KALTIMPOST.ID, Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk memperluas inklusi keuangan nasional dengan merencanakan pembukaan rekening perbankan secara massal. Berdasarkan data kependudukan, tercatat ada sekitar 74 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang saat ini belum memiliki rekening bank.
Untuk mewujudkan program tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3,8 triliun yang bersumber penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Saldo Awal dan Pemanfaatan Data Kependudukan
Selain dibuatkan rekening baru, setiap warga yang menjadi sasaran program ini direncanakan akan mendapatkan setoran atau saldo awal sebesar Rp 50.000 per orang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa data target penerima program ini diperoleh melalui pemadupadanan data kependudukan nasional.
"Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, data dari Dukcapil dan data yang dipadupadankan, ini kelihatan dari penduduk yang berusia 17 tahun dan belum mempunyai rekening itu sekitar 74 juta, dan kalau dana yang kita berikan Rp 50.000 maka dana yang diperlukan adalah sekitar Rp 3,8 triliun," ujar Airlangga.
Terkait kepastian sumber anggaran, Airlangga juga menegaskan bahwa pendanaan program ini berasal dari APBN. Ketika ditanya awak media, ia menyatakan singkat, "Iya. Masih (APBN),".
Tujuan Inklusi Keuangan Nasional
Langkah besar ini digagas agar akses layanan finansial tidak lagi eksklusif dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah.
"Nah inilah yang menjadi target dari upaya kita untuk membuat mereka untuk memiliki rekening, sehingga keuangan mereka tidak lagi eksklusif, tapi inklusif yang bisa menyentuh seluruh masyarakat Indonesia terutama yang 17 tahun ke atas," tambah Airlangga.
Dengan kepemilikan rekening resmi ini, pemerintah berharap tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia dapat meningkat secara signifikan.
Editor : Ilmidza