Oleh:
Stella Sinaga
Pengamat Dinamika Pembangunan
KALTIMPOST.ID-Secara makro, ekonomi Kaltim tampak mengesankan. Nilai produk domestik regional bruto (PDRB) tahun 2024 mencapai sekitar Rp 570,8 triliun. Namun di balik angka besar itu, ada hal yang perlu diwaspadai.
Lebih dari separuh PDRB Kaltim masih bergantung pada ekspor sektor ekstraktif seperti batu bara serta minyak dan gas (migas) yang perputarannya di dalam daerah masih terbatas.
Nilai ekspor memang membuat pertumbuhan ekonomi terlihat tinggi, tetapi uangnya cenderung mengalir ke luar.
Sementara komponen yang benar-benar menggerakkan ekonomi rakyat, yaitu konsumsi rumah tangga, hanya menyumbang sekitar 14,3 persen dari total PDRB atau sekitar Rp 81,6 triliun.
Angka itu terus meningkat, tetapi porsinya stagnan selama lima tahun terakhir. Artinya, perputaran ekonomi di tingkat lokal belum cukup kuat untuk menopang pertumbuhan yang berkelanjutan.
Padahal, konsumsi masyarakat adalah jangkar kestabilan ekonomi daerah. Ia mungkin tidak sebesar ekspor dalam nilai, tetapi jauh lebih penting dalam efek riil.
Uang yang dibelanjakan masyarakat berputar di dalam wilayah, memberi napas bagi usaha kecil, pedagang, transportasi, dan ribuan pekerja sektor informal.
Setiap rupiah yang beredar di pasar atau warung lokal menciptakan rantai pendapatan baru yang memperkuat sirkulasi ekonomi di Kaltim sendiri. Ketika daya beli melemah, rantai itu ikut rapuh.
Usaha kecil kehilangan pelanggan, pengusaha menunda produksi, dan tenaga kerja kehilangan pendapatan.
Karena itu, menjaga daya beli masyarakat bukan hanya kebijakan sosial, tetapi strategi ekonomi yang menentukan arah pertumbuhan daerah.
***
Pemerintah pusat saat ini sedang mendorong perputaran ekonomi melalui penempatan dana besar di perbankan agar kredit produktif lebih mengalir ke masyarakat. Namun likuiditas tidak akan berarti bila tidak bertemu dengan permintaan nyata.
Tidak ada pengusaha yang akan memperluas usaha jika tidak yakin ada pembeli. Tanpa daya beli yang kuat, uang sebanyak apapun yang beredar hanya akan berhenti di neraca bank dan tidak menjadi transaksi di pasar.
Dalam konteks fiskal daerah, kebijakan penghematan anggaran juga perlu diperhitungkan dengan cermat.
Pemotongan belanja pegawai, tunjangan ASN misalnya, dapat berdampak terhadap konsumsi rumah tangga dan peredaran uang di Kaltim.
Setiap perubahan nilai tunjangan akan memengaruhi pola belanja sehari-hari yang berdampak pada rantai ekonomi lokal di sekitarnya.
Ketika daya beli kelompok berpendapatan tetap itu melemah, usaha kecil dan sektor jasa yang bergantung pada permintaan lokal juga ikut tertekan.
Efisiensi fiskal pasti dilakukan. Namun harus dibarengi dengan kebijakan yang menjaga sirkulasi ekonomi tetap hidup.
Belanja daerah, baik untuk pegawai, maupun prioritas pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat perlu dirancang agar menimbulkan efek berantai di dalam wilayah.
Uang yang berputar di toko, bengkel, dan pasar lokal akan menciptakan aktivitas ekonomi baru dan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap guncangan eksternal.
Ekonomi Kaltim tidak boleh hanya besar di angka, tetapi kering di bawah. Menjaga daya beli berarti memastikan uang tidak hanya datang ke Kaltim, tetapi juga tinggal dan berputar di provinsi ini.
Menghidupi warung, pekerja, dan pengusaha kecil yang menjadi denyut penting perekonomian daerah adalah bentuk paling nyata dari menjaga stabilitas yang sesungguhnya. (rd)
Editor : Romdani.