Oleh: K Sunardi
KALTIMPOST.ID - Batas antara kritik konstruktif dan provokasi kembali menjadi ruang diskusi yang hangat di kalangan anak muda. Belakangan ini, perbincangan di berbagai komunitas mahasiswa dan ruang kreatif di sejumlah daerah mengarah pada film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” karya sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale yang memicu polemik publik.
Bagi generasi muda, kontroversi ini dapat menjadi ruang belajar penting untuk mengasah literasi media dan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi derasnya arus informasi.
Label “dilarang” yang sempat muncul dalam perbincangan publik perlu diluruskan. Peristiwa di lapangan bukanlah pencekalan resmi pemerintah pusat, melainkan pembubaran sejumlah kegiatan nonton bareng (nobar) di beberapa lokasi karena kekhawatiran potensi konflik sosial.
Untuk memahami isu ini secara utuh, terdapat sejumlah poin yang dapat menjadi bahan edukasi bagi generasi muda.
Baca Juga: Mutasi 4 Kepala OPD Bontang Rampung lewat Simata, Proses Cuma Sebulan
Pertama, terkait dua sisi pembangunan. Film ini menyoroti pembukaan jutaan hektare hutan adat di Papua Selatan, termasuk wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk industri tebu dan sawit.
Di satu sisi, negara berupaya mengejar swasembada pangan dan ketahanan energi. Namun di sisi lain, masyarakat adat seperti suku Marind dan Auyu menghadapi kehilangan ruang hidup, sumber air bersih, hingga wilayah berburu.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik kerap menghadirkan dilema antara percepatan ekonomi makro dan perlindungan hak-hak sosial masyarakat lokal.
Kedua, soal framing media. Subjudul “Kolonialisme di Zaman Kita” menjadi pilihan naratif yang kuat untuk membentuk sudut pandang tertentu. Dalam kajian komunikasi, ini dikenal sebagai framing analysis atau pembingkaian isu.
Pelajaran penting bagi generasi muda adalah memahami bahwa setiap produk jurnalistik maupun dokumenter selalu memiliki sudut pandang. Karena itu, informasi perlu diuji dengan data pembanding agar tidak diterima secara mentah.
Ketiga, sensitivitas keamanan dan stabilitas. Dalam beberapa tayangan, terdapat narasi mengenai pengawalan aparat di area proyek serta dugaan intimidasi yang kemudian menuai respons dari pihak keamanan.
Baca Juga: Harga Tanaman Obat dan Sayur Naik, NTP Hortikultura Kaltim Ikut Terdongkrak
TNI dan Polri menilai narasi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta mengganggu stabilitas di wilayah yang sensitif. Hal ini menjadi pengingat penting bahwa penyebaran informasi harus mempertimbangkan konteks sosial dan politik agar tidak memperkeruh keadaan.
Keempat, akurasi budaya dalam narasi. Judul “Pesta Babi” merujuk pada tradisi Awon Atatbon milik masyarakat Muyu, sebuah ritual sakral yang melambangkan status sosial dan ikatan kekerabatan.
Dalam film, simbol budaya tersebut kemudian dikaitkan dengan narasi perlawanan sosial, yang memunculkan perdebatan di kalangan akademisi terkait ketepatan tafsir etnografi.
Pelajaran pentingnya adalah menjaga sensitivitas budaya agar tidak kehilangan makna asli ketika digunakan dalam konteks politik atau kritik sosial.
Pemerintah pusat sendiri menyikapi kritik dalam film dokumenter secara terbuka. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa kritik dalam karya dokumenter merupakan bagian dari demokrasi, selama disampaikan secara bertanggung jawab.
Namun, pembubaran sejumlah acara nonton bareng di tingkat lokal justru memunculkan efek Streisand. Fenomena ini terjadi ketika upaya pembatasan informasi justru membuat publik semakin penasaran untuk mencari tahu.
Bagi generasi muda di Kutai Barat, Kalimantan Timur, maupun Indonesia secara umum, fenomena film “Pesta Babi” menjadi momentum penting untuk menunjukkan kedewasaan intelektual.
Alih-alih merespons dengan emosi atau penilaian sepihak, diskusi berbasis data dan kajian ilmiah dapat menjadi cara terbaik dalam menyikapi perbedaan pandangan. (*)
(Penulis merupakan koresponden Kaltim Post Biro Kutai Barat)
Editor : Ery Supriyadi