Oleh:
Damingun
Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Samarinda & Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis & Politik UMKT
---
Krisis kebijakan publik di Kalimantan Timur hari ini tidak lagi bersifat abstrak.
---
Krisis kebijakan publik di Kalimantan Timur telah menjelma menjadi masalah nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di Kota Samarinda. Kasus polemik iuran BPJS Kesehatan menjadi bukti paling konkret. Tidak kurang dari 49.742 warga Samarinda terdampak kebijakan penyesuaian pembiayaan iuran yang sebelumnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Jumlah ini bukan angka kecil.
Di balik angka tersebut terdapat keluarga, pekerja informal, hingga kelompok rentan yang selama ini bergantung pada jaminan kesehatan untuk mempertahankan kualitas hidup mereka.
KETIKA ANGKA MENJADI MASALAH NYATA
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bukan penghentian layanan, melainkan penataan data agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan. Secara administratif, argumen ini memang dapat dipahami. Peserta kategori miskin pada desil I–V seharusnya masuk dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah.
Namun, persoalan utamanya bukan sekadar benar atau salah secara teknis administrasi. Yang menjadi masalah adalah momentum dan kesiapan kebijakan itu sendiri.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, secara tegas menyampaikan keberatan karena kebijakan tersebut muncul ketika APBD 2026 sudah berjalan. Kondisi ini membuat pemerintah kota tidak memiliki ruang fiskal yang cukup untuk langsung menanggung beban baru tersebut.
Di sinilah akar persoalan mulai terlihat jelas. Konflik yang muncul bukan hanya persoalan fiskal semata, tetapi juga kegagalan sinkronisasi kebijakan antarpemerintah.
SAMARINDA: TITIK PALING RENTAN DALAM TEKANAN FISKAL
Mengapa persoalan ini paling terasa di Samarinda? Karena secara faktual, jumlah peserta BPJS yang ditanggung di Samarinda jauh lebih besar dibandingkan daerah lain di Kalimantan Timur. Selain itu, Samarinda merupakan pusat urbanisasi dan aktivitas ekonomi dengan beban layanan publik yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebagian besar kabupaten lainnya.
Artinya, ketika terjadi penyesuaian kebijakan, Samarinda menjadi daerah yang paling terdampak secara langsung. Situasi ini menunjukkan bahwa tekanan fiskal tidak tersebar secara merata, melainkan terkonsentrasi pada wilayah tertentu yang memiliki kepadatan layanan publik lebih tinggi.
DARI FISKAL MENUJU KRISIS KEPERCAYAAN
Dampak kebijakan ini tidak berhenti pada persoalan angka dalam anggaran daerah. Dampaknya dapat menjalar lebih luas, mulai dari ketidakpastian layanan kesehatan, potensi masyarakat kehilangan akses layanan, hingga konflik terbuka antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
Yang lebih berbahaya adalah munculnya krisis kepercayaan publik. Dalam kebijakan sosial seperti kesehatan, kepercayaan merupakan modal utama. Ketika masyarakat mulai merasa tidak lagi dijamin atau dilindungi, maka legitimasi kebijakan pemerintah ikut melemah.
MASALAH SISTEM
Kasus Samarinda memperlihatkan satu pelajaran penting, yakni kebijakan publik kita belum cukup tahan menghadapi tekanan fiskal.
Masalah yang muncul bukan semata karena kekurangan dana, melainkan karena sejumlah persoalan mendasar seperti data yang tidak terintegrasi, kebijakan yang tidak sinkron, serta perencanaan yang kurang antisipatif.
Dengan kata lain, yang bermasalah bukan hanya anggaran, tetapi arsitektur kebijakan publik itu sendiri.
SOLUSI BERBASIS KASUS
Belajar dari kasus Samarinda, solusi yang diambil tidak boleh bersifat parsial. Pendekatannya harus sistemik dan berkelanjutan.
Pertama, moratorium kebijakan sebagai emergency response. Langkah cepat yang dapat dilakukan adalah menunda pengalihan beban iuran dan memastikan 49.742 warga tetap terlindungi. Tujuannya untuk menghindari “shock sosial” sekaligus menjaga kepercayaan publik.
Kedua, membangun joint fiscal responsibility antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Kasus ini membuktikan bahwa satu pihak tidak dapat menanggung seluruh beban sendirian. Skema ideal dapat dibagi sebagai berikut:
• Pemerintah pusat menanggung PBI untuk masyarakat miskin ekstrem.
• Pemerintah provinsi menanggung kelompok rentan.
• Pemerintah kota, khususnya Samarinda, menanggung tambahan kebutuhan lokal.
Khusus Samarinda, diperlukan skema afirmatif karena beban layanan publik yang ditanggung memang jauh lebih besar dibandingkan daerah lain.
Ketiga, membangun satu data kesehatan terintegrasi sebagai solusi inti. Persoalan terbesar saat ini terletak pada data yang belum terhubung secara optimal. Karena itu, integrasi database berbasis NIK, status ekonomi, dan kepesertaan BPJS menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa integrasi data yang kuat, persoalan serupa akan terus berulang setiap tahun.
Keempat, menghadirkan early warning system kebijakan. Kasus ini terjadi karena perubahan kebijakan muncul ketika APBD sudah berjalan. Karena itu, setiap perubahan kebijakan idealnya diumumkan minimal satu tahun sebelumnya dan disinkronkan dengan siklus penganggaran daerah.
Kelima, pembentukan dana proteksi sosial daerah dengan pendekatan Samarinda Priority Model. Samarinda membutuhkan pendekatan khusus melalui pembentukan dana cadangan kesehatan yang difokuskan untuk masyarakat rentan dan pekerja informal.
Keenam, memperkuat transparansi publik guna mencegah krisis kepercayaan. Masyarakat harus mengetahui secara jelas apakah mereka masih ditanggung, oleh siapa pembiayaannya, dan sejak kapan status tersebut berlaku. Dalam konteks ini, keberadaan dashboard publik berbasis digital menjadi sangat penting.
INTI PELAJARAN
Kasus 49.742 warga Samarinda memberikan pelajaran penting bahwa tekanan fiskal akan selalu ada. Namun, krisis kebijakan muncul ketika koordinasi antarpihak berjalan lemah.
Samarinda hari ini menjadi cermin dari tantangan besar yang sedang dihadapi Kalimantan Timur. Jika persoalan BPJS ini tidak diselesaikan melalui pendekatan sistemik, maka kasus serupa akan terus berulang, bukan hanya di sektor kesehatan, tetapi juga pada sektor pendidikan, bantuan sosial, dan layanan publik lainnya.
Sebaliknya, apabila ditangani dengan tepat, Samarinda justru dapat menjadi model reformasi kebijakan publik berbasis ketahanan fiskal.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang dimiliki, melainkan seberapa kuat kebijakan mampu melindungi rakyat, terutama ketika kondisi sedang tidak baik-baik saja. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan