Buku dan Peradaban Emas Indonesia

Muhammad Aufal Fresky • Dipublikasikan Sabtu, 27 September 2025 | 12:35 WIB
Muhammad Aufal Fresky, Penulis buku Empat Titik Lima Dimensi.
Muhammad Aufal Fresky, Penulis buku Empat Titik Lima Dimensi.

KALTIMPOST.ID, Tepat pada Kamis (25/9), di Universitas Airlangga, Surabaya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menanggapi soal tindakan polisi yang menyita buku sebagai barang bukti dari mahasiswa dan aktivis yang dianggap terlibat aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan.

Brian mengatakan bahwa mahasiswa seharusnya membaca buku harus sesuai nilai bangsa dan sesuai ketentuan.

Terkait pernyataan Brian, sontak saya bertanya-tanya, apakah membaca buku itu harus dibatasi?

Rasa-rasanya ada yang mengganjal nalar sehat saya. Di saat budaya membaca di kalangan pemuda dan mahasiswa masih rendah, Brian justru melontarkan ungkapan macam itu.

Padahal, jika kita sejenak menilik sejarah pergerakan nasional, para tokoh bangsa di masa silam, sebagian besar merupakan pembaca buku “kelas berat”.

Seperti halnya Sukarno, Hatta, Sjahrir, Natsir, Hamka, Wahid Hasyim, dan lain-lain. Bahkan, sebagian pendahulu kita tersebut menjadikan buku sebagai “sahabat sejati” ketika di penjara maupun di pembuangan.

Tidak hanya itu, para pahlawan kita tersebut memiliki pemikiran dan ide yang visioner dan cemerlang berkat ketekunannya dalam menelaah berbagai jenis buku. Mulai buku-buku politik, sosial, ekonomi, budaya, dan semacamnya. Tidak ada batasan bagi mereka untuk menelaah beragam pemikiran yang termaktub dalam buku.

Tidak heran, kepintaran dan kecerdasan mereka itu bukan kaleng-kaleng.

Selain ditempa dari pahit manis pengalaman hidup, buku-buku yang dibaca juga menjadi faktor tingginya daya kritis yang dimiliki.

Beragam karya monumental dihasilkan dari aktivitas menyelami beragam jenis buku secara konsisten.

Tak heran mereka memiliki pemikiran yang kadang out of the box dan melampui zamannya. 

Aktivitas membaca tokoh-tokoh pergerakan di masa silam tersebut mestinya menjadi pelajaran berharga bagi bangsa ini bahwa membaca buku merupakan salah satu cara untuk mewujudkan peradaban bangsa yang lebih gemilang.

Ironinya, beberapa hari lalu, publik dibuat sedikit geram bercampur penasaran atas penyitaan buku-buku dari aktivis yang terlibat unjuk rasa.

Tidak sedikit yang menilai penyitaan tersebut sebagai upaya pengerdilan ruang berpikir dan kebebasan berpendapat.

Saya pun tidak habis pikir, bisa-bisanya buku dijadikan alat bukti kejahatan yang dilakukan mahasiswa dan aktivis.  

Mengutip laman tempo.co (25/9), buku-buku yang disita itu diperlihatkan sebagai barang bukti.

Terlihat lima buku yang disita, seperti Pemikiran Karl Marx karya Franz Magnis Suseno, Anarkisme karya Emma Goldman, Kisah Para Diktator karya Jules Archer, Apa itu Anarkisme Komunisme karya Alexander Berkman, dan Strategi Perang Gerilya karya Che Guevara.

Sejauh ini saya masih belum bisa menerima rasionalisasinya atas penyitaan buku-buku tersebut. Toh meskipun, terdapat buku yang isinya mengajak pada aksi kekerasan, brutal, atau makar sekalipun, apakah itu juga termasuk berbahaya?

Bukankah itu hanya ada dalam “alam ide”, terdapat dalam “dunia pemikiran” sang penulisnya.

Terkait mau diaplikasikan atau tidak, sebenarnya semua tergantung pada pembacanya. Pembaca yang kritis, tidak serta merta menelan mentah-mentah isi buku yang sifanya provokatif.

Lagian, semisal buku-buku tersebut sebatas dijadikan bahan kajian, diskusi, dan debat, apakah juga bertentangan dengan hukum?

Entahlah, yang jelas, penyitaan tersebut seolah menjadi “gertakan” bagi demonstran agar berhati-hati dalam memilah dan memilih buku.

Seolah-olah menakut-nakuti aktivis untuk tidak sembarangan mengoleksi dan membaca buku. Padahal, aktivis dan buku itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Membaca, diskusi, dan demonstrasi merupakan dunianya aktivis. Salah kaprah jika beranggapan membaca buku itu harus dibatasi, apalagi diawasi. Seakan-akan pemikiran dan ide para aktivis wajib dimonitor dan dikendalikan.

Sekali lagi, melalui catatan ini, saya tegaskan kembali bahwa penyitaan buku adalah berlawanan dengan spirit mencerdaskan kehidupan bangsa yang sudah jelas-jelas diamanahkan oleh konstitusi.

Alih-alih membangun bangsa lewat literasi, yang terjadi justru penyempitan ruang berpikir. Saya pun kembali teringat dengan sebuah tragedi pembakaran buku sebagai bentuk penjegalan kebebasan intelektual yang terjadi di akhir-akhir kejayaan Abbasiyah, tepatnya pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Musta'sim Billah pada tahun 1258.

Kala itu, Dinasti Abbasiyah diserbu dan dihabisi oleh pasukan Mongol yang dinakhodai oleh Hulagu Khan.

Mereka menyerbu kota Baghdad, ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah. Perpustakaan yang menjadi simbol peradaban Islam itu musnah bersamaan dengan tumpahnya darah umat Islam Baghdad.

Serangan tersebut menjadi salah satu pemicu runtuhnya kejayaan Abbasiyah dan perpustakaan riset termasyhurnya, Baitul Hikmah.

Selanjutnya, sejarawan Islam modern, Dr. Inas Muhammad al-Bahiji, dalam Tarikh al-Mughul wa Ghawu al-Dauwal al-Islamiyah mengenang tragedy kelam tersebut.

Dikatakan, ada jutaan koleksi buku dan manuskrip dari Baitul Hikmah yang dibakar dan dihanyutkan ke Sungai Tigris (Nahru Dajlah).

Menurutnya, air sungai itu sampai berubah menjadi berwarna hitam dan merah. Warna hitam karena tinta buku-buku yang luntur dan warna merah karena darah masyarakat Baghdad yang mengalir bersama derasnya arus Tigris (al-Bahiji, 221).

Di lain sisi, bagi bangsa Mongol, Baitul Hikmah merupakan simbol kejayaan intelektual dan budaya Islam.

Dengan meluluhlantakkan perpustakaan tersebut, bangsa Mongol tidak sekadar menaklukkan secara fisik, tetapi juga berusaha menghapus warisan budaya yang telah dibangun dan ditata selama berabad-abad.

Mengenai peristiwa pembakaran buku di Baghdad, hemat saya selaku penulis, perlu dijadikan pelajaran dan rujukan bagi Indonesia saat ini yang sedang berikhtiar membangun peradaban emas.

Terutama dalam konteks penyitaan buku, publik harus diberikan alasan yang jelas dan logis.

Sebab jika tidak, aksi penyitaan buku, bukan tidak mungkin akan menjalar ke mana-mana, termasuk ke sekolah-sekolah, kampus-kampus, perpustakaan-perpustakaan, dan lain-lain.

Kemudian, apabila jenis buku bacaan ditentukan oleh pemerintah, daya kritis mahasiswa bukan tidak mungkin akan merosot.

Dalam hal ini, akan terjadi pembodohan secara sistemik dan berdampak pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia yang stagnan dan mundur ke belakang. Tentu saja, situasi semacam itu sama sekali tidak kita kehendaki.

Padahal, kita tahu dengan membaca buku bisa memperkaya pengetahuan, memperluas cara pandang, memperdalam keilmuan, dan menguatkan kepribadian.

Sebuah ungkapan bijak dalam bahasa Arab yang berbunyi: “Khairu jaliisin fi al-zamaani kitaabun”, sebaik-baik teman di setiap saat adalah buku. Sebuah ungkapan sederhana dan penuh makna jika dikaji lebih jauh.

Jadi, mari kita kuatkan komitmen dan bulatkan tekad untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membuka ruang dan akses seluas-luasnya bagi mahasiswa dan aktivis menyerap buku apa pun dan di mana pun.

Sebab, buku bukan sekadar jendela pengetahuan atau gudang ilmu. Lebih dari itu, buku menjadi sarana bagi bangsa ini untuk mewujudkan peradaban yang gilang-gemilang di kemudian hari.

Sebab itulah, penguasa wajib berpihak lewat program, regulasi, dan kebijakan yang mendukung tumbuh kembangnya intelektualitas dan mentalitas generasi muda, calon pemimpin bangsa di masa depan.

Sekali lagi, Indonesia Emas bukan hal yang mustahil diraih jika cahaya ilmu di negeri ini senantiasa menyala.

Editor : Hernawati
buku Brian Yuliarto demonstrasi brian yulianto mendiktisaintek baru