JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah melakukan pengusutan mendalam terhadap 98 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan sejumlah korporasi. Menariknya, terdapat indikasi keterlibatan pihak asing dalam operasional perusahaan-perusahaan tersebut.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Suyudi Ario Seto, mengungkapkan bahwa penyidik saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti kuat. Hal ini dilakukan guna menentukan tersangka, termasuk membidik pemilik dan pemegang saham perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran tersebut.
"Ada keterlibatan asing," tegas Suyudi usai rapat kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, Sabtu (19/10/2026). Saat ditanya lebih jauh apakah keterlibatan tersebut berasal dari negara tetangga, Suyudi membenarkannya, namun belum merinci identitas perusahaan maupun negara asal investasi tersebut.
Baca Juga: Kualitas Udara Samarinda Kembali Tidak Sehat, Asap Karhutla Kaltim Bergerak dari Selatan
Sejalan dengan langkah penegakan hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 perusahaan. Sanksi ini dijatuhkan atas lahan terbakar seluas 12.926,74 hektare, meningkat tajam dari sebelumnya yang hanya menyasar 26 perusahaan.
Di sisi lain, pemerintah juga mulai membuka pintu untuk bantuan internasional. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, menyatakan bahwa koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sedang dilakukan untuk membahas bantuan dari Singapura.
"Akan ada bantuan dari Singapura yang dibicarakan dengan kepala BNPB," jelas Dudung. Selain Singapura, Malaysia diketahui telah menawarkan bantuan berupa satu unit pesawat Bombardier CL-415MP, tiga helikopter, dan 50 personel, yang kini menunggu persetujuan resmi dari Jakarta.
Baca Juga: Gunung Sumbing Kebakaran, 71 Pendaki Dievakuasi dari Jalur Gajahmungkur Wonosobo
Menanggapi kritik mengenai penanganan karhutla, Dudung menegaskan pemerintah telah mengerahkan 60.000 personel dan 47 pesawat. Ia menekankan bahwa memadamkan api di lahan gambut memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi.
Presiden Prabowo pun telah menginstruksikan jajaran terkait untuk meningkatkan langkah preventif, seperti pembangunan sumur bor dan fasilitas penyimpanan air di area rawan. Arahan presiden menekankan agar otoritas tidak menunggu kebakaran meluas atau mengharapkan hujan turun, melainkan bertindak lebih dini sebelum api muncul.
"Jangan menunggu hujan turun. Lakukan tindakan segera," ujar Dudung menirukan instruksi tegas Presiden Prabowo. Pemerintah berupaya agar langkah pencegahan dilakukan lebih proaktif di masa depan seiring dengan pola karhutla yang berpotensi berulang setiap tahun.
Editor : Thomas Priyandoko