KALTIMPOST.ID - Pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga 4 untuk mendapatkan bantuan beras 30 kg. Keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum memperoleh bantuan, tetapi membutuhkan beras dalam kondisi mendesak, ternyata bisa mendatangi kantor Perum Bulog secara langsung.
Program bantuan beras 30 kg ini merupakan bagian dari penyaluran bantuan pangan periode Oktober hingga Desember 2026. Pemerintah menargetkan sebanyak 33,2 juta keluarga di seluruh Indonesia sebagai penerima manfaat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, masyarakat yang sudah memenuhi kriteria penerima tidak harus selalu menunggu jadwal pembagian reguler. Mereka dapat membawa kartu atau identitas penerima bantuan ke kantor Bulog untuk mendapatkan haknya.
Baca Juga: SIM Tak Perlu Diperpanjang Lagi? Korlantas Bongkar Faktanya
Belum Menerima Bantuan? Bisa Datang Langsung ke Bulog
Kemudahan pengambilan bantuan beras ini diberikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pasokan pangan dalam waktu cepat. Terutama bagi keluarga yang persediaan berasnya sudah menipis dan belum mendapatkan distribusi dari pemerintah.
Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat mendatangi kantor Bulog dengan membawa kartu penerima. Dengan begitu, mereka tidak harus menunggu proses pembagian bantuan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
"Nah, kalau belum sempat dibagi, kalau betul-betul mendesak bisa ke kantor Bulog bawa kartunya. Bisa ambil dulu ya, 30 kilogram untuk 33,2 juta kepala keluarga desil 1 hingga 4. Totalnya satu juta ton kurang sedikit," jelas Zulkifli, dilansir dari suarariau, Selasa (10/11).
Meski demikian, kemudahan tersebut ditujukan kepada masyarakat yang memang sudah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan, bukan untuk seluruh masyarakat secara umum.
Baca Juga: Waspada! Sering Isi Tanggal Lahir saat Belanja Online? Ini Risikonya
Setiap Keluarga Mendapat 30 Kg Beras untuk Tiga Bulan
Bantuan pangan yang disiapkan pemerintah diberikan untuk memenuhi kebutuhan beras keluarga penerima manfaat selama tiga bulan terakhir tahun 2026.
Setiap keluarga memperoleh total 30 kilogram beras. Jumlah tersebut merupakan akumulasi bantuan untuk Oktober, November, dan Desember yang disalurkan sekaligus.
Berikut rincian alokasi bantuan beras untuk setiap keluarga:
· Oktober 2026: 10 kilogram beras.
· November 2026: 10 kilogram beras.
· Desember 2026: 10 kilogram beras.
Dengan mekanisme penyaluran sekaligus, setiap keluarga penerima manfaat langsung memperoleh 30 kilogram beras dalam satu kali pembagian.
Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa bantuan tersebut menyasar masyarakat kelompok desil 1 hingga 4. Pemerintah menyiapkan total bantuan untuk 33,2 juta keluarga dengan jumlah keseluruhan hampir satu juta ton beras.
Baca Juga: Tiga Kader PSI Pilih Mundur, Kaesang: Tugas Negara yang Lebih Penting
Mengapa Bantuan Diprioritaskan untuk Desil 1-4?
Penentuan kelompok desil menjadi salah satu cara pemerintah untuk mengarahkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dukungan dalam memenuhi kebutuhan pokok.
Dalam program ini, keluarga yang masuk kelompok desil 1 hingga 4 menjadi sasaran penerima bantuan pangan. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap bantuan dapat menjangkau rumah tangga yang membutuhkan perlindungan daya beli.
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa bantuan beras tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan tidak ada masyarakat yang kesulitan memperoleh makanan karena keterbatasan persediaan pangan.
"Jangan sampai pesan Bapak Presiden, ada rakyat kita yang enggak bisa makan karena enggak ada beras. Harus dibantu," tegas Zulkifli Hasan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat kegiatan penyaluran bantuan pangan di Halaman Kantor Camat Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.
Baca Juga: Vape Resmi Dinyatakan Haram oleh MUI, Bukan Cuma Pengguna, Produsen dan Penjual Ikut Terdampak
Selain Beras Gratis, Ada Beras SPHP dengan Harga Rp13.100 per Kg
Selain bantuan pangan untuk keluarga penerima manfaat, pemerintah juga menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan beras sekaligus mengendalikan harga di pasaran.
Melalui Perum Bulog, pemerintah menyediakan beras SPHP dengan harga Rp13.100 per kilogram. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan harga beras yang disebut Zulkifli Hasan umumnya berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram di pasaran.
Pemerintah menyiapkan sekitar satu juta ton beras untuk mendukung program stabilisasi harga tersebut. Penyalurannya dilakukan melalui Bulog, termasuk dengan menyediakan beras di pasar-pasar tradisional.
Zulkifli Hasan mengatakan, langkah ini diperlukan untuk mengantisipasi kenaikan harga beras yang berpotensi terjadi akibat penurunan produksi selama musim kemarau.
"Karena musim kemarau produksi turun, harga naik sedikit. Ada Rp100, ada Rp50, tapi emak-emak kalau naik sedikit pun kita dimarahi. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan ada beras subsidi yang dipasarkan oleh Bulog, SPHP namanya. Yang biasanya dijual Rp15.000 sampai Rp16.000 di pasar, dijual Rp13.100. Ada satu juta ton. Di tiap pasar tradisional ada, Bulog buka di situ," ungkap Zulkifli Hasan.
Melalui dua program tersebut, pemerintah berupaya menjaga agar masyarakat tetap bisa memperoleh beras, baik melalui bantuan pangan gratis bagi keluarga yang memenuhi kriteria maupun melalui beras SPHP dengan harga lebih terjangkau.
Dengan demikian, bantuan pangan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga beras.***
Editor : Dwi Puspitarini