Tips Pastikan Status JKN Tetap Aktif, dari Autodebit hingga Solusi Tunggakan

KALTIMPOST.ID- BPJS Kesehatan mengimbau seluruh peserta segmen mandiri untuk melakukan pembayaran iuran rutin setiap bulan paling lambat tanggal 10. Kedisiplinan ini menjadi kunci utama agar status kepesertaan tetap aktif dan manfaat perlindungan kesehatan tetap terjaga saat dibutuhkan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menekankan pentingnya pembayaran tepat waktu sebagai wujud semangat gotong royong dalam program JKN. "Kami mengimbau peserta untuk tidak menunda pembayaran hingga mendekati jatuh tempo agar status kepesertaannya tetap aktif dan terlindungi," kata Rizzky.

Untuk menghindari keterlambatan, peserta dapat memanfaatkan fitur autodebit melalui perbankan atau penyedia uang elektronik. Sistem ini bekerja secara otomatis sehingga peserta tidak perlu lagi mengingat jadwal pembayaran bulanan dan risiko keterlambatan dapat diminimalkan. BPJS Kesehatan juga meluncurkan inovasi NADI JKN pada 4 Agustus 2026 yang ditujukan bagi pekerja bukan penerima upah dengan penghasilan tidak tetap.

Baca Juga: Tren Stroke Bergeser ke Usia Produktif, BPJS Kesehatan Luncurkan Program Prolanis Muda

Melalui fitur ini, peserta bisa menabung iuran secara fleksibel baik harian, mingguan, maupun bulanan hingga saldo mencukupi untuk pembayaran otomatis. Bagi peserta yang memiliki tunggakan, BPJS Kesehatan menyediakan Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) yang bisa diakses via Aplikasi Mobile JKN.

"Program REHAB dihadirkan untuk membantu peserta yang mengalami kesulitan melunasi tunggakan sekaligus, sehingga mereka bisa menjaga keaktifan kepesertaan secara bertahap," ujar Rizzky. Di sisi lain, peserta penerima bantuan iuran atau PBI JK diminta rutin melakukan pengecekan status kepesertaan. Hal ini menyusul adanya pemutakhiran data oleh pemerintah berdasarkan kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

Pengecekan status PBI JK dapat dilakukan melalui situs resmi Cek Bansos Kemensos atau layanan PASTI JKN. Jika peserta tidak lagi memenuhi kriteria PBI JK namun masih membutuhkan bantuan, Rizzky menyarankan untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat guna proses verifikasi dan reaktivasi status. (riz)