KALTIMPOST.ID, Entah apa yang ada dalam alam pikiran Yusril Ihza Mahendra. Lewat video yang diunggah di channel YouTube-nya, Kamis (4/9), ia menyoroti sejumlah artis yang bertaburan di Senayan.
Seolah-olah baru keluar dari gua pertapaan, ia terusik dengan fakta yang tidak begitu mengejutkan itu. Sebab, fenomena pesohor masuk DPR sudah berlangsung beberapa tahun belakangan ini.
Menurut Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tersebut, kalangan artis juga tidak memahami akar permasalahan yang terjadi di masyarakat.
Tidak hanya itu, Yusril berpandangan bahwa kualitas DPR periode sekarang mengalami penurunan kualitas.
Saya kira, pernyataannya patut untuk menjadi bahan perbincangan. Sebab, memang akhir-akhir ini, perhatian publik terhadap DPR semakin meningkat.
Sejumlah kebijakannya dinilai tidak prorakyat dan beberapa anggotanya dianggap tidak beretika. Maka wajar jika muncul keheranan dalam benak kita bahwa jangan-jangan memang betul apa yang disampaikan Yusril.
Yakni kualitas DPR kita semakin merosot tajam. Terutama kualitas kecerdasan emosionalnya yang saya pikir jauh dari harapan rakyat.
Sebagian anggota DPR tidak memiliki radar kepekaan sosial. Tidak mampu dan tidak mau mendengar keluh kesah rakyat. Atau jangan-jangan pura-pura buta dan tuli dengan ragam persoalan publik.
Jangankan menindaklanjuti suara rakyat, untuk sekadar mengerti dan memahami saja susahnya minta ampun.
Kemudian, terkait legislator dari kalangan artis, saya rasa sah-sah saja. Bukan persoalan serius untuk dikomentari.
Apalagi, setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam setiap kontestasi politik. Toh, mereka juga bertarung dulu sebelum terpilih dan duduk di Senayan.
Artinya, rakyat juga memberikan kepercayaan kepada mereka sebagai wakilnya. Lagi pula, tidak sedikit juga artis yang gagal menjadi anggota DPR.
Hemat saya, sebenarnya yang harus dibahas bukan dari latar belakang anggota DPR. Namun, sejauh mana kompetensi, kapabilitas, dan integritas yang dimiliki anggota dewan.
Sejauh mana kualitas kecerdasan intelektual, emosional, dan spritualnya. Bagaimana rekam jejak sebelumnya.
Terkait hal itu, memang kebetulan sebagian publik figur di Senayan itu semacam memiliki tiket emas dari petinggi partai politik (parpol).
Jalan pintas ini semacam privilige yang tidak dimiliki oleh kalangan non-artis. Sebab, popularitas dan modal finansialnya dinilai mampu mendongkrak suara parpol.
Maka wajar jika ada yang bergumam bahwa menjadi anggota DPR tidak hanya cukup dengan visi dan misi, tapi juga money.
Tidak cukup hanya dengan pintar, tapi juga harus tenar. Modal dan “model” menjadi satu kesatuan tak terpisahkan. Istilah lainnya, tampang dan uang juga menentukan.
Sebab itulah, saya sendiri tidak begitu terkejut ketika ada pelawak, presenter, pemain film, dan pemain band jadi anggota DPR.
Kalangan artis itu, pastinya memiliki motivasi yang bisa saja diterima nalar sehat kita. Entah mau mengabdi untuk nusa dan bangsa, melayani rakyat, mewujudkan Indonesia Emas 2045, dan beragam niat mulia lainnya.
Namun, sekali lagi, persoalan motif atau niat, itu ada di dalam hati, saya pun tidak bisa meneliti satu per satu isi hati mereka.
Hanya saja, yang menjadi kegusaran saya adalah jika memang ingin mengabdi kenapa harus jadi anggota DPR?
Bukankah bisa dengan menjadi guru di pelosok desa? Atau barangkali, ini bukan hanya menyangkut pengabdian, tapi sudah menyerempet ke urusan kesejahteraan hidup.
Bukan rahasia umum lagi, anggota DPR itu mendapatkan gaji, tunjangan, dan beragam fasilitas yang cukup “fantastis” dari negara. Bahkan sampai keluarganya pun dijamin oleh negara.
Bukankah itu cukup menggiurkan? Apalagi bagi sejumlah artis yang sudah jarang diundang stasiun TV, jarang manggung, dan eksistensinya hampir redup di dunia hiburan. Maka menjadi anggota Dewan menjadi pilihan rasional yang menjanjikan kenyamanan hidup.
Ditambah lagi, parpol sekarang cenderung berbondong-bondong merekrut artis sebagai pendulang suara.
Semacam ada simbiosis mutualisme antara parpol dan artis. Saling menguntungkan. Suara partai kemungkinan bisa naik dan para artis pun memiliki karpet merah untuk segera dicalonkan dalam setiap pileg.
Itulah yang disebutkan oleh Choiriyati & Wiendijarti (2020) sebagai euphoria politic parpol. Yakni suatu keadaan di mana parpol berlomba-lomba merekrut figure populer untuk mendapatkan keuntungan elektoral.
Lebih lanjut lagi, Dr. Iding Rosyidin dalam opinya di Jawa Pos (25/7), menjelaskan bahwa ada dua model keterlibatan artis dalam politik di Indonesia.
Pertama, artis yang terjun langsung ikut berkompetisi sebagai kandidat, baik pada level eksekutif maupun yudikatif.
Kedua, mereka yang hanya memainkan peran seabgai pendulang suara atau vote getter.
Lebih lanjut lagi, ia memperkenalkan konsep politainment, seperti yang disebutkan David Schultz (20120 dalam karyanya, Politainment: The Ten Rules of Contemporary Politics: A Citizens’s Guide to Understanding Campaigns and Election.
Konsep tersebut merupakan gabungan dari politics dan entertainment (hiburan). Para selebritis yang dalam kesehariannya memang berkiprah di dunia hiburan bisa membuat dunia politik layaknya dunia hiburan.
Kemudian, merujuk pada teori elite politik dari S.P. Varma (2001), parpol sebagai elite dominan berperan dalam mempengaruhi keputusan artis terjun ke politik.
Artis yang memiliki modal sosial dan ekonomi yang kuar, seperti popularitas dan jaringan penggemar, dianggap sebagai aset berharga bagi partai.
Senada dengan itu, Pierre Bourdieu (1985) juga pernah mengatakan bahwa jaringan dan pengaruh memainkan peran penting dalam politik.
Artis dengan basis penggemar yang luas dapat dengan mudah membangun citra positif dan menggalang dukungan massa. Ditambah lagi dengan teori branding dari Turner (2014) yang juga menjelaskan bahwa artis yang memiliki “brand” kuat dapat digunakan untuk menarik suara pemilih.
Lantas, jika hanya yang masyhur dan kaya yang memiliki kesempatan untuk menjadi anggota DPR, bagaimana dengan nasib kader parpol lainnya? Terutama kader yang memang rekam jejaknya moncer, berkualitas, dan layak menjadi wakil rakyat.
Lama-lama kader potensial itu akan terpinggirkan atau bisa jadi “pensiun dini” dari gelanggang politik sebab pola rekrutmen, kaderisasi, dan pencalonan sebagai wakil rakyat dari parpol yang dinilai tidak adil.
Keberpihakan parpol terhadap kader yang bermutu patut dipertanyakan. Hanya karena minim modal finansial, tidak terkenal, plus tampang tidak menukung misalnya, petinggi parpol melihat sebelah mata terhadap mereka. Dianggap tidak bisa mendongkrak suara partai, apalagi membantu kebutuhan finansial partai.
Mengenai hal itu, sistem rekrutmen dan pola kaderisasi parpol, saya rasa perlu ditinjau ulang dan dievaluasi besar-besaran.
Bisa jadi selama ini hanya berpihak dan menguntungkan orang-orang yang berdompet tebal, berwajah rupawan, dan eksis di media.
Meskipun dari segi pengalaman, kapasitas, dan integritasnya belum teruju, parpol seolah menutup mata akan hal itu. Yang terpenting suara partai bisa naik. Sehingga, cara-cara instan dan pragmatis menjadi pilihan ketika kader-kader potensial parpol dianggap tidak memiliki basis penggemar seperti halnya artis.
Idealisme, kiprah perjuangan, dan kontribusi di parpol dianggap belum cukup.
Padahal, selain melakukan pendidikan politik dan komunikasi politik, fungsi parpol adalah melaksanakan perekrutan politik.
Terkait fungsi ketiga inilah yang menurut saya belum dijalankan dengan optimal oleh parpol saat ini.
Semacam asal comot saja. Tidak peduli dengan kemampuan dan rekam jejaknya. Tidak peduli dengan kiprahnya selama ini di tengah masyarakat. Tidak peduli dengan kualitas personal yang dimiliki. Sekali lagi, yang penting masyhur, silakan masuk. Yang penting siap jadi donatur, silakan pilih mau dicalonkan sebagai apa dan di mana. Begitulah kira-kira.
Sebelumnya, Lubis (2015) menekankan bahwa keterlibatan artis dalam politik harus mampu memberikan wajah baru kepada masyarakat melalui kegiatan sosial dan integritas yang jelas, agar kepercayaan masyarakat terhadap politik tidak didasarkan pada faktor popularitas semata.
Namun, saya sendiri mengamati faktanya berbicara sebaliknya. Sejumlah artis di Senayan masih belum mampu membuat publik percaya. Bahkan, sampai saat ini, kepercayaan itu kian merosot.
Publik masih belum yakin betul artis-artis di DPR memiliki kapabilitas dan integritas dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai wakil rakyat.
Di sinilah tantangannya, bagaimana publik figure tersebut mampu membuktikan kelayakannya sebagai anggota DPR.
Terakhir, saya mendorong parpol untuk betul-betul menggelar seleksi ketat dalam merekrut anggota. Meninjau secara teliti dan sungguh-sungguh rekam jejak pengalaman setiap kader yang hendak dicalonkan sebagai wakil rakyat.
Tidak cukup itu, parpol harus merancang mekanisme yang mumpuni dalam melahirkan kader-kader yang berbobot yang siap menjadi wakil rakyat.
Terkait hal itu, perlu diuji kapasitas dan integritasnya terlebih dahulu. Bukan ujug-ujug dicalonkan. Ditambah lagi, parpol mestinya mengutamakan kader yang teruji dan siap untuk menjadi wakil rakyat. Bukan mereka yang baru seumur jagung di parpol, yang hanya bermodalkan kekayaan dan ketenaran.
Dengan demikian, parpol harus menjadi lumbung utama penghasil calon wakil rakyat yang visioner, cerdas, berintegritas, dan beradab. Sehingga, pernyataan Yusril di atas tadi tidak kembali terlontar di waktu-waktu mendatang.
Editor : Hernawati