Oleh:
Safaruddin Harefa
Akademisi, Peneliti, Pemerhati Perempuan dan Anak Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
KALTIMPOST.ID-Program makan bergizi gratis (MBG) ini sebenarnya bukan cuma soal bagi-bagi piring makanan di ruang kelas.
Itu adalah mimpi besar kita bersama untuk memutus lingkaran setan kemiskinan, menyelamatkan anak-anak dari bahaya stunting yang angkanya masih ngeri di kisaran 21,5 persen tahun 2023, dan modal utama biar generasi muda kita bisa bersaing dengan negara lain.
Makanya, waktu pemerintah mengetuk anggaran yang luar biasa besar yakni sebesar Rp 85,27 triliun di tahun 2025 dan melonjak sampai Rp298 triliun untuk tahun 2026 dari uang rakyat (APBN), kita semua sempat punya harapan besar.
Ada rasa lega bahwa anak-anak di pelosok, dari kota sampai daerah terpencil, akhirnya bisa makan makanan layak dan sehat setiap hari.
Tapi, belum juga program ini berjalan sepenuhnya, harapan itu langsung diinjak-injak oleh keserakahan. Kabar mengejutkan dari Kejaksaan Agung yang menetapkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka korupsi tata kelola program MBG periode 2025-2026 benar-benar bikin dada sesak sekaligus naik pitam.
Itu bukan sekadar kasus hukum biasa di media massa, tapi ini adalah alarm darurat kalau urusan isi perut anak-anak kita pun tega dijadikan ladang duit haram.
Sungguh keterlaluan ketika program yang tujuannya mulia untuk mengentaskan kemiskinan justru disunat oleh orang-orang dalam yang diberi amanah.
Gimana enggak geram? Modus yang dibongkar kejaksaan memperlihatkan betapa gampangnya portal verifikasi mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) diakali lewat intervensi manual.
Yayasan-yayasan yang aslinya enggak jelas dan enggak memenuhi syarat dipaksa lolos hanya karena mereka punya “orang dalam” atau terafiliasi dengan para pejabat BGN tersebut. Ini ironi yang luar biasa jahat.
Di saat jutaan anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan keluarga miskin pontang-panting bertahan hidup di tengah ancaman kurang gizi, anggaran ratusan triliun yang hakikatnya milik mereka malah diputar buat memperkaya lingkaran sendiri sejak dari meja birokrasi.
IRONI SEKTOR STRATEGIS
Penyidikan Kejaksaan Agung itu membuka mata kita semua tentang bagaimana permainan kotor di tingkat atas bisa merusak hajat hidup orang banyak.
Satuan pelayanan gizi yang mestinya jadi garda terdepan untuk memastikan pasokan makanan sehat sampai dengan selamat, malah diubah fungsinya jadi alat pemuas nafsu ekonomi segelintir oknum.
Kalau dari awal penunjukan mitra kerjanya saja sudah main mata dan asal-asalan, terus bagaimana kita bisa berharap makanan yang sampai ke tangan anak-anak kita punya standar nutrisi yang bagus?
Jangan-jangan kualitasnya diturunkan, menunya dikurangi, atau kebersihannya diabaikan demi menutupi setoran ke atas. Yang dikorbankan lagi-lagi adalah fisik dan masa depan anak-anak di daerah pelosok.
Tentu saja, langkah cepat dan tegas dari Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas kasus ini wajib kita acungi jempol. Itu bukti kalau hukum kita masih punya taji dan nggak pandang bulu, bahkan berani menyentuh program yang jadi prioritas utama pemerintah saat ini.
Hukum memang harus jadi benteng terakhir buat melindungi hak rakyat kecil dari kerakusan para koruptor. Namun, di sisi lain, kasus ini juga jadi tamparan keras dan bahan evaluasi total buat pemerintah.
Kejadian ini membuktikan kalau sistem pengawasan internal di awal program ini masih bolong-bolong, sampai-sampai sistem digital yang katanya aman pun bisa diintervensi dengan mudah oleh pejabatnya sendiri.
Dampak buruk malnutrisi itu nyata dan taruhannya terlalu mahal: otak anak jadi lambat berpikir, badan kerdil, gampang sakit, dan saat dewasa mereka bakal kalah saing dalam mencari nafkah.
Urusan piring makanan anak sekolah ini sama sekali enggak boleh ditoleransi untuk dikorupsi walau satu rupiah pun. Maka, pengawasan anggaran raksasa MBG ini harus diperketat habis-habisan.
Sinergi antara BGN dan Kementerian Sosial serta lainnya harus dibersihkan dari kepentingan politik atau bisnis pribadi. Data penerima manfaat harus benar-benar valid, dan kita butuh orang-orang lapangan seperti pendamping PKH, Tagana, pihak sekolah, hingga komite orangtua murid untuk ikut mengawasi secara langsung di lapangan agar tidak ada lagi pemotongan kualitas makanan.
Uang ratusan triliun itu berasal dari keringat rakyat, dan sudah selayaknya kembali ke rakyat dalam bentuk kesehatan serta kecerdasan anak cucu kita. Momentum pembongkaran kasus korupsi ini harus jadi titik balik untuk membersihkan total birokrasi di tubuh BGN.
Seluruh proses seleksi mitra, alur logistik dengan BUMN, hingga distribusi makanan harus dibuka setransparan mungkin ke publik biar bisa diawasi bersama. Menyelamatkan anggaran MBG dari cengkeraman koruptor adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.
Kita harus pastikan bahwa setiap rupiah dari negara benar-benar berubah jadi gizi yang baik, otak yang cerdas, dan senyuman tulus di wajah anak-anak penerus masa depan Indonesia. (rd)
Editor : Romdani.