KALTIMPOST.ID - Utang pemerintah Indonesia mencapai Rp10.326,93 triliun hingga akhir September 2026. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), sementara sisanya merupakan pinjaman.
Besarnya porsi SBN dalam struktur utang pemerintah menjadi salah satu hal menarik dari laporan terbaru Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. Nilai SBN tercatat mencapai Rp8.962,40 triliun atau setara 86,79 persen dari keseluruhan utang negara.
Sementara itu, utang pemerintah dalam bentuk pinjaman hanya mencapai Rp1.364,53 triliun atau sekitar 13,21 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa penerbitan surat berharga masih menjadi instrumen utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Tablet Anak 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan dengan Fitur Belajar Berbasis AI
Informasi ini tercantum dalam laporan resmi DJPPR Kementerian Keuangan yang dikutip pada Jumat, 6 November 2026.
SBN Masih Mendominasi Utang Pemerintah
Berdasarkan laporan DJPPR, pemerintah lebih banyak menggunakan instrumen Surat Berharga Negara dibandingkan pinjaman untuk membiayai kebutuhan negara.
Dari total utang pemerintah sebesar Rp10.326,93 triliun, hampir 87 persen di antaranya berasal dari SBN. Adapun sisanya merupakan pinjaman.
DJPPR menjelaskan besarnya porsi instrumen tersebut dalam laporan resminya.
"Komposisi utang pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 86,79%," jelas DJPPR, dilansir dari Viva, Jumat (6/11).
Baca Juga: Saldo KKS BPNT November 2026 Masih Kosong? Jangan Panik, Cek 3 Hal Ini
Berikut rincian komposisi utang pemerintah Indonesia berdasarkan jenis instrumennya hingga akhir September 2026:
1. Surat Berharga Negara (SBN)
· Nilai utang: Rp8.962,40 triliun.
· Porsi terhadap total utang: 86,79 persen.
2. Pinjaman
· Nilai utang: Rp1.364,53 triliun.
· Porsi terhadap total utang: 13,21 persen.
Jika digabungkan, kedua instrumen tersebut menghasilkan total utang pemerintah sebesar Rp10.326,93 triliun.
Baca Juga: Foto Wapres Gibran Sempat Diturunkan di DPRD DIY, Begini Respon Sultan HB X
Utang Pemerintah Naik Rp33,24 Triliun dalam Tiga Bulan
Di tengah dominasi SBN, nilai utang pemerintah Indonesia juga mengalami peningkatan dibandingkan posisi akhir kuartal II-2026.
Pada akhir Juni 2026, utang pemerintah tercatat sebesar Rp10.293,69 triliun. Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi Rp10.326,93 triliun pada akhir September 2026.
Dengan demikian, terdapat penambahan utang sebesar Rp33,24 triliun dalam kurun waktu tiga bulan.
Meski demikian, kenaikan secara nominal tersebut tidak diikuti dengan peningkatan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca Juga: Data Pribadi Masyarakat Terancam Bisa Jadi Alat Politik, Pakar Desak Pembentukan Lembaga Khusus
Rasio Utang terhadap PDB Justru Mengalami Penurunan
Hal lain yang menjadi perhatian dalam laporan DJPPR adalah pergerakan rasio utang pemerintah terhadap PDB.
Pada akhir kuartal II-2026, rasio utang pemerintah masih berada di angka 41,26 persen. Namun, memasuki akhir September 2026, angkanya turun menjadi 40,30 persen.
Artinya, rasio utang pemerintah mengalami penurunan sebesar 0,96 poin persentase dalam periode tiga bulan.
Rasio utang terhadap PDB merupakan indikator yang digunakan untuk membandingkan besarnya kewajiban pemerintah dengan ukuran perekonomian nasional.
Dengan kata lain, meskipun nilai nominal utang pemerintah bertambah, perbandingannya terhadap PDB justru menunjukkan penurunan.
Pemerintah Sebut Pengelolaan Utang Dilakukan Secara Terukur
Terkait perkembangan tersebut, pemerintah melalui DJPPR menyatakan bahwa pengelolaan utang dilakukan dengan mempertimbangkan komposisi dan kebutuhan pembiayaan negara.
Dalam laporan resminya, DJPPR menyampaikan bahwa pengelolaan utang tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, tetapi juga menjaga portofolio utang agar tetap optimal.
"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis laporan di website resmi DJPPR Kementerian Keuangan, dilansir dari Viva, Jumat (6/11).
Dengan komposisi SBN yang mencapai 86,79 persen, instrumen surat berharga masih menjadi bagian terbesar dari struktur utang pemerintah Indonesia hingga akhir kuartal III-2026.***
Editor : Dwi Puspitarini