BALIKPAPAN - Pengamat politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman (Unmul), Saipul Bachtiar, nilai kekeliruan besar terjadi jika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hanya menerima laporan baik tanpa laporan buruk dari bawahan.
Hal itu disampaikannya, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo yang mengaku tidak suka menerima berita buruk dan menginginkan semua laporan program berisi hal-hal baik. "Menurut saya ini kekeliruan yang sangat besar sekali. Pola ABS (Asal Bapak Senang) itu adalah pola sindrom pemimpin Orde Baru," tegas Saipul pada Minggu (1/11).
Menurutnya, ketika semua laporan yang masuk ke pimpinan berisi hal baik, hal itu menjadi indikator utama adanya pola ABS. Sindrom tersebut, mencerminkan gaya kepemimpinan yang tidak mau mengakui dan tidak mau mengoreksi kesalahannya sendiri.
Dia menjelaskan, pola tersebut akan berdampak negatif terhadap seluruh proses kebijakan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan yang telah diimplementasikan. "Itu tidak akan bisa berjalan kalau pola sindrom ABS itu diterapkan di pemerintahan sekarang. Ini sudah menjadi fakta, kontraproduktif dan juga kontra-realistis terhadap capaian-capaian pemerintahan Prabowo-Gibran," ujarnya.
Baca Juga: Tertinggal di Babak Pertama, Borneo FC U-20 Bangkit dan Bungkam Persijap 2-1 di Jepara
Saipul mencontohkan kasus laporan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Saat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), melaporkan kondisi Kalimantan tidak ada asap dan masih normal, laporan itu langsung dikoreksi oleh netizen di media sosial karena tidak sesuai fakta di lapangan.
"Itu menambah satu poin malu sebenarnya bagi pemimpin dan yang melaporkan kepada pimpinannya, karena harus dikoreksi oleh netizen, oleh masyarakat," sebutnya. Ia juga menyinggung sejumlah parodi dari masyarakat, termasuk ibu-ibu dan anak-anak, atas pidato Presiden Prabowo. Menurutnya, jika pernyataan pimpinan tidak berdasarkan fakta objektif, maka akan mendegradasi kewibawaannya sendiri.
"Kalau sudah terdegradasi kewibawaannya, pemerintahan itu tentu akan mengurangi dukungan dari masyarakat. Padahal apapun kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, tanpa ada dukungan yang maksimal dari masyarakat itu tidak akan berhasil," jelasnya. Saipul menegaskan, sinergi dengan dukungan masyarakat secara utuh akan menghasilkan dampak kebijakan yang optimal sesuai tujuan program pemerintah. (riz)
Editor : Muhammad Rizki