Oleh:
Bella Paramitha
Alumni Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Universitas Gadjah Mada
SELAMA ini, keadilan dipahami sebagai memberi sama rata. Banyak intervensi program dan kebijakan dibangun atas logika tersebut, mulai dari bantuan bernominal sama hingga program dan paket pemulihan yang dirancang seragam. Tampak adil, tetapi hasil di lapangan sering kali berbeda. Bukan karena tidak diberikan secara merata, melainkan karena pendekatan yang seragam belum tepat untuk mengurangi kondisi individu atau kelompok yang sejak awal berada di posisi paling rentan.
Situasi ini dapat dipahami pada ilustrasi tentang equality dan equity. Perlakuan yang sama memang memastikan aturan tampak adil, tetapi tidak menjamin semua orang memiliki kesempatan yang setara ketika kondisi awal mereka berbeda. Equality yang menekankan perlakuan sama melalui kebijakan atau program sering kali tidak presisi.
Perlakuan yang sama tidak otomatis menghasilkan keadilan substantif ketika diterapkan pada kelompok dengan kerentanan yang berbeda. Sebaliknya, equity menekankan keadilan berbasis kondisi awal. Memastikan setiap individu atau kelompok mendapatkan porsi yang tepat dan sesuai dengan kerentanan yang mereka alami.
Pengalaman implementasi kebijakan bantuan sosial di Indonesia memperlihatkan dinamika ketimpangan tersebut. Evaluasi terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Sulawesi Barat menunjukkan bahwa bantuan sosial belum sepenuhnya sesuai (Abbas et al., 2025).
Studi tersebut menemukan bahwa bantuan yang diberikan secara seragam belum tentu menjawab kerentanan yang beragam. Besaran bantuan yang sama dapat berdampak beda tergantung pada ukuran keluarga, tingkat keparahan kemiskinan, serta biaya hidup di masing-masing wilayah. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama terletak pada ketepatan cara membaca kondisi awal kelompok sasaran.
Tanpa penyesuaian berbasis kebutuhan dan konteks rumah tangga, intervensi kebijakan atau program berisiko gagal menyesuaikan kebutuhan yang spesifik.
Kondisi empiris awal dapat dibaca dengan tepat melalui pendekatan studi kerentanan. Studi kerentanan berangkat dari pemahaman bahwa individu dan kelompok masyarakat tidak berada pada posisi awal yang sama (Wisner et al., 1994) sehingga intervensi yang seragam tidak menghasilkan dampak yang sama karena ia diterapkan pada individu atau kelompok dengan kondisi awal yang berbeda.
Dalam kerangka ini kerentanan dipetakan secara spesifik pada berbagai tingkat mulai dari individu, rumah tangga, komunitas, dan wilayah. Pada tingkat rumah tangga misalnya, kerentanan dilihat pada sumber penghidupan, stabilitas pendapatan, komposisi anggota keluarga, akses terhadap layanan dasar, jaringan sosial, dan dukungan institusional. Dengan cakupan analisis tersebut, studi kerentanan memungkinkan identifikasi kebutuhan secara akurat.
Implikasi dari pendekatan ini adalah perlunya intervensi program dan kebijakan yang lebih sensitif terhadap kondisi awal penerima. Penajaman kriteria sasaran, fleksibilitas besaran bantuan, serta mekanisme verifikasi yang berbasis rumah tangga dan komunitas menjadi kunci agar intervensi tidak berhenti pada pemerataan prosedural.
Tanpa pergeseran cara pandang ini, intervensi berisiko terus menjangkau banyak orang tetapi gagal menjawab kerentanan yang paling mendasar.
Pada akhirnya, keadilan intervensi tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah semua orang diperlakukan sama. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah kebijakan tersebut benar-benar tepat untuk menjawab kerentanan.
Dalam masyarakat yang berangkat dari kondisi tidak setara, keadilan tidak dapat disederhanakan menjadi keseragaman. Ia menuntut keberanian untuk membaca perbedaan secara tepat dan merancang intervensi yang responsif terhadap setiap kebutuhan yang nyata. Tanpa itu, keadilan akan terus tampak rapi di atas kertas, tetapi rapuh dalam pengalaman hidup masyarakat. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan