JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad.
Total nilai kontrak dari dua kementerian tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.
Temuan yang diumumkan ICW pada 9 November 2026 itu berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga periode 2023–2026 melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Baca Juga: Harga Emas Pegadaian Hari Ini 10 November 2026, UBS dan Antam Retro Naik Rp32 Ribu
Dari delapan paket tersebut, lima di antaranya berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024.
Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026.
Pengadaan itu mencakup penayangan konten di Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, video YouTube RANS Entertainment, hingga jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam acara.
Salah satu kontrak terbesar adalah pengadaan jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam acara Kemendikbudristek senilai Rp2,52 miliar. Ada pula kontrak penayangan Instagram Story akun @raffinagita1717 senilai Rp575,65 juta.
Baca Juga: Tufa Khairuni Siswi SMPN 3 Sungai Raya Tewas dengan 17 Luka Tusuk, Dua Terduga Pelaku Ditangkap
Sementara itu, tiga paket dari KKP masing-masing bernilai Rp3,6 miliar. Dengan demikian, total kontrak PT Rans Animasi Indonesia dari KKP mencapai Rp10,8 miliar.
ICW menilai pengadaan tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan efisiensi anggaran.
Padahal, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menargetkan penghematan Rp306,69 triliun dan meminta pembatasan belanja seremonial, publikasi, hingga seminar.
ICW juga mempertanyakan manfaat pengadaan jasa influencer, mengingat kedua kementerian telah memiliki unit humas, kanal media sosial, serta perangkat komunikasi publik yang dibiayai negara.
Selain itu, pencantuman nama akun dan kanal tertentu dalam spesifikasi pengadaan dinilai berpotensi membatasi persaingan penyedia jasa.
ICW turut menyoroti potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad menjabat Utusan Khusus Presiden sejak 22 Oktober 2024, sementara perusahaannya menerima kontrak dari KKP setelah pelantikan tersebut.
Baca Juga: Investasi IKN Tembus Rp6,5 Triliun, Ini Daftar Perusahaan dan Proyek yang Segera Dibangun
"Atas temuan itu, ICW mendesak pemerintah membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, termasuk kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan," bunyi pernyataan siaran pers ICW yang dikutip Kaltim Post pada Selasa, 10 November 2026.
ICW juga meminta BPKP dan inspektorat jenderal terkait melakukan audit, serta LKPP mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik.
Editor : Thomas Priyandoko