KALTIMPOST.ID - Perombakan pejabat DJP yang dilakukan pada era Purbaya Yudhi Sadewa masih menjadi perhatian Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah belum mengambil keputusan mengenai langkah selanjutnya terhadap perubahan jabatan tersebut.
Perombakan pejabat DJP terjadi pada Kamis (10/9/2026), ketika Purbaya masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Belakangan, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto meminta agar perombakan tersebut dibatalkan.
Perombakan pejabat DJP itu kini tengah dikaji kembali oleh Kementerian Keuangan. Suahasil mengatakan pihaknya perlu melihat proses serta keputusan yang sebelumnya telah dilakukan sebelum menentukan langkah berikutnya.
"Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi," ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dilansir dari Detikfinance, Kamis (17/9).
Baca Juga: Sopir Travel Tewas di Jayawijaya Ditembak KKB, Polisi Temukan Barang Bukti Selongsong Peluru 5,56Mm
Pembahasan mengenai perombakan pejabat DJP tidak hanya dilakukan pada satu unit. Suahasil menyebut dirinya masih menunggu rekomendasi dari jajaran eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan.
Menurut Suahasil, pengisian atau penunjukan pejabat memiliki tahapan tersendiri. Karena itu, keputusan terkait perombakan pejabat DJP perlu mempertimbangkan masukan dari berbagai unit.
"Nah, ini saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon satu, karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit," beber Suahasil.
Perombakan Pejabat DJP Dikaitkan dengan Sinergi Antarunit
Suahasil juga menjelaskan bahwa struktur pejabat di Kementerian Keuangan perlu mendukung kerja sama antarunit. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang sedang diperhatikan dalam pembahasan perombakan pejabat DJP.
Ia mengatakan koordinasi lintas eselon satu diperlukan agar pekerjaan di lingkungan Kementerian Keuangan dapat berjalan lebih terintegrasi.
"Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon satu, karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi. Jadi ini yang kita sedang pastikan dan akan kita pastikan sinergi dari Kemenkeu terjadi dengan baik," ujar Suahasil.
Baca Juga: Kode Redeem FF Hari Ini 17 September 2026 Terbaru, Buru Skin Shotgun M1887 dan Bundle Eksklusif
Apakah Perombakan Pejabat DJP Akan Dibatalkan?
Perombakan pejabat DJP belum mendapatkan kepastian apakah akan tetap berlaku atau dibatalkan seperti permintaan yang disampaikan Bimo Wijayanto. Suahasil memilih belum memberikan jawaban tegas mengenai kemungkinan tersebut.
Ia mengatakan pemerintah perlu melihat terlebih dahulu proses perombakan dan pelantikan yang telah berlangsung. Salah satu hal yang akan diperhatikan adalah tata kelola dalam proses pelantikan pejabat.
"Kita nanti melihat dulu apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan. Makasih semuanya," ujar Suahasil.
Dengan demikian, perombakan pejabat DJP yang dilakukan pada era Purbaya masih dalam tahap pembahasan. Kementerian Keuangan belum menyampaikan keputusan akhir mengenai apakah perubahan jabatan tersebut akan dipertahankan atau ditinjau kembali.***
Editor : Dwi Puspitarini