Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sebelum Serahkan Piutang ke DJKN, Pemda Diminta Maksimalkan Penagihan

Raden Roro Mira Budi Asih
PENYELESAIAN: Piutang daerah diharapkan selesai di pemerintah daerah, pilihan untuk menyerahkan kepada DJKN adalah pilihan terakhir.
PENYELESAIAN: Piutang daerah diharapkan selesai di pemerintah daerah, pilihan untuk menyerahkan kepada DJKN adalah pilihan terakhir.

Advertisement

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Pemerintah daerah diminta tidak buru-buru menyerahkan piutang bermasalah kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Sebelum meminta bantuan dalam pengurusan, upaya penagihan dan optimalisasi penyelesaian harus lebih dulu dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pemilik piutang.

Kepala Seksi Piutang Negara I Bidang Piutang Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kaltim-Kaltara Agus Eko Putro mengatakan, penyelesaian piutang pada dasarnya merupakan kewajiban pihak yang memiliki atau mengeluarkan piutang tersebut.

“Piutang itu harus dioptimalkan penyelesaiannya di satker (satuan kerja) atau di pemerintah daerah. Jadi pilihan untuk menyerahkan kepada PUPN itu adalah pilihan terakhir,” kata Agus.

Ketika penagihan menghadapi kendala, pemerintah daerah masih memiliki sejumlah pilihan optimalisasi. Di antaranya restrukturisasi, pemberian keringanan jangka waktu maupun keringanan utang.

Pemerintah daerah juga dapat mempertimbangkan kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk kejaksaan atau aparat penegak hukum lainnya. Langkah tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi dan mitigasi risiko masing-masing piutang.

Advertisement

“Ketika terkendala tidak bisa, beberapa kendala bisa dilakukan optimalisasi,” ujarnya.

Pemerintah daerah perlu menentukan terlebih dahulu apakah persoalan masih dapat diselesaikan melalui jalur administrasi atau sudah masuk ke ranah hukum. Jika masih dapat diselesaikan secara administrasi, optimalisasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun, apabila masuk ranah hukum, penyelesaian dapat ditempuh melalui aparat penegak hukum.

“Apabila tidak bisa selesai, baru nanti minta bantuan melalui PUPN,” tegas Agus.

Dia menekankan, penyerahan piutang kepada PUPN bukan berarti begitu ada piutang langsung diserahkan. Terdapat koridor dan batasan yang harus dipenuhi dalam proses pengurusan.

“Ketika PUPN itu bukan berarti begitu ada piutang ya sudah diserahin kepada PUPN,” jelasnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DJKN Kaltim-Kaltara Tangani Piutang Negara Rp 274,65 Miliar, Tersebar di 195 Berkas

DJKN Kaltim-Kaltara Tangani Piutang Negara Rp 274,65 Miliar, Tersebar di 195 Berkas

DJKN Kaltim-Kaltara menangani piutang negara senilai Rp 274,65 miliar dalam 195 berkas. KPKNL Samarinda menangani 67 berkas.

Jangan Salah Kaprah, Piutang Macet Tak Serta-Merta Dihapus

Jangan Salah Kaprah, Piutang Macet Tak Serta-Merta Dihapus

Piutang pemerintah yang sulit ditagih tidak serta-merta berakhir dengan penghapusan.

442 Debitur Nunukan dan Kukar Masuk Penghapusan Piutang

442 Debitur Nunukan dan Kukar Masuk Penghapusan Piutang

Ratusan debitur dari Nunukan dan Kutai Kartanegara masuk dalam proses penghapusan piutang oleh DJKN Kaltim-Kaltara.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer