KALTIMPOST.ID, Berulang kali saya berpikir, merenung, dan sembari bertanya-tanya, setidaknya kepada diri sendiri: sebenarnya apa yang menjadi kendala atau penghambat Indonesia menjadi negeri maju? Sebetulnya faktor apa saja yang menjadikan kita sukar menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan makmur?
Bukankah kekayaan sumber daya alam kita melimpah ruah? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak sekali dua kali datang dan mengusik alam pikiran saya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut semakin membuat saya gusar, gelisah, dan sedikit waswas akan nasib dan masa depan negeri ini.
Bukan tidak mungkin, riak-riak kekecewaan masyarakat terhadap penyelenggara negara yang tak amanah, menyimpang, dan korup akan menjadi gelombang perlawanan yang dahsyat yang kapan saja bisa meledak.
Siapa yang bisa menghentikan kekuatan rakyat yang kompak melawan segala jenis penyelewengan dan kesewenang-wenangan yang secara terang-terangan menjadi laku hidup sebagian pejabat negara kita?
Baca Juga: Masjid Hijau
Kemudian, semisal ada orang yang meminta saya untuk mencatat persoalan yang sedang melilit negara ini, detik ini juga saya bisa menguraikan satu per satu. Mulai dari ketimpangan ekonomi, minimnya lapangan pekerjaan, membeludaknya pengangguran, merebaknya judi online (judol), dan masih banyak lagi tentunya. Namun bagaimanapun juga, masalah-masalah itu harus mulai dientaskan atau minimal ditekan agar tidak semakin parah.
Belum lagi, masalah nihilnya keteladanan sebagian pemimpin kita. Belum lagi, semakin pragmatisnya sebagian politisi kita, memprioritaskan kepentingan diri dan parpolnya di atas kepentingan bangsa dan negara.
Salah kaprah dalam menjalani fungsi dan perannya sebagai politisi. Tak salah jika ada yang menyebut negeri ini sedang krisis negarawan. Padahal, sosok negarawanlah yang kita dambakan semakin banyak jumlahnya di negeri ini, bukan bandit atau tikus berdasi yang semakin menggerogoti kekayaan negara dengan beragam siasat bulusnya.
Sebagai rakyat, berkali-kali kita dikecewakan dan dibuat mengelus dada oleh tingkah polah pejabat publik yang nir-empati. Jangankan untuk peduli dengan nasib wong cilik, untuk sekadar melihat betapa sukarnya ekonomi rakyat kecil saja mereka tidak bersedia. Untuk sekadar mendengar keluh kesah kita saja, sukarnya minta ampun.
Padahal, pemimpin sejatinya adalah pelayan dan pengayom masyarakat. Padahal, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Lantas, kenapa mereka yang sedang berkuasa bersikap seolah menjadi majikan (atasan), sementara rakyat dianggap sebagai babunya yang bisa diatur sedemikian rupa lewat regulasi, kebijakan, program, dan beragam perangkat lainnya?
Baca Juga: Dari Darurat Kekerasan Anak ke Kota Layak Anak: Jalan Panjang Indonesia Menuju Generasi Emas
Maka benar yang pernah didawuhkan oleh salah satu cendekiawan terkemuka Indonesia, Buya Syafii Maarif, bahwa dua faktor penghambat negara ini menjadi negara maju yakni kendala mental dan kendala kultural. Dan dua hal itu, hemat saya, terutama dalam konteks ini, sedang menginfeksi pejabat kita. Mentalnya bisa saja bermasalah. Mindset-nya bisa jadi sedang “konslet”.
Maksudnya, sebagian dari mereka dalam cara berpikir dan berperasaan, khususnya dalam menghayati peran dan posisinya sebagai pelayan rakyat, masih salah kaprah. Berpikir dan merasa bahwa dirinya berada di atas rakyat dan bisa bertindak semau-maunya terhadap rakyat. Mereka merasa, barangkali mumpung menjabat, semua modal politik saat kampanye harus dikembalikan dengan segala cara dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Dampaknya, tata kelola pemerintahan menjadi amburadul dan orientasinya kabur. APBN ataupun APBD yang semestinya dinikmati rakyat ternyata ditilep dengan licik dan masuk ke kantong-kantong pribadi mereka. Akibatnya, pembangunan berbagai infrastruktur menjadi terhambat.
Sekolah-sekolah rusak urung direhab, jembatan gagal dibangun, kualitas jalan jauh dari standar, angka kemiskinan semakin tak terkendali, bantuan sosial terpangkas, dan sebagainya. Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan ternyata hanya wacana.
Realitasnya, sebagian pejabat kita bekerja asal-asalan dan bahkan keluar dari koridor konstitusi. Faktanya, sumpah jabatan hanya menjadi seremonial formalitas di awal. Sebab pasca dilantik, sebagian dari mereka justru mengingkari sumpahnya sendiri.
Jika kembali pada pertanyaan di paragraf awal tadi, jawaban mengapa keadilan sosial dan ekonomi seakan masih jauh dari pelupuk mata kita adalah karena tata kelola pemerintahan di level pusat hingga daerah belum sepenuhnya menjadikan rakyat sebagai majikan atau tumpuan utama.
Ditambah lagi, integritas sebagian pejabat yang masih menjadi barang langka; mentalitasnya ingin dilayani, bukan melayani. Hal semacam itu masih tumbuh subur dalam ekosistem birokrasi kita.
Baca Juga: Rezim Tukang Teror
Keadaan semakin runyam manakala belum adanya iktikad dan tekad yang kuat dari elite dan pemimpin nasional kita untuk melakukan pembenahan besar-besaran atas beragam persoalan yang sedang dan akan dihadapi bangsa dan negara ini di segala bidang kehidupan. Semuanya seakan berjalan sendiri-sendiri demi kepentingannya masing-masing, demi kejayaan parpolnya masing-masing, dan demi kedigdayaan pribadinya masing-masing.
Perihal masih adanya warga yang tinggal di bawah kolong jembatan, warga yang kesulitan sekadar membeli susu dan popok anaknya, anak yatim yang menggelandang dan terlantar, hingga sarjana yang ke sana kemari tak kunjung mendapat pekerjaan, itu tidak menjadi perhatian utama.
Dan akhirnya, tidak bisa ditepis lagi bahwa negeri yang gemah ripah loh jinawi ini ternyata hanya mengenyangkan dan memakmurkan segelintir orang. Semua itu, saya tegaskan kembali, bermula dari integritas sebagian pejabat publik yang kian tergerus bahkan bisa dikatakan telah lenyap.
Sebab, integritas pemimpin sangat menentukan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat di seluruh penjuru negeri ini. Integritas pemimpin berpengaruh besar untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. (*)
*) Oleh: Muhammad Aufal Fresky, Esais asal Madura
Editor : Almasrifah