Oleh:
Jusuf Kuleh
Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman
GAGASAN menjadikan kampus sebagai pusat dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekilas tampak progresif dan solutif. Di tengah problem gizi nasional, pelibatan perguruan tinggi dianggap sebagai langkah kolaboratif yang cerdas.
Namun jika ditelisik lebih dalam, kebijakan ini justru membuka satu persoalan mendasar: penyimpangan fungsi universitas dari hakikatnya. Respons tegas datang dari Universitas Indonesia yang melalui rektornya menegaskan bahwa tugas utama kampus adalah pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat, bukan memasak.
Pernyataan tersebut bukan bentuk resistensi birokratis, melainkan refleksi rasional atas arah kebijakan yang mulai kehilangan pijakan. Universitas bukanlah unit operasional negara yang bisa dengan mudah dialihkan menjadi pelaksana program logistik. Ia adalah institusi pencipta pengetahuan, ruang pembentukan nalar kritis, dan pusat inovasi.
Ketika kampus diminta membangun dapur MBG, yang terjadi bukan sekadar diversifikasi kegiatan, melainkan pergeseran peran yang berpotensi merusak ekosistem akademik itu sendiri.
Masalahnya menjadi semakin serius ketika melihat skala program yang direncanakan. Satu dapur MBG tidak berdiri dalam ruang sederhana. Ia membutuhkan dukungan besar: lahan pertanian, peternakan, rantai pasok bahan baku, hingga sistem distribusi pangan yang kompleks. Ini bukan lagi laboratorium pembelajaran, melainkan sebuah industri pangan berskala masif. Jika kampus masuk terlalu dalam operasional semacam ini, maka batas antara pendidikan dan bisnis akan kabur.
Kampus bisa berubah dari pusat ilmu menjadi entitas produksi, sementara mahasiswa berisiko bergeser dari pembelajar menjadi tenaga kerja terselubung dengan label “praktik lapangan”.
Dalih bahwa program ini dapat menjadi sarana pembelajaran praktis juga tidak sepenuhnya tepat. Pendidikan tinggi tidak bekerja dengan logika simplifikasi semacam itu. Mahasiswa teknik tidak diwajibkan membangun jembatan untuk memahami struktur, mahasiswa kedokteran tidak harus mengelola rumah sakit untuk belajar klinis, dan mahasiswa ekonomi tidak perlu menjalankan perusahaan negara untuk memahami manajemen. Semua disiplin memiliki metode pembelajaran yang terstruktur dan proporsional. Maka, memaksakan mahasiswa terlibat dalam operasional dapur massal bukanlah inovasi pedagogik, melainkan potensi distorsi pendidikan.
Di sisi lain, problem utama pendidikan tinggi di Indonesia justru terletak pada aspek yang jauh lebih mendasar. Riset masih minim pendanaan, publikasi ilmiah belum kompetitif secara global, dan inovasi sering kali mandek di tataran wacana.
Dosen masih menghadapi persoalan kesejahteraan, sementara fasilitas laboratorium di banyak kampus jauh dari memadai. Dalam kondisi seperti ini, mendorong kampus untuk mengelola dapur justru menunjukkan adanya krisis prioritas dalam kebijakan. Negara seolah lebih fokus pada urusan konsumsi jangka pendek, tetapi mengabaikan pembangunan kapasitas intelektual jangka panjang.
Lebih jauh lagi, terdapat risiko yang jarang disadari: tergerusnya independensi kampus. Ketika universitas terlalu dalam terlibat dalam program pemerintah yang bersifat operasional, maka ruang kritik akademik berpotensi menyempit.
Kampus bisa kehilangan posisi sebagai penyeimbang kekuasaan karena terikat pada kepentingan implementasi program. Akademisi yang seharusnya bebas berpikir dan mengkritik justru dapat terdorong menjadi bagian dari sistem yang tidak lagi bisa mereka evaluasi secara objektif. Ini adalah ancaman serius bagi demokrasi dan perkembangan ilmu pengetahuan.
Padahal, jika ditempatkan secara tepat, kontribusi kampus dalam program MBG tetap bisa signifikan tanpa harus kehilangan jati diri. Universitas dapat mengambil peran dalam riset gizi, inovasi teknologi pangan, efisiensi rantai distribusi, hingga pengembangan model kebijakan berbasis data. Peran ini jauh lebih strategis dan sesuai dengan mandat akademik dibandingkan menjadi operator dapur.
Sementara itu, pelaksanaan teknis seharusnya diserahkan kepada sektor industri atau badan profesional yang memang memiliki kapasitas operasional di bidang tersebut.
Pada akhirnya, polemik ini bukan semata tentang dapur MBG, melainkan tentang arah masa depan pendidikan tinggi di Indonesia. Apakah universitas akan tetap menjadi menara ilmu yang menjaga nalar kritis dan inovasi, atau justru berubah menjadi perpanjangan tangan program pemerintah yang bersifat teknis dan jangka pendek?
Jika kampus dipaksa sibuk mengurus dapur, maka ada satu hal yang perlahan akan hilang: kemampuan untuk berpikir secara mendalam dan bebas. Dan ketika universitas kehilangan fungsi intelektualnya, maka bangsa ini bukan hanya kekurangan inovasi, tetapi juga kehilangan arah.
Karena sejatinya, negara maju tidak dibangun dari dapur yang ramai, melainkan dari kampus yang tetap setia pada misinya: mencerdaskan, meneliti, dan mengkritisi. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan