KALTIMPOST.ID, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah tengah membenahi data kelompok masyarakat yang masuk dalam desil 9 dan 10. Langkah tersebut dilakukan setelah muncul protes dari sejumlah warga yang merasa klasifikasi kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Persoalan data tersebut mencuat seiring rencana pemerintah membatasi pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat yang masuk kategori desil 9 dan 10.
Klasifikasi desil tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam penerapannya, masih ditemukan warga yang mempertanyakan hasil pengelompokan karena merasa kondisi ekonominya tidak mencerminkan kategori kesejahteraan yang tercantum dalam data.
Purbaya mengatakan pemerintah sedang melakukan perbaikan terhadap DTSEN. Menurut dia, Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran cukup besar untuk mendukung Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses pembenahan data.
"Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8).
Anggaran BPS Capai Rp 7 Triliun
Purbaya menjelaskan, tambahan anggaran yang diberikan kepada BPS tahun ini tidak hanya digunakan untuk memperbaiki DTSEN. Dana tersebut juga mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi.
Total anggaran yang dikucurkan mencapai sekitar Rp 7 triliun. Purbaya mengatakan tambahan anggaran itu sebelumnya diajukan BPS pada awal tahun.
Kementerian Keuangan kemudian menyetujui permintaan tersebut dengan harapan kualitas data yang digunakan pemerintah semakin akurat.
"Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua, kan biasanya selalu ada kalau di survei ya, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi," ujarnya.
Pemerintah Siapkan Sistem Pembatasan Pertalite
Di sisi lain, pemerintah belum memastikan kapan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 mulai diberlakukan.
Purbaya mengatakan pemerintah masih melihat perkembangan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan. Saat ini, pemerintah disebut tengah menyiapkan sistem yang akan digunakan untuk menerapkan pembatasan tersebut.
"Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan," kata Purbaya.
Dengan demikian, perbaikan DTSEN menjadi salah satu bagian penting sebelum kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi tersebut diterapkan.
Desil Bukan Patokan Tunggal Kondisi Ekonomi
Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya menjelaskan bahwa penentuan desil tidak dilakukan hanya berdasarkan satu indikator. Penghasilan, kepemilikan barang tertentu, daya listrik, atau jenis pekerjaan bukan menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan posisi desil sebuah keluarga.
Desil merupakan informasi dalam DTSEN yang digunakan untuk mengelompokkan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya.
Dalam prosesnya, keluarga diperingkatkan menggunakan berbagai karakteristik sosial dan ekonomi. Hasil pemeringkatan tersebut kemudian dibagi menjadi 10 kelompok, dengan masing-masing kelompok mencakup sekitar 10 persen keluarga.
Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah. Sementara itu, desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa desil harus dipahami sebagai sebuah pemeringkatan relatif.
"Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi," ujar Amalia dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8).
Karena bersifat relatif, angka desil tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya ukuran untuk menggambarkan kondisi ekonomi sebuah keluarga. Desil bukan ukuran absolut kemiskinan dan tidak secara langsung menunjukkan besaran pendapatan ataupun kekayaan seseorang.
Sebagai gambaran, keluarga yang berada di desil 3 berarti menempati kelompok ketiga dalam pemeringkatan kesejahteraan dari total 10 kelompok.
BPS juga menekankan bahwa keluarga yang berada dalam desil yang sama belum tentu memiliki tingkat pendapatan, pengeluaran, maupun kondisi sosial ekonomi yang identik. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pembenahan data DTSEN agar pemetaan kondisi masyarakat semakin akurat.
Editor : Ilmidza