Oleh: Andi Muhammad Abdi
Dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam UINSI Samarinda
KALTIMPOST.ID - Beberapa hari terakhir, media sosial Kaltim diramaikan oleh video Sudarno atau akrab disapa Mas Darno, di akun TikTok @KawalKaltim. Ia bukan sosok baru di dunia politik lokal. Mas Darno dikenal luas sebagai pegiat media sosial dan tim pemenangan yang aktif mendukung pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji pada Pilgub Kalimantan Timur 2024. Dengan gaya khasnya yang lugas, santai, namun sarat emosi politik, ia kini menyoroti sejumlah kebijakan Pemprov Kaltim yang menurutnya menyimpang dari semangat pemerintahan yang baik.
Dalam sejumlah video di akun tersebut, Mas Darno melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan dan lingkungan kerja Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud. Kritiknya terutama menyoroti mantan kepala Bapenda yang disebut masih aktif meski sudah pensiun, serta dua akademisi luar daerah yang duduk di Dewan Pengawas RSUD, namun dinilai tidak efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ia juga menyinggung potensi capital flight dan soal rasa keadilan pemanfaatan SDM di Kaltim.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa komunikasi publik di era digital telah menjadi arena baru bagi warga untuk “menegur” kekuasaan secara terbuka. Di sisi lain, hal ini juga menguji seberapa siap pemerintah daerah menghadapi kritik di ruang publik yang cair, terbuka, dan tidak lagi diatur oleh etika politik konvensional.
Dalam demokrasi, hubungan antara penguasa dan pendukung tidak berhenti di bilik suara. Justru setelah kemenangan, komunikasi politik diuji, apakah tetap terbuka terhadap kritik, atau terjebak dalam euforia kekuasaan yang menutup ruang koreksi. Dalam konteks ini, perubahan posisi Mas Darno dari penyambung lidah elite politik menjadi penyampai kritik publik, menunjukkan transisi dari komunikasi mobilisasi menuju komunikasi evaluasi.
Ketika Pilgub 2024 berlangsung, Mas Darno tampil menonjol di media sosial. Ia menjadi salah satu tim pemenangan yang vokal mempromosikan figur dan program unggulan pasangan Pilgub terpilih. Namun kini, melalui berbagai kontennya, ia justru menyoroti dugaan pelanggaran etika birokrasi, potensi nepotisme, dan praktik tata kelola yang dinilai menyimpang dari prinsip meritokrasi. Pergeseran ini dapat dimaknai sebagai bentuk fungsi kontrol sosial, namun juga bisa dibaca sebagai upaya mempertahankan relevansi politik pribadi di ruang publik.
Dalam kerangka teori komunikasi politik klasik Harold Lasswell "who says what, in which channel, to whom, and with what effect", posisi Mas Darno berubah total. Jika dulu ia komunikator yang membantu membentuk citra positif calon, kini ia menjadi komunikator oposisi yang mengulik kekuasaan. Pergeseran ini menunjukkan perubahan orientasi pesan, dari persuasi elektoral menuju advokasi moral. Namun efektivitas pesan bergantung pada kredibilitas komunikator (ethos) dan validitas data (logos) yang disampaikan.
Kritik Mas Darno terkait mantan kepala Bapenda dan dua akademisi luar daerah di RSUD mengandung substansi etis yang penting. Ia menyoroti dua hal mendasar dalam prinsip good governance, yaitu transparansi dan keadilan. Dalam perspektif komunikasi politik, tindakan ini merupakan bentuk framing moral, upaya membingkai isu publik dalam nilai-nilai etis agar memperoleh resonansi sosial.
Namun dalam komunikasi publik, gaya penyampaian menentukan persepsi. Kritik yang disampaikan dengan nada emosional dan retoris dapat dianggap berani oleh sebagian orang, tetapi juga mudah dibaca sebagai ekspresi kekecewaan politik oleh pihak lain. Kredibilitas pesan akhirnya diukur bukan hanya dari isinya, tetapi juga dari niat yang dirasakan publik. Apakah ia bicara demi perbaikan sistem, atau karena tak lagi memiliki ruang dalam lingkar kekuasaan?
Meski demikian, keberanian Mas Darno untuk bersuara tetap patut diapresiasi. Di tengah budaya politik lokal yang sering memandang kritik sebagai bentuk pembelotan, tindakannya membuka ruang bagi diskursus baru. Bahwa loyalitas tidak identik dengan pembenaran atas semua kebijakan. Dalam demokrasi yang sehat, kritik adalah vitamin. Dan dalam pemerintahan yang baik, komunikasi dua arah antara penguasa dan warga menjadi syarat utama legitimasi.
Namun tanggung jawab komunikator publik juga besar. Setiap pesan di media sosial membentuk opini publik secara cepat dan ketat. Kritik tanpa data dan konfirmasi berpotensi menjadi disinformasi yang merusak reputasi individu dan lembaga. Karena itu, etika komunikasi publik menjadi penting. Menyerang gagasan boleh, tetapi harus berdasarkan fakta dan proporsionalitas.
Respons pemerintah terhadap kritik seperti ini menjadi tolok ukur kematangan demokrasi daerah. Jika kritik dijawab dengan transparansi dan keterbukaan data, kepercayaan publik akan meningkat. Namun jika dijawab dengan diam atau pembenaran sepihak, spekulasi publik akan melebar dan menduga ada hal yang ingin disembunyikan. Di sinilah letak ujian good governance. Bukan seberapa sempurna pemerintah bekerja, melainkan seberapa terbuka ia menyikapi koreksi.
Gubernur Rudy Mas’ud dan jajaran Pemprov Kaltim semestinya menjadikan situasi ini sebagai refleksi komunikasi pemerintahan. Publik sedang menilai apakah pemerintahan benar-benar mengusung nilai partisipatif, meritokratis, dan bebas konflik kepentingan. Sebab, dalam konteks Kaltim yang kini menjadi episentrum pembangunan nasional dengan kehadiran IKN, citra pemerintahan yang transparan dan responsif sangat menentukan kepercayaan publik, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Suara Mas Darno bisa menjadi studi kecil tentang bagaimana demokrasi bekerja di level daerah. Bahwa kritik dan kekuasaan, jika dikelola dengan dewasa, dapat melahirkan keseimbangan yang sehat. Di tengah politik yang kerap dipenuhi loyalitas buta, keberanian untuk bersuara dan kesediaan untuk mendengarkan sama-sama menjadi ukuran kematangan demokrasi.
Jika Mas Darno mampu menjaga kredibilitasnya dengan data dan etika, dan jika Gubernur Rudy Mas’ud menanggapinya dengan transparan dan komunikatif, maka peristiwa ini akan tercatat sebagai contoh praktik komunikasi politik yang matang dan bermutu. Di mana kritik bukan pengkhianatan, dan tanggapan bukan pembelaan diri, melainkan bagian dari dialektika yang menyehatkan, mencerahkan dan memajukan demokrasi Kaltim. (*)
Editor : Duito Susanto