka menjanjikan proyek dapur MBG dengan syarat pihak pesantren menyediakan lahan seluas 400 meter persegi.
Baca Juga: Surat Rekomendasi Psikolog Bukan Formalitas, Ini Syarat Anak Bisa Masuk SD Sebelum Usia 7 Tahun
Setelah lahan siap, para kiai diminta menunjuk kontraktor sendiri untuk membangun fasilitas tersebut. Namun, pihak pesantren diwajibkan menyetor uang pendaftaran senilai Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta.
Tak berhenti di situ, estimasi biaya pembangunan per dapur MBG dipatok mencapai Rp 1,2 miliar hingga Rp 1,5 miliar. Pihak koperasi kemudian memungut fee di awal kepada para kontraktor sebesar 8 hingga 10 persen, atau berkisar Rp 72 juta per dapur yang akan dibangun.
Baca Juga: Pelita Air Buka Promo Diskon Tiket hingga Rp360 Ribu, Berlaku untuk Semua Rute Domestik
Petaka mulai muncul saat progres pembangunan fisik dapur sudah mencapai 80 persen. Pihak Koperasi DSN mendadak hilang kontak sejak akhir 2025 lalu hingga saat ini. Padahal, rata-rata dana yang sudah digelontorkan mandiri untuk membangun per satu dapur tersebut telah menghabiskan Rp 700 juta hingga Rp 800 juta.
"Yang akan kita laporkan ke Bareskrim ada beberapa nama. Tokoh utamanya inisial YH, atas nama koperasi DSN. Di luar YH, ada 4 nama lain yang kami laporkan yang berperan sebagai perantara ke kiai dan kontraktor," tegas Afriendi.
Mengingat program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional, LBH GP Ansor mendesak penyidik Bareskrim Polri untuk membongkar kasus ini secara tuntas hingga ke akar-akarnya. Ditaksir, total kerugian secara akumulatif mencapai miliaran rupiah.
Afriendi juga mensinyalir jaringan penipuan ini bergerak masif lintas daerah di Indonesia. "Harapan kita bisa dibongkar. Karena saya kira ini terjadi di beberapa provinsi, bukan hanya di Jabar saja. Ada satu kontraktor yang bahkan membangun di empat pesantren, dan itu membutuhkan uang yang sangat besar," katanya.(*)
Editor : Thomas Priyandoko