Oleh:
Haritsah Burhan
S-2 Magister Manajemen Universitas Mulawarman
DI usia kemerdekaan Republik Indonesia yang akan menginjak angka 80 tahun pada Agustus nanti, pembangunan terus menggeliat di semua bidang. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sesuai data Seasia Stats Research (2024) berada di peringkat 4 ASEAN untuk triwulan II 2024 dan hebatnya berada di atas Thailand dan Singapura yang terkenal lebih maju.
Namun dibalik menggeliatnya pembangunan, terdapat masalah yang ditimbulkan salah satunya dibidang transportasi yaitu kemacetan yang semakin bertambah setiap harinya.
Hal ini wajar terjadi karena jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah setiap tahun. Data BPS (2024) menyebut pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor sebesar 126.508.776 unit. Pada 2019 meningkat menjadi 136.617.012 unit. Pada 2020 meningkat menjadi 136.137.735 unit.
Pada 2021 meningkat menjadi 142.001.698 unit. Pada 2022 meningkat menjadi 148.261.817 unit dan tahun 2023 meningkat menjadi 157.080.504 unit. Atau selama lima tahun dari 2018 ke 2023 terjadi pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor sebesar 24,16 persen.
Hal menarik dari angka pertumbuhan kendaraan bermotor ini adalah ternyata lebih besar dari angka pertumbuhan penduduk. Data BPS menyebut jumlah penduduk Indonesia pada 2018 sebesar 265 juta jiwa. Dan pada 2023 meningkat menjadi 278,6 juta jiwa atau terjadi pertumbuhan sebesar 5,13 persen.
Melihat pertumbuhan tersebut yang membuat jalan semakin sesak, sudah sepatutnya dicari solusi dan salah satu solusinya adalah kita yang berada dari Sabang hingga Merauke mesti lebih beralih atau lebih sering memakai transportasi umum. Kita tidak bisa menunda lagi mengingat dampak buruk dari kemacetan.
Selain mengurangi kemacetan seperti disebutkan di atas, terdapat banyak alasan mengapa kita mesti beralih memakai transportasi umum. Polusi yang semakin parah adalah salah satunya. Data dari IQAir menyebut bila Indonesia pada tahun 2023 berada diperingkat 14 untuk negara paling berpolusi di dunia dari 134 negara dengan konsentrasi PM2,5 mencapai 34,3 μg per meter kubik. Kadar tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 30,4 μg per meter kubik.
Mengurangi impor minyak mentah dan hasil minyak juga salah satu alasan kenapa mesti beralih. Data BPS (2024) menyebut impor minyak mentah dan hasil minyak tahun 2019 sebanyak 35.205,7 ribu ton dengan nilai USD21.885,3 juta. Tahun 2020 menurun menjadi 31.300,2 ribu ton dengan nilai USD14.256,8 juta. Tahun 2021 naik menjadi 35.704,5 ribu ton dengan nilai USD25.529,1 juta. Tahun 2022 naik menjadi 40.963,7 ribu ton dengan nilai USD40.416,4 juta dan tahun 2023 naik menjadi 45.209,3 ribu ton dengan nilai USD35.830,4 juta. Atau sebanyak 188.383,4 ribu ton dengan nilai total sebesar USD137.918 juta atau setara dengan Rp2.057,731 triliun (sumber nilai tukar rupiah diambil BPS (2024)).
Mengurangi subsidi BBM adalah alasan lain mengapa kita mesti beralih. Data Kementerian ESDM (2023) menyebut bila subsidi BBM yang terdiri dari BBM dan LPG tahun 2019 sebesar Rp68,3 triliun. Tahun 2020 menurun menjadi Rp45,3 triliun. Tahun 2021 naik menjadi Rp72,9 triliun. Tahun 2022 naik menjadi Rp97,8 triliun. Serta tahun 2023 (BPS:2024) angkanya turun menjadi Rp95,6 triliun. Atau sebesar Rp379,9 triliun selama tahun 2019 hingga 2023. Total angka tersebut tentu lebih bijak jika digunakan untuk membangun sistem transportasi umum yang lebih andal.
Mengurangi angka kecelakaan lalu lintas juga menjadi penyebabnya. Data BPS (2024) menyebut tahun 2019 angka kecelakaan sebesar 116.411. Tahun 2020 menurun menjadi 100.028. Tahun 2021 naik menjadi 103.645 dan tahun 2022 naik menjadi 139.258. Adapun kecelakaan lalu-lintas tersebut didominasi oleh sepeda motor.
Bahkan menurut penulis, sejatinya kita tidak hanya beralih ke transportasi umum tetapi juga transportasi umum yang ramah lingkungan. Namun tentunya dengan dukungan/fasilitasi pemerintah seperti menghadirkan kendaraan listrik layaknya dinegara-negara maju. Alasan kehadiran kendaraan ramah lingkungan pertama tentu polusi yang hampir tidak ada sehingga polusi bisa lebih diminimalisasi.
Kedua adalah produksi minyak mentah sebagai bahan baku BBM yang terus menurun dari tahun ke tahun sehingga kita mesti impor. Pada 2019 produksi crude oil kita sebesar 745,28 MBOPD. Pada 2020 turun menjadi 703,32 MOBPD. pada 2021 turun menjadi 658,54 MBOPD. Pada 2022 turun menjadi 612,42 MBOPD dan 2023 turun menjadi 605,50 MBOPD. Angka produksi yang terus menurun ini seakan menjadi ‘tanda-tanda alam’ bila kita semua segera beralih ke transportasi umum.
Mengubah habit masyarakat untuk beralih ke transportasi umum (khususnya angkot) memang tidak mudah karena masyarakat malas memakainya antara lain karena rute yang terbatas, pembayaran yang mesti tunai dan perilaku sopir yang kurang tertib.
Kita berharap ke depan rute transportasi umum bisa lebih menjangkau di luar jalan-jalan protokol dan tarif yang lebih murah sehingga masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi. Dengan begitu kemacetan bisa dikurangi, polusi bisa diminimalisasi, APBN bisa lebih banyak digunakan untuk sektor lain karena subsidi BBM berkurang, angka kecelakaan lalu-lintas berkurang dan tentunya produktivitas bertambah. (*)
Editor : Muhammad Ridhuan