KALTIMPOST.ID, Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) masa bakti 2026–2030 di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Pergantian kepemimpinan ini menandai dimulainya periode baru pembinaan esports nasional dengan agenda yang tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga penguatan industri dan jalur karier atlet.
Herindra yang memiliki latar belakang panjang di dunia militer dan kini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menyebut posisi tersebut sebagai tanggung jawab yang lebih luas daripada sekadar mengurus prestasi olahraga.
Ia memandang perkembangan esports tidak terlepas dari transformasi digital yang tengah berlangsung.
“Menjadi Ketua Umum PB ESI merupakan amanah strategis bangsa, bukan sekadar tugas memajukan olahraga,” kata Herindra.
Baca Juga: 2 Eks Anak Buah Yaqut Akui Beli Rumah, Tanah, Ruko, hingga Fortuner Pakai Fee Percepatan Haji
Dalam kepengurusan baru, PB ESI menargetkan peningkatan kualitas atlet sekaligus membangun jalur prestasi yang lebih terarah.
Herindra mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 200 juta gamer aktif pada 2026 dengan nilai pasar gim lebih dari US$2 miliar.
Kondisi tersebut dinilai perlu diimbangi dengan penguatan ekosistem nasional agar Indonesia tidak berhenti sebagai pasar, melainkan mampu melahirkan talenta dan produk yang bersaing secara global.
Karena itu, pengembangan ekosistem akan mencakup berbagai sektor, mulai dari game developer, penyelenggara kompetisi, kreator konten hingga platform streaming.
“Talenta lokal harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan pemain kunci di pasar global. Esports bukan lagi sekadar aktivitas hiburan atau buang-buang waktu, Esports merupakan profesi formal yang membutuhkan disiplin, dedikasi, dan intelektualitas. Indonesia telah membuktikan prestasi Esports di SEA Games, Asian Games, dan World Esports Championship,” kata Herindra dalam keterangan resminya, Selasa (15/9).
Selain pembinaan dan pengembangan industri, PB ESI juga menempatkan regulasi serta standardisasi sebagai bagian dari agenda periode 2026–2030.
Langkah tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi atlet maupun pelaku industri, termasuk terkait kontrak pemain, standar pembinaan, serta kesehatan fisik dan mental.
“PB ESI akan mendorong regulasi dan standardisasi untuk melindungi atlet dan pelaku industri. Fokus pada kepastian hukum, perlindungan kontrak pemain, standar pembinaan, serta kesehatan fisik dan mental," kata Herindra.
Arah pembinaan tersebut juga mendapat perhatian dari Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn.) Marciano Norman dan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat.
Baca Juga: Indonesia Proses Gabung Bank BRICS, Investasi NDB USD1 Miliar Belum Final
Marciano menilai prestasi esports Indonesia di tingkat ASEAN, Asia, hingga dunia menjadi modal untuk menghadapi kompetisi berikutnya.
Sementara itu, Taufik menekankan pembentukan atlet perlu dilakukan sejak usia dini dan tidak dapat hanya mengandalkan persiapan menjelang turnamen.
Latihan, daya tahan fisik, serta pembentukan mental perlu dibangun secara berkelanjutan. Herindra menegaskan pengembangan esports membutuhkan sinergi pemerintah, industri, dan komunitas agar ekosistem yang terbentuk sehat, aman, dan berkelanjutan. (*)
Editor : Almasrifah