KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI Kaltim tinggal hitungan hari. Kegiatan beragenda utama menentukan ketua baru induk olahraga Bumi Etam itu akan dilaksanakan pada 3 Juni.
Jelang pelaksanaannya, dinamika terus berkembang. Tentu saja yang paling mencuri atensi yakni geliat kandidat calon ketua yang bermunculan. Perkembangan tersebut turut menjadi perhatian Lembaga Kajian Olahraga Prestasi (LeKOP) Kaltim.
Hal ini menjadi menarik bagi mereka, mengingat Kaltim tengah menjadi perhatian nasional, karena praktik menghadirkan orang dekat di lingkaran kekuasaan. Ketua LeKOP Kaltim Tugiman menegaskan, belajar dari hal tersebut, KONI Kaltim juga diharapkan tidak terseret dalam praktik tersebut.
Cara terbaik untuk memastikan prosesnya berjalan sesuai aturan yakni keterbukaan terkait mekanisme hingga persyaratan yang harus dipenuhi para bakal calon yang akan maju di musorprov nanti.
Tugiman menyentil pembentukan tim penjaringan dan penyaringan (TPP) yang harusnya sudah ditetapkan pada pelaksanaan rapat kerja provinsi (rakerprov) KONI Kaltim, Januari lalu. “Pembentukan TPP dan penetapan persyaratan calon ketua KONI Kaltim adalah satu kesatuan yang seharusnya diputuskan dalam rakerprov sebagai forum resmi,” tegas Tugiman.
LeKOP Kaltim mengacu pada Pasal 33 ayat (5) huruf (g) AD/ART KONI. Isinya menyatakan rakerprov jadi forum resmi untuk membahas dan menetapkan usulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara penjaringan, penyaringan, dan pemilihan calon ketua KONI provinsi. Keputusan tersebut kemudian jadi pedoman TPP dalam menjalankan tugasnya.
Melihat situasi yang berkembang saat ini, LeKOP Kaltim menaruh tanda tanya besar terhadap kandidat yang namanya beredar. Apalagi yang bersangkutan diklaim didukung mayoritas pengurus provinsi (pengprov) cabang olahraga (cabor) maupun KONI kabupaten/kota. Apakah yang bersangkutan adalah “orangnya” gubernur?
“Sebenarnya tidak masalah kalau rekomendasi gubernur, tapi setidaknya calon ketua yang diusung harus mengerti dan paham betul bagaimana dinamika mengurus olahraga. LeKOP Kaltim pasti juga mendukung kalau memang calon yang ada paham bagaimana mengelola organisasi dan tahu seluk beluk olahraga,” tutur Tugiman.
Dan, Tugiman mengingatkan, tidak ada satupun organisasi yang berkewajiban mengikuti keinginan kepala daerah. Dia mencontohkan di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim, di mana ketua terpilih adalah keponakan gubernur. “Tidak harus seperti di Kadin. KONI Kaltim berhak menolak kalau memang calon yang diinginkan tidak kompeten,” tegasnya.
Hal lain yang menarik perhatiannya, ketika pengurus KONI Kaltim bertemu gubernur pada awal Mei. Petinggi KONI menyatakan kemungkinan pemilihan berlangsung aklamasi karena sampai saat ini baru satu nama yang jadi kandidat yaitu Anderiy Syachrum alias Haji Andre.
Pengungkapan kalimat aklamasi tersebut menurut LeKOP Kaltim seperti menutup pintu bagi calon lain yang hendak bersaing dalam bursa pemilihan ketua KONI Kaltim.
“Kalau memang ada kemungkinan aklamasi, TPP hanya formalitas. Hal-hal semacam ini yang sebaiknya dihindari supaya pemilihan ketua bisa berlangsung demokratis,” ucap Tugiman.
“Kami tidak ingin organisasi olahraga dibawa ke pola yang sama seperti di pemerintahan saat ini, yang lebih menonjolkan kedekatan dan kekerabatan,” tegas dia.
Soal anggaran yang dikucurkan kepada KONI Kaltim merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk mendukung prestasi olahraga di daerah. Sehingga, kalau pun bukan “orang dalam lingkaran” yang nantinya memimpin KONI Kaltim, pemerintah daerah tetap berkewajiban mengalokasikan anggaran demi tercapainya prestasi olahraga yang diinginkan.
Toh, gubernur menegaskan akan mendukung penuh pembinaan olahraga prestasi, yang artinya KONI Kaltim wajib didukung penuh, siapapun ketua yang terpilih nanti. Karena ada target tiga besar yang dipatok untuk bersaing di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII/2028 Nusa Tenggara.
Editor : Rendy Fauzan