KALTIMPOST.ID, Peluncuran buku “Sejarah Indonesia dalam Arus Global” oleh Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon pada 14 Desember kemarin masih menyisakan rasa penasaran dan pertanyaan dalam alam pikiran saya.
Pro dan kontra masih mewarnai penerbitan buku yang melibatkan 123 penulis, 34 perguruan tinggi, dan 11 lembaga non-akademik tersebut.
Bagaimana tidak, buku yang terdiri dari 10 jilid dengan 7.958 halaman tersebut terkesan digarap secara tergesa-gesa dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Buku yang menjelaskan dan menceritakan sejarah perjalanan bangsa dari prasejarah hingga pelantikan Presiden Prabowo Subianto, atau dari jilid 1 (Akar Peradaban Nusantara) hingga jilid 10 (Reformasi dan Demokrasi (1998–2024)), itu masih mengundang keingintahuan publik.
Terutama landasan atau alasan yang bisa menguatkan kenapa buku tersebut wajib ditulis dan segera diluncurkan.
Padahal sebelumnya, sekadar tambahan informasi, merujuk pada goodstats.id, sudah ada buku tentang sejarah Indonesia, yakni “Sejarah Nasional Indonesia” yang terdiri dari enam jilid dan diterbitkan pada tahun 1984.
Kemudian, pada tahun 2012, diluncurkan juga buku “Indonesia dalam Arus Sejarah” yang terdiri dari sembilan jilid.
Usut punya usut, ternyata Fadli Zon pernah mengutarakan bahwa setidaknya ada enam alasan yang mendasari penulisan ulang sejarah Indonesia.
Seperti yang dilansir laman kompas.com, dia menyebut alasan tersebut di antaranya: a) menghapus bias kolonial dan menegaskan perspektif Indonesia; b) menjawab tantangan terbaru; c) membentuk identitas nasional yang kuat; d) menegaskan otonomi sejarah Indonesia; e) relevansi untuk generasi muda; dan f) reinventing Indonesian identity.
Nampaknya, buku tersebut dibuat memang untuk memperjelas narasi sejarah Indonesia dan terutama agar lebih Indonesiasentris, alias menghindari perspektif kolonial.
Tidak hanya itu, buku tersebut juga memasukkan temuan-temuan baru untuk melengkapi catatan sejarah Indonesia yang barangkali selama ini jarang atau bahkan tidak diketahui oleh masyarakat. Intinya, untuk memperbarui sejarah Indonesia.
Barangkali selama ini pemerintah menilai buku-buku teks sejarah yang beredar masih terdapat bias dan kekeliruan, terutama mengenai cara pandang terhadap sejarah Indonesia. Dinilainya, sejarah bangsa ini masih belum sepenuhnya utuh. Sehingga, tidak bisa ditunda-tunda lagi, “proyek besar” tersebut harus segera dirampungkan. Hanya saja, adakah yang bisa menjamin mereka yang terlibat dalam proyek penulisan tersebut lepas dari intervensi atau cawe-cawe kepentingan penguasa? Sebab, saya sendiri tidak begitu tahu proses menulisnya bagaimana, risetnya seperti apa, pernah disosialisasikan atau tidak. Saya juga tidak begitu paham. Tahu-tahu rampung.
Apakah sejarah Indonesia yang selama ini kita ketahui tidak sepenuhnya objektif atau terlalu banyak disusupi kepentingan politik? Atau memang dirasa kurang lengkap sehingga perlu disempurnakan lagi?
Jelasnya, saya tidak sepenuhnya mengerti betul, terutama motif utama di balik penulisan ulang sejarah Indonesia. Hanya saja, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sejarah itu memang didesain, ditata, dirancang, dan diresmikan oleh pemenang (penguasa).
Lepas dari sarat kepentingan politik, saya pun tidak bisa memastikannya. Apakah dalam penulisan tersebut sepenuhnya adalah tafsir tunggal dari penguasa, saya pun tidak bisa membeberkannya, sebab saya belum membacanya.
Namun, jika argumen pemerintah adalah untuk meluruskan data dan fakta sejarah yang mungkin dipandang samar atau remang-remang sehingga perlu dikaji dan disusun ulang untuk memperjelasnya, saya mendukung penuh.
Tentu dengan catatan, seoptimal mungkin harus objektif. Hanya saja, yang menjadi persoalan yaitu ketika objektif versi penguasa justru nuansa kepentingan politisnya lebih kentara. Itu sudah lain cerita.
Artinya, andaikata dalam buku tersebut ada upaya “pengaburan” peristiwa sejarah, kita tidak bisa menolerirnya.
Apalagi, kita sebagai masyarakat awam, pastinya tidak tahu menahu mana secara mendetail yang objektif dan mana yang tidak. Namun, saya sendiri sepakat bahwa peristiwa sejarah itu tidak hanya membincangkan perihal data dan fakta, tetapi juga berkaitan erat dengan konteks di balik peristiwa penting tersebut.
Konteks ini memungkinkan terbukanya ruang analisis dan penafsiran oleh para pakar sejarah untuk mendefinisikan dan merancang ulang beragam kejadian di masa silam.
Bahkan kita pun memiliki hak yang sama untuk menafsirkan berdasarkan tingkat pengetahuan dan pemahaman kita, meskipun tidak memiliki otoritas untuk menyebarluaskannya di tengah publik.
Kemudian, lagi-lagi menyeruak pertanyaan: kenapa peluncuran buku tersebut terkesan terburu-buru? Adakah yang bisa menjamin 134 penulis tersebut menulis dengan profesional, objektif, penuh kehati-hatian, dan bebas dari “campur tangan” penguasa?
Bagaimana jiwa buku 10 jilid tersebut dibedah oleh publik dan melibatkan pakar sejarah lainnya, tokoh masyarakat, dosen sejarah, dan pihak-pihak terkait lainnya?
Artinya, lebih banyak pihak yang dilibatkan. Lagi pula, siapa yang bisa memastikan 10 jilid tersebut bebas dari penafsiran tunggal dari pemerintah?
Jika suatu saat ditemukan kekeliruan yang cukup fatal di buku tersebut, apakah pemerintah legowo untuk merevisi ulang dan menulis kembali agar lebih utuh, jelas, dan objektif?
Saya sendiri berharap buku sejarah tersebut ditelaah, dikaji, dan dibedah di kampus-kampus. Biarkan mahasiswa dan dosen-dosen, khususnya mahasiswa dan dosen sejarah, mengomentari dan bahkan mengkritiknya sesuai ranah keilmuannya.
Dengan begitu, kita bisa melihat gambaran utuh dari buku tersebut. Sikap saya selaku penulis mengapresiasi ikhtiar Menbud Fadli Zon untuk menulis ulang sejarah Indonesia.
Terlepas dari polemik yang menyertainya, setidaknya pemerintah kali ini menaruh minat dan kepedulian pada sejarah Indonesia. Terutama untuk meneguhkan identitas dan jati diri kita sebagai sebuah bangsa besar, serta memperkokoh karakter generasi muda lewat sejarah.
Maka dari itu, saya juga berharap Fadli Zon menyediakan buku 10 jilid tersebut dalam versi e-book yang bisa kita semua akses secara gratis. Bukankah anggaran penulisan tersebut dari uang rakyat? Tentu tujuannya agar kita sama-sama memahami dan sekaligus mengoreksi isi buku.
Atau bahkan agar kita bisa menuntut Fadli Zon mempertanggungjawabkan dan merevisi muatan buku yang melenceng jika di kemudian hari terkuak kekeliruannya. (*)
Editor : Almasrifah