KALTIMPOST.ID, Kasus korupsi pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini masih menyita perhatian publik.
Terkini, jumlah tersangkanya bertambah. Dua orang pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) jadi tersangka.
Mereka merupakan seorang jenderal polisi aktif dan oknum TNI aktif.
Bagaimana sikap pemerintah mengetahui semakin banyak tersangka dalam program andalan Presiden Prabowo Subianto itu?
Pemerintah menegaskan penanganan kasus dugaan korupsi program MBG kini sepenuhnya ditangani aparat penegak hukum.
MBG adalah program nasional yang bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah, namun kini tersandung kasus korupsi yang melibatkan pejabat BGN.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menyampaikan bahwa proses hukum sedang berjalan di Kejaksaan Agung.
“Begini, kalau bicara aspek hukum semua harus kembali kepada aparat penegak hukum. Dan yang sedang memproses sekarang adalah kejaksaan,” ucap Qodari.
Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dugaan korupsi tata kelola MBG pada BGN periode 2025-2026.
Satu tersangka baru yang ditetapkan Kejaksaan adalah Lalu Muhammad Iwan Mahardan selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Maret 2025.
Ia merupakan anggota polisi aktif berpangkat jenderal bintang satu
Qodari mengatakan proses penegakan hukum dalam program MBG tidak memandang latar belakang apapun.
Hal itu sesuai apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Seperti dikatakan oleh bapak Presiden bahwa hukum sekarang ditegakkan tanpa pandang bulu apapun latar belakangnya,” jelasnya.
Editor : Hernawati