Oleh:
Aji Cahyono
Pemerhati Isu Geopolitik, Founder Indonesian Coexistence dan Program Master Kajian Timur Tengah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
PEMINDAHAN ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim), diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun 2019 merupakan babak baru pemerintah Indonesia menginginkan pemerataan pembangunan. Beban Jakarta yang terlalu berat sebagai pusat pemerintah, bisnis, keuangan, perdagangan, kawasan bandara udara dan pelabuhan laut—ibu kota negara pindah. Alasan lain, pulau Jawa terlalu dengan penduduk lebih dari 150 juta atau 54 persen dari penduduk Indonesia.
Pemindahan IKN ke Kaltim tergolong strategis karena lokasinya minim bencana, wilayah strategis dan berdekatan dengan perkotaan yang telah berkembang, seperti Samarinda dan Balikpapan, didukung infrastruktur yang relatif lengkap, serta mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Sehingga upaya pemerintah memindahkan ibu kota tak hanya menyoal pemerataan, provinsi ini sedang naik kelas—semula dianggap pinggiran dan mengandalkan sumber daya ekstraktif menjadi pusat perhatian sekaligus berpeluang sebagai episentrum geopolitik Indonesia.
Kaltim dikenal luasnya hutan, penghasil batu bara terbesar, dan Sungai Mahakam menjadi letak jantung baru republik dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Di tengah-tengah kepulauan Indonesia dan jalur strategis maritim dunia serta di atas tanah menyimpan kekayaan alam melimpah—tantangan besar yang harus jadi perhatian, soal ekologi. Pembangunan IKN memosisikan Kaltim sebagai episentrum kekuatan negara, simbol transformasi geopolitik Indonesia—dari paradigma lama yang tersentral di Jawa menuju paradigma Nusantara yang berorientasi keseimbangan dan keberlanjutan.
Selama puluhan tahun, pembangunan Indonesia cenderung “Jawa-sentris” menempatkan Jakarta tumbuh menjadi pusat segalanya—dari aspek ekonomi, politik dan administrasi. Sementara daerah lain harus puas dengan penyangga. Pemindahan ibu kota ke Kaltim mengubah cara pandang geopolitik Indonesia. Secara geografis, Kaltim berada di tengah kepulauan Indonesia menjadi titik keseimbangan, berada di jalur maritim internasional yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dalam konteks geopolitik global, provinsi ini memosisikan Indonesia sebagai “middle power” yang mengontrol choke point maritim vital di kawasan Indo-Pasifik. Posisi yang strategis baik sisi pertahanan maupun ekonomi.
Geopolitik Nusantara, Kekuatan SDA dan Energi Strategis
Teori geopolitik klasik—yang diungkapkan oleh Halford Mackinder dan Alfred Mahan, kekuasaan besar ditentukan oleh kemampuan menguasai daratan dan lautan strategis, Indonesia mempunyai keduanya. Terkhusus Kaltim, dua kekuatan dengan segala kekayaan di darat yang melimpah (hutan tropis, batu bara, migas, dan nikel) sekaligus pintu gerbang maritim yang menghubungkan dunia. Jika dikelola dengan bijak, kekayaan alam menjadi modal besar menuju kedaulatan energi Indonesia. Jika salah urus, maka menjadi bumerang yang merusak ekologi dan memperlebar kesenjangan sosial.
Pembangunan IKN dalam lanskap hijau di Kaltim, diharapkan menjadi komitmen pemerintah wujudkan “geopolitik ekologis”—menekankan paradigma pembangunan menekankan keseimbangan ekologi sebagai basis kekuasaan. Gagasan Sukarno dalam Deklarasi Djuanda tahun 1957, klaim perairan di antaranya beberapa pulau-pulau sebagai wilayah kedaulatan Indonesia—yang kemudian diakui secara internasional melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. Daratan dan lautan adalah kekuatan besar jika mampu menjaga harmoni antara keduanya. Oleh karena itu, Kaltim berpeluang menjadikan Indonesia sebagai poros dunia.
Provinsi ini mulai bergeser ke arah pusat industri energi baru dan terbarukan (EBT). Dalam konteks geopolitik energi, Kaltim berpeluang menjadi “urat nadi” ekonomi Indonesia yang dapat menentukan arah transisi energi nasional. Namun, transformasi geopolitik tak hanya menyoal sumber daya, melainkan bergeser menjadi geopolitik kedaulatan energi dan ekonomi hijau. Seyogyanya, IKN dirancang sebagai “kota hutan” dengan energi bersih dan konsep karbon netral. Jika gagasan ini berhasil, maka Kaltim menjadi contoh global bagaimana negara berkembang mampu mengubah pusat kekuasaan menjadi laboratorium keberlanjutan—melalui pembuktian bahwa pembangunan modern bisa berjalan beriringan dengan pelestarian alam.
Pertahanan, Keamanan, dan Peaceful Coexistence
Dalam konteks pertahanan, posisi Kaltim sangat vital. Wilayah ini menghadap langsung ke Laut Sulawesi dan Selat Makassar, berdekatan dengan Filipina dan Malaysia, jalur strategis bagi pelayaran internasional, perdagangan dan militer. Dalam artian siapa yang menguasai wilayah ini, maka menguasai salah satu jalur logistik dan komunikasi penting kawasan Asia Tenggara.
Pemindahan ibu kota memberikan persepktif geopilitik pertahanan yang berorientasi pada langkah preventif terhadap kerentanan Jakarta yang terlalu padat, rawan bencana, dan terlalu dekat dengan jalur konflik maritim di barat. Posisi ini memperkuat posisi keseimbangan geostrategis di tengah dinamika Indo-Pasifik yang semakin kompleks. Posisi baru memperkuat orientasi Indonesia ke kawasan tengah dan timur yang dianggap “perbatasan sunyi”. Kaltim bukan lagi sebagai “halaman belakang”, melainkan “beranda depan” republik dalam menghadapi konstelasi global yang pelik dan penuh ketidakpastian.
Namun, Kaltim bukan ruang kosong yang hampa, melainkan tanah dengan sejarah panjang migrasi, perdagangan dan perjumpaan antar suku dan budaya. Suku lokal seperti Dayak, Kutai, dan Banjar—hidup berdampingan secara damai (peaceful coexistence) dengan suku pendatang seperti Bugis, Jawa, dan Tionghoa. Mereka berdampingan, saling bertukar tradisi, dan membentuk wajah Kalimantan yang terbuka dan inklusif—menjadi modal sosial untuk membangun IKN dengan semangat Koeksistensi Indonesia—ruang yang hidup tumbuh secara bersama bagi masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara, tanpa saling meniadakan.
Digadang sebagai pusat pemerintahan, Kaltim menjadi laboratorium sosial Indonesia—dengan mengelola keberagaman tanpa hegemoni, modernitas dapat tumbuh tanpa menyingkirkan lokalitas. Hal ini penting karena geopolitik bukan hanya ruang fisik, melainkan ruang makna—tentang siapa yang memaknai ruang itu dan bagaimana ia hidup.
Episentrum dan Arah Baru
Pemindahan pusat pemerintahan ke Kaltim merupakan reorientasi geopolitik nasional. Langkah ini menjadi terobosan bagi Indonesia tidak lagi dilihat dari Jawa ke luar, melainkan dari Nusantara ke dunia. Dalam konteks poros maritim global, posisi Kaltim menjembatani visi kekuatan darat (geoekonomi domestik) dengan kekuatan laut (geostrategi global).
Namun pembangunan IKN bisa membawa dampak sosial dan ekologis besar, jika tidak diatur dengan hati-hati. Misalnya, harga tanah melambung, masyarakat adat terancam tergusur, dan ekosistem hutan bisa terdegradasi. Sehingga keberhasilan Kaltim sebagai episentrum baru Indonesia bukan diukur megahnya gedung pemerintahan atau infrastruktur canggih, melainkan sejauh mana pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi rakyat setempat dan menjaga kelestarian alam.
Keberadaan IKN di Kaltim dapat memperkuat posisi Indonesia dalam skema kerja sama regional seperti ASEAN, East Asia Summit dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Dalam kacamata global, langkah ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan “negara kepulauan terbesar di dunia” dan “negara tengah” (middle archipelago state) yang menjadi simpul stabilitas kawasan.
Pembangunan IKN harus berpihak pada rakyat lokal, bukan eksploitasi tanpa pemerataan. Jika tidak diantisipasi, Kaltim menjadi arena baru kapitalisme ruang yang mengorbankan ekologi dan masyarakat adat. Kaltim kembali menempati perannya sebagai kawasan strategis dalam perjalanan Nusantara dan masa depan Indonesia. Arah bangsa yang baik adalah bangsa yang belajar dari sejarahnya, mencintai alamnya, dan berani memindahkan pusat kekuasaan demi keseimbangan.
Editor : Muhammad Ridhuan