KALTIMPOST.ID - Penanganan karhutla Kaltim terus dilakukan meski petugas menghadapi keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut membuat sejumlah petugas harus mengambil langkah sementara agar kegiatan pemadaman di lapangan tetap berjalan.
Karhutla Kaltim menjadi perhatian karena kebakaran terjadi di sejumlah wilayah ketika anggaran penanganan masih dalam proses pencairan. Bahkan, sebagian petugas disebut menggunakan uang pribadi terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan selama menjalankan tugas.
Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Rusmadi membenarkan kondisi tersebut. Menurut dia, keterbatasan anggaran sempat menyulitkan pembiayaan kebutuhan petugas yang turun langsung menangani karhutla Kaltim.
"Makanya saya 'berteriak' terus sama Bu Sekda, sama Pak Gubernur. Kalau kita bergerak di lapangan, enggak mungkin, Pak, saya bilang. Mereka perlu makan, minum. Sementara uang yang ada kena pemangkasan," ujar Rusmadi, dilansir dari CNN, Sabru (29/8).
Baca Juga: LPG 3 Kg Bakal Dibatasi Pakai Desil, Akurasi Data Penerima Subsidi Jadi Penentu
Anggaran Terbatas Tak Menghentikan Penanganan Karhutla Kaltim
Persoalan anggaran penanganan karhutla Kaltim telah disampaikan Rusmadi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim. Langkah tersebut dilakukan agar petugas tetap memiliki dukungan untuk menjalankan tugas di lapangan.
"Tapi saya tidak mungkin bicara sama Pak Gubernur, hanya saya bicara sama Bu Sekda. 'Bu Sekda, carikan solusinya.' Alhamdulillah disetujui," katanya.
Dinas Kehutanan Kaltim mendapatkan alokasi sekitar Rp19 miliar. Namun, dana tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk karhutla Kaltim karena terdapat kebutuhan lain di sektor kehutanan, termasuk pemulihan ekosistem.
"Rp19 miliar itu dibagi, ada itemnya. Ada yang untuk pemulihan ekosistem, ada karhutla. Jadi bukan Rp19 miliar semuanya untuk karhutla, cuma Dinas Kehutanan kebagian Rp 19 miliar," jelas Rusmadi.
Anggaran tersebut berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) FCPF. Pencairannya masih membutuhkan waktu karena terdapat proses pergeseran anggaran.
"Anggaran FCPF itu anggaran dari pusat. DBH, Dana Bagi Hasil. Mudah-mudahan secepatnya, paling lambat bulan September. Karena ada pergeseran. Enggak bisa juga kita paksakan kalau belum waktunya," ujar Rusmadi.
Baca Juga: Hasil Liga Inggris: Haaland dan Cherki Jadi Bintang, Man City Tumbangkan Crystal Palace 4-1
Petugas Karhutla Kaltim Tetap Turun ke Lapangan
Sambil menunggu anggaran tersedia, petugas tetap bergerak menangani karhutla Kaltim di sejumlah daerah. Kebutuhan selama berada di lapangan untuk sementara dipenuhi dari dana yang tersedia, termasuk uang pribadi petugas.
"Mudah-mudahan cepat. Makanya teman-teman ke lapangan itu mereka bayar sendiri dulu pakai uangnya. Dan 'saya jamin nanti kita ganti', saya bilang," ungkap Rusmadi.
Kondisi tersebut menunjukkan tantangan yang dihadapi petugas karhutla Kaltim tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api. Mereka juga harus memastikan kebutuhan dasar selama menjalankan tugas tetap terpenuhi meski dukungan anggaran belum sepenuhnya tersedia.
Rusmadi mengatakan keterbatasan tersebut tidak membuat petugas kehutanan berhenti menjalankan tugas. Para petugas tetap mendatangi lokasi kebakaran karena memiliki tanggung jawab untuk menjaga kawasan hutan.
"Karena semangat mereka, karena rimbawan semangatnya untuk menjaga hutan, mereka tetap berangkat," katanya.
Meski menggunakan dana terlebih dahulu, setiap kegiatan karhutla Kaltim tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Petugas diwajibkan melengkapi kegiatan dengan surat pertanggungjawaban, dokumentasi, serta bukti bahwa mereka benar-benar berada di lokasi.
"Yang penting ada pertanggungjawabannya. Dasar pertanggungjawaban itu ada SPJ-nya, ada fotonya dalam melakukan kegiatan pemadaman semuanya. Sekarang ini kan harus ada bukti. Apalagi uang negara, se-Rupiah pun kalau enggak ada buktinya, enggak bisa," tegasnya.
Penanganan karhutla Kaltim juga melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA). Dinas Kehutanan Kaltim saat ini memiliki lebih dari 5.000 anggota MPA yang membantu petugas ketika terjadi kebakaran.
Keberadaan MPA membuat kebutuhan anggaran penanganan karhutla Kaltim tidak hanya mencakup petugas kehutanan. Anggota masyarakat yang ikut membantu juga membutuhkan makanan, obat-obatan, serta dukungan apabila mengalami masalah ketika menjalankan tugas.
"Karena kita ada MPA, ini kan mereka perlu makan, obat-obatan, dan kalau terjadi apa-apa kita tanggung juga. Jadi alhamdulillah, dana itu mudah-mudahan cepat cair," ujar Rusmadi.
Untuk menjaga kesiapsiagaan menghadapi karhutla Kaltim, seluruh kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) juga telah diperintahkan tetap berada di wilayah masing-masing selama ancaman kebakaran berlangsung.
Mereka diminta berkoordinasi dengan kepolisian dan unsur terkait di daerah untuk melakukan pencegahan sekaligus menangani kebakaran apabila terjadi.
Laporan mengenai karhutla Kaltim dari berbagai wilayah terus dikumpulkan dan disampaikan kepada Gubernur Kaltim. Petugas KPH juga tidak hanya menangani kebakaran yang berada di dalam kawasan hutan.
Dinas Kehutanan Kaltim turut membantu apabila kebakaran terjadi di Areal Penggunaan Lain (APL). Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di daerah.
"Kita mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang berada dalam kawasan hutan. Kalau terjadi kebakaran di APL, kita ikut juga memadamkan," kata Rusmadi.
Di tengah menunggu pencairan anggaran, penanganan karhutla Kaltim pun tetap berjalan. Petugas, KPH, dan MPA terus disiagakan agar kebakaran dapat segera ditangani dan tidak meluas ke wilayah lainnya.***
Editor : Dwi Puspitarini