KALTIMPOST.ID, Badan Gizi Nasional (BGN) kembali meresmikan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Langkah ini menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kawasan dengan tingkat prevalensi stunting yang masuk kategori tinggi hingga sangat tinggi.
Sebanyak 980 dapur SPPG di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali diaktivasi secara serentak di 16 provinsi, dengan pusat peresmian dipusatkan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa pengoperasian kali ini memperluas jangkauan layanan program bergizi setelah pekan sebelumnya BGN juga mengaktifkan ratusan unit pelayanan serupa.
"Di minggu yang lalu kita telah mengaktivasi 480 dapur di wilayah 3T dan tinggi sekali dilanjutkan kemudian di minggu ini kita lakukan hal yang sama untuk wilayah Bali, Kalimantan, dan Pulau Sumatera. Totalnya ada 980 SPPG diresmikan secara serentak di 16 Provinsi," ujar Sudaryono dalam keterangannya.
Rincian dari 980 SPPG yang baru diresmikan tersebut terdiri atas 691 unit di Pulau Sumatera serta 289 unit tersebar di wilayah Kalimantan dan Bali. Penempatan seluruh fasilitas ini diprioritaskan untuk menjangkau daerah rawan gizi buruk dan kawasan 3T.
BGN Imbau Waspadai Oknum Calo Aktivasi SPPG
Di sisi lain, Sudaryono menegaskan bahwa seluruh proses dan mekanisme peresmian hingga pengoperasian SPPG dijalankan secara terpusat melalui sistem resmi BGN. Pihaknya tidak pernah memberi wewenang atau menunjuk perorangan maupun lembaga pihak ketiga untuk mengurus aktivasi fasilitas tersebut.
"Kami tidak mengotorisasi siapapun, kami tidak memerintahkan siapapun. Semuanya dilaksanakan by system, tidak ada calo, tidak ada orang yang kemudian mengatasnamakan saya, pimpinan BGN, atau mengatasnamakan BGN Pusat yang kemudian menjajakan jasa dan meminta imbalan. Tidak ada!" tegasnya.
Pernyataan tersebut dikeluarkan menyusul adanya temuan laporan indikasi penipuan oleh oknum yang mengklaim bisa membantu kelancaran perizinan atau aktivasi SPPG dengan memungut imbalan sejumlah uang.
Sudaryono membeberkan bahwa praktik pungutan liar tersebut ditemukan di beberapa wilayah, seperti Cilacap, dengan nilai yang diminta mencapai ratusan juta rupiah. Pihaknya meminta masyarakat untuk bersikap tegas dan langsung melaporkan jika menemukan indikasi serupa kepada aparat penegak hukum.
"Kami sudah menemukan beberapa oknum di Cilacap, di beberapa wilayah yang lain, itu kemudian minta uang Rp 100 juta, Rp 200 juta, Rp 150 juta. Saya minta, jika ada segera foto, Anda minta buktinya, laporkan kepada pihak berwajib," pungkasnya.
Editor : Ilmidza