Oleh:
Nurul Puspita Palupi
Bank Sampah Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman
KOTA-kota di Indonesia sedang menghadapi krisis yang perlahan tetapi pasti membesar: krisis sampah. Samarinda tidak terkecuali. Setiap hari kota ini menghasilkan sekitar 615 ton sampah, atau lebih dari 225 ribu ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 79 ton per hari merupakan sampah plastik. Angka ini bukan sekadar statistik-ini adalah peringatan keras bahwa sistem pengelolaan sampah kita sedang berada di bawah tekanan besar dan hampir semuanya berakhir di tempat pembuangan.
Truk-truk pengangkut sampah hilir mudik dari permukiman menuju TPS dan TPA, seolah-olah itulah satu-satunya cara menyelesaikan persoalan. Padahal, semakin hari kita justru menyaksikan satu kenyataan yang sulit dibantah: gunung sampah terus tumbuh, sementara kemampuan kota untuk menanganinya tidak pernah benar-benar mengejar laju produksi sampah itu sendiri. Masalah ini tidak bisa lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis pengangkutan atau keterbatasan lahan TPA.
Inti persoalannya jauh lebih mendasar: sistem pengelolaan sampah kita masih bertumpu pada satu asumsi yang keliru, yaitu bahwa tanggung jawab sampah sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Masyarakat merasa tugasnya selesai begitu sampah keluar dari rumah. Sejak saat itu, sampah dianggap menjadi urusan petugas kebersihan, armada pengangkut, dan tempat pembuangan akhir. Cara pandang ini yang justru membuat kota-kota kita terus tenggelam dalam timbunan sampah.
Padahal, jika ditelusuri dengan jujur, sumber utama sampah kota berasal dari rumah tangga. Sisa makanan, kulit buah, sayuran, daun, dan berbagai limbah dapur lainnya setiap hari keluar dari rumah warga dalam jumlah besar. Ironisnya, sebagian besar dari sampah itu sebenarnya bukanlah limbah yang harus dibuang jauh-jauh ke TPA. Ia adalah sampah organik yang dapat diurai kembali oleh alam dan bahkan bisa menjadi pupuk yang sangat bermanfaat.
Di sinilah letak ironi sistem kita. Sampah organik yang seharusnya bisa selesai di halaman rumah justru diangkut puluhan kilometer menggunakan truk, bercampur dengan plastik, lalu menumpuk menjadi persoalan baru di tempat pembuangan akhir. Biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mengangkut sampah sebenarnya adalah biaya yang muncul karena kita tidak mengelola sampah sejak dari sumbernya. Karena itu, sudah saatnya kita membalik cara berpikir tentang pengelolaan sampah. Jika sumber sampah terbesar adalah rumah tangga, maka solusi paling logis juga harus dimulai dari rumah tangga.
Setiap keluarga seharusnya memiliki tanggung jawab langsung untuk mengelola sampah domestiknya sendiri, terutama sampah organik. Dengan teknologi yang sangat sederhana-komposter rumah tangga, lubang biopori, atau komposter ember-sisa dapur dapat berubah menjadi kompos hanya dalam hitungan minggu.
Langkah ini bukan sekadar simbolik. Dampaknya bisa sangat besar. Jika setiap rumah tangga mengolah sampah organiknya sendiri, maka lebih dari separuh sampah kota sebenarnya tidak perlu lagi diangkut ke TPS atau TPA. Artinya, beban armada pengangkut akan berkurang drastis, biaya operasional bisa ditekan, dan umur tempat pembuangan akhir dapat diperpanjang secara signifikan.
Namun perubahan seperti ini tidak mungkin berhasil jika hanya menjadi pilihan sukarela sebagian warga. Ia harus menjadi gerakan kolektif yang terorganisasi dengan baik. Di sinilah peran struktur sosial paling dekat dengan masyarakat-yaitu RT (Rukun Tetangga) menjadi sangat penting. RT dapat menjadi pusat penggerak perubahan dengan membuat kesepakatan bersama tentang pemilahan dan pengelolaan sampah di tingkat lingkungan.
Setiap rumah mengolah sampah organiknya sendiri, sementara sampah plastik dipilah sejak awal. Sampah plastik yang masih memiliki nilai ekonomi dapat disalurkan ke bank sampah. Di banyak tempat, sistem bank sampah terbukti mampu menciptakan insentif ekonomi bagi masyarakat sekaligus mengurangi volume sampah yang terbuang. Sementara itu, hanya plastik yang benar-benar tidak memiliki nilai atau residu yang tidak bisa diolah yang kemudian diangkut oleh pemerintah untuk diproses lebih lanjut.
Jika sistem ini berjalan dengan baik, maka peran pemerintah akan berubah secara fundamental. Pemerintah tidak lagi dipaksa menangani seluruh jenis sampah dari hulu hingga hilir, melainkan cukup fokus pada pengelolaan residu dan penguatan sistem daur ulang. Ini bukan berarti pemerintah melepaskan tanggung jawab, tetapi justru menciptakan pembagian tanggung jawab yang lebih adil antara negara dan warga.
Pendekatan seperti ini juga jauh lebih realistis dibandingkan terus menerus mengandalkan solusi berbasis infrastruktur besar. Membangun fasilitas pengolahan sampah skala kota membutuhkan biaya sangat besar dan waktu yang tidak singkat. Sementara itu, produksi sampah masyarakat tidak pernah berhenti menunggu proyek selesai. Tanpa perubahan perilaku di tingkat rumah tangga, fasilitas sebesar apa pun pada akhirnya akan kembali penuh. Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian kebijakan.
Pemerintah daerah perlu mulai mempertimbangkan regulasi yang mendorong-bahkan mewajibkan-pengelolaan sampah organik di tingkat rumah tangga atau lingkungan RT. Edukasi masyarakat harus diperkuat, fasilitas komposter perlu dipermudah aksesnya, dan bank sampah harus diperluas jaringannya. Dengan kebijakan yang jelas, masyarakat tidak lagi sekadar diminta berpartisipasi, tetapi benar-benar dilibatkan sebagai bagian dari solusi.
Krisis sampah adalah cermin dari cara kita memperlakukan lingkungan. Selama kita terus memandang sampah sebagai sesuatu yang harus “dibuang jauh dari rumah”, maka persoalan ini tidak akan pernah selesai. Kita hanya memindahkan masalah dari halaman rumah ke pinggiran kota. Sudah waktunya kita menyadari bahwa pengelolaan sampah bukan sekadar urusan truk pengangkut dan tempat pembuangan akhir.
Ia adalah tanggung jawab bersama yang dimulai dari rumah, diperkuat oleh komunitas, dan didukung oleh kebijakan pemerintah. Jika setiap rumah di Samarinda mampu mengelola sampah organiknya sendiri, jika setiap RT bergerak bersama, dan jika pemerintah berani menjadikan ini sebagai arah kebijakan kota, maka mimpi untuk menghentikan munculnya gunung-gunung sampah bukanlah sesuatu yang mustahil.
Perubahan besar itu sebenarnya tidak dimulai dari TPA. Ia dimulai dari dapur kita sendiri. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan