Oleh:
Angga Gilang Permadi
Pemuda dan Mahasiswa Asal Kecamatan Muara Ancalong
KERUSAKAN jalan merupakan persoalan lama yang hampir selalu hadir di berbagai wilayah Kutai Timur. Namun dalam beberapa hari terakhir, perhatian publik justru tersedot pada aksi protes warga Singa Geweh, Sangatta Selatan, yang menanam pohon pisang di badan Jalan Pertanian. Aksi tersebut viral, ramai diberitakan media, dan dengan cepat menarik perhatian pemerintah.
Sebagai pemuda yang tumbuh di Muara Ancalong, saya memandang fenomena ini dengan perasaan yang bercampur. Bukan karena menolak keluhan warga Singa Geweh, tetapi karena skala persoalan yang diangkat terasa tidak sebanding dengan realitas kerusakan jalan di wilayah pedalaman Kutai Timur yang telah berlangsung puluhan tahun.
Kerusakan jalan di Singa Geweh pada dasarnya bersifat lokal, pendek, dan relatif ringan. Jalan berlubang memang mengganggu aktivitas warga, terlebih jika dibiarkan berlarut-larut sejak 2023. Gotong royong warga untuk menjaga akses tetap terbuka adalah bentuk kepedulian yang wajar dan patut dihargai. Namun jika dibandingkan dengan kondisi jalan di wilayah pedalaman seperti Muara Ancalong, Busang, Batu Ampar, Long Mesangat, Karangan, hingga kawasan perbatasan lainnya, kerusakan di Singa Geweh jelas bukan yang paling parah.
Di wilayah pedalaman, jalan rusak terbentang kilometer demi kilometer. Distribusi logistik tersendat, akses pendidikan dan kesehatan terhambat, bahkan mobilitas warga bisa lumpuh total saat musim hujan. Ironisnya, kondisi seperti ini jarang menjadi sorotan besar. Pertanyaannya, mengapa justru Singa Geweh yang menjadi pusat perhatian?
Pada titik inilah saya melihat adanya ketimpangan sorotan. Lokasi Singa Geweh yang dekat dengan pusat kota membuat setiap persoalan mudah terakses media. Dokumentasi cepat, sinyal kuat, dan jarak tempuh singkat menjadikan aksi protes sekecil apa pun berpotensi viral. Sebaliknya, keluhan masyarakat pedalaman sering tak terdengar karena jarak yang jauh, akses yang sulit, keterbatasan jaringan komunikasi, hingga ketiadaan dokumentasi visual yang bisa menyebar luas di media sosial.
Akibatnya, persoalan besar di wilayah jauh dari pusat kota kerap tenggelam dalam sunyi, sementara persoalan yang lebih kecil tetapi dekat dengan akses media justru menjadi headline. Sebagai anak daerah pedalaman, saya melihat ironi ini terus berulang dari waktu ke waktu.
Kondisi ini juga memengaruhi pola respons pemerintah. Tidak bisa dimungkiri, pemerintah cenderung bergerak lebih cepat ketika tekanan publik dan sorotan media menguat. Ini bukan kritik personal, melainkan realitas yang sering terjadi. Namun persoalan muncul ketika prioritas pembangunan lebih dipengaruhi oleh viral atau tidaknya sebuah isu, bukan oleh tingkat kebutuhan dan dampak yang dirasakan masyarakat.
Saya memahami aksi warga Singa Geweh. Dua tahun menunggu perbaikan bukan waktu yang singkat. Mereka berhak bersuara dan menuntut perhatian. Namun di sisi lain, saya juga memahami mengapa sebagian publik menilai sorotan terhadap Singa Geweh terasa berlebihan jika dibandingkan dengan penderitaan warga di pedalaman yang telah bertahun-tahun bergelut dengan jalan rusak yang jauh lebih parah.
Ini bukan soal menyalahkan warga Singa Geweh. Ini soal bagaimana distribusi perhatian media, pola komunikasi pemerintah, dan persepsi publik membentuk narasi yang tidak selalu seimbang dengan realitas di lapangan.
Momentum ini seharusnya menjadi pengingat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Penanganan infrastruktur tidak boleh ditentukan oleh viral atau tidaknya sebuah video. Prioritas pembangunan harus disusun berdasarkan kebutuhan objektif dan dampak nyata bagi masyarakat. Wilayah kota dan pedalaman semestinya memiliki ruang yang sama untuk didengar dan diperhatikan.
Kerusakan kecil tetap perlu diperbaiki. Namun kerusakan besar yang berdampak luas seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih serius. Di atas semuanya, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat perlu diperbaiki agar suara dari wilayah pedalaman tidak selalu tenggelam.
Sebagai pemuda Muara Ancalong, saya melihat kasus Singa Geweh sebagai cermin bagaimana ukuran sebuah masalah sering ditentukan oleh seberapa terlihat ia di mata publik, bukan seberapa berat kenyataannya di lapangan. Masih banyak wilayah di Kutai Timur yang membutuhkan perhatian jauh lebih besar, tetapi belum mendapatkan sorotan yang setara.
Di sinilah keberanian pemerintah diuji: berani menata prioritas bukan karena tekanan sesaat, melainkan karena kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan